Komnas HAM minta Mabes Polri lakukan tindakan hukum terkait peristiwa Sanggeng
Elshinta
Selasa, 22 November 2016 - 06:22 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
Komnas HAM minta Mabes Polri lakukan tindakan hukum terkait peristiwa Sanggeng
Foto: Dody Handoko.
<p>Terjadi peristiwa Sanggeng pada 26 dan 27 Oktober 2016 di Kota Manokwari, Papua Barat yang dilakukan jajaran Polda Papua Barat, terutama Brimob dan Polres Manokwari. Akibat peritiwa tersebut telah menyebabkan 1 (satu) orang tewas yaitu Onesimus Rumayom.</p><p><br></p><p>Selain itu menyebabkan 5 (lima) orang terkena tembakan, 9 (sembilan) orang mendapatkan penganiayaan, 1 (satu) orang Komandan Koramil Kota Manokwari terkena pembacokan oleh massa. Sedangkan korban akibat tembakan gas air mata adalah 5 (lima) anak, 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) ibu-ibu usia lanjut.</p><p><br></p><p>“Menyikapi peristiwa itu, Komnas HAM meminta Mabes Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pimpinan dan anggota kepolisian yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam peristiwa Sanggeng tanggal 26-27 Oktober 2016,” kata Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM dalam pers release lewat email, Selasa (22/11) seperti dilaporkan <i>reporter elshinta.com, Doddy Handoko.</i></p><p><br></p><p>Mabes Polri juga diminta kepada jajaran kepolisian daerah Papua Barat dan Papua agar melakukan tindakan penegakan hukum secara imparsial, netral dan objektif atas seluruh peristiwa baik terhadap masyarakat Papua maupun masyarakat pendatang </p><p><br></p><p>“Kapolda Papua barat memproses seluruh pihak yang terlibat dalam peristiwa penganiayaan dan penikaman Vijai Pauspaus sehingga tidak hanya 1 (satu) orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut,”ucapnya.</p><p><br></p><p>Selain itu diminta untuk memproses pihak-pihak yang memanfaatkan situasi pada 26 – 27 Oktober 2016, khususnya massa yang melakukan penikaman terhadap Mayor TNI Suharsono dan para pelaku yang berniat membakar Pasar Central Sanggengg karena terbukti membawa minyak (bensin).</p><p><br></p><p>“Melakukan penindakan terhadap Anggotanya yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas, terutama pada peristiwa tanggal 27 Oktober 2016 yang menyebabkan salah tembak, penyiksaan dan berbagai tindakan pelanggaran lainnya,”tambahnya.</p><p><br></p><p>Permintaan lain Komnas adalah agar Polri melakukan pendalaman kembali terhadap peristiwa tanggal 26 Oktober 2016 untuk pengumpulan bukti-bukti, kecuali terhadap tindakan penembakan dan penyiksaan beberapa warga yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut;</p><p><br></p><p>Melakukan pemeriksaan di antara pimpinan (pengendali) baik di tingkat Polda Papua Barat dan Polres Manokwari untuk melihat sejauh mana tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pasukan sesuai dengan garis komando dan peraturan di Polri.</p><p><br></p><p>Selain itu juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Kepolisian yang terlibat secara obyektif, profesional, transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota yang terbukti bersalah melakukan tindakan pelanggaran prosedur;</p><p><br></p><p>“Menjamin dan memastikan biaya-biaya perawatan bagi korban yang luka-luka yang masih membutuhkan pengobatan di Rumah Sakit akibat peristiwa yang terjadi pada pada 26 – 27 Oktober 2016. Menjamin situasi tetap aman dan kondusif di masyarakat dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia serta menghindari tindakan kekerasan terhadap warga berdasarkan protap dan perkap yang berlaku,” urainya. </p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pimpinan KPK Dilaporkan ke Polri, Baru BW yang Tersangka
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
<P>Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Ronny Franky Sompie mengakui, dari semua Pimpin...
Jokowi Harus Segera Terbitkan SK Tim Tujuh
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
<P>Presiden RI Joko Widodo diminta segera menerbitkan SK terkait tim tujuh untuk efektivitas d...
Pesawat Air Asia Surabaya-Singapura Hilang Kontak
Kamis, 15 November 2018 - 00:00 WIB
<P>Pesawat Air Asia diduga hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada...
Warga negara Indonesia diimbau tidak kunjungi Suriah
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Kementerian Luar Negeri mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga negara Indonesia (WNI) u...
Musim kemarau, waspadai daerah-daerah rentan karhutla
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menghadapi musim kemarau tahun 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) m...
DPR: Pemerintah awasi peredaran uang jelang pilkada
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang P...
KPK kembali panggil saksi untuk tersangka Emirsyah
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam penyidikan tindak pidana k...
Menkumham: 16 tahanan Labuhan Bilik belum ditemukan
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan 16 tahanan yang ka...
Kemenperin dongkrak tingkat inovasi Indonesia
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menteri Perindustrian Airlangga menyampaikan salah satu pendorong keberhasilan dalam upaya ...
Hasil munas ulama PPP belum putuskan cawapres
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan di S...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)