Jaksa KPK tolak seluruh eksepsi terdakwa korupsi Eka Wiryastuti

Elshinta
Kamis, 30 Juni 2022 - 20:55 WIB |
Jaksa KPK tolak seluruh eksepsi terdakwa korupsi Eka Wiryastuti
Mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menjalani sidang pembacaan tanggapan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK RI atas eksepsi yang dibacakan sebelumnya di Denpasar, Bali, Kamis (30/6/202). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

Elshinta.com - Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat sidang lanjutan dugaan korupsi, Kamis.

Pada persidangan pembacaan eksepsi sebelumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, pihak penasihat hukum Eka Wiryastuti mengajukan tiga keberatan atas dakwaan Penuntut Umum KPK terhadap kliennya.

Namun seluruh eksepsi yang diajukan terdakwa suap Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tersebut ditolak Jaksa Penuntut Umum KPK, karena dinilai tidak terdapat kesalahan terhadap dakwaan sejak awal.

"Kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa surat dakwaan terhadap Ni Putu Eka Wiryastuti telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHAP," kata Penuntut Umum KPK Luki Dwi Nugroho di Denpasar.

Dalam sidang pembacaan tanggapan, Luki dan rekan-rekan menolak eksepsi yang menyatakan bahwa dakwaan KPK RI kabur (Obscuur Libel).

"Kami tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas dan kabur, karena surat dakwaan sudah menggambarkan peristiwa atau perbuatan pidana yang didakwakan," katanya di hadapan hakim.

Selain itu, nota keberatan mengenai surat dakwaan error in persona, dan ketidakcermatan menguraikan keturutsertaan dalam surat dakwaan juga ditolak jaksa.

"Untuk mengetahui apakah terdakwa merupakan pelaku, orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan harus dilihat dan dibuktikan terlebih dahulu dalam ranah pembuktian," ujar Luki.

Dengan ini, Jaksa Penuntut Umum meminta agar hakim memberi keputusan untuk menolak eksepsi pihak putri Ketua Umum DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Kemudian JPU berharap agar hakim menerima seluruh tanggapan yang diajukan pihaknya, menyatakan bahwa surat dakwaan sejak awal memenuhi syarat formil dan materiil dan sah sebagai dasar mengadili perkara, dan melanjutkan pemeriksaan.

Sementara itu, pihak pengacara terdakwa mengaku tetap berpegang teguh dengan nota keberatan yang diajukan, meskipun putusan sela belum dikeluarkan hakim. Eka yang sebelumnya didudukkan dalam kursi pesakitan juga menyampaikan harapannya usai persidangan.

"Ini kan proses sudah berjalan, artinya saya selaku warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan eksepsi dan kita menyerahkan kepada hakim, mudah-mudahan hukum di Indonesia ditegakkan berdasarkan asas keadilan," kata Eka Wiryastuti kepada media di Denpasar.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
IPW: Kecepatan dan profesionalitas timsus wajib diapresiasi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 20:23 WIB

IPW: Kecepatan dan profesionalitas timsus wajib diapresiasi

Kecepatan dan profesionalisme tim khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri wajib diapresiasi, kata Ketu...
Polri: Motif tewasnya Brigadir J diungkap di persidangan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 18:47 WIB

Polri: Motif tewasnya Brigadir J diungkap di persidangan

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan pengungkapan motif penembakan terhadap ...
Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:59 WIB

Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri

Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya mengungkapkan isi pertemuan dengan mantan Direktur Jenderal ...
MA totak gugatan oknum jaksa terkait kasus narkoba
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:47 WIB

MA totak gugatan oknum jaksa terkait kasus narkoba

Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menola...
Anggota Polda NTB terungkap sebagai dalang korupsi di BPR
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:36 WIB

Anggota Polda NTB terungkap sebagai dalang korupsi di BPR

Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat I Made Sudarmaya terungkap sebagai dalang kasus korups...
Lapas Narkotika Samarinda razia kamar untuk deteksi dini keamanan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:41 WIB

Lapas Narkotika Samarinda razia kamar untuk deteksi dini keamanan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda melakukan deteksi dini keamanan dan ket...
Bupati Kolaka Timur non-aktif berikan Rp3,05 miliar demi urus dana PEN
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:30 WIB

Bupati Kolaka Timur non-aktif berikan Rp3,05 miliar demi urus dana PEN

Bupati Kolaka Timur non-aktif Andi Merya mengaku mengeluarkan uang Rp3,05 miliar untuk mengurus pinj...
Hakim vonis 4 tahun penjara dua eks kacab Bank DKI terbukti korupsi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 14:11 WIB

Hakim vonis 4 tahun penjara dua eks kacab Bank DKI terbukti korupsi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap dua eks...
Polisi selidiki penyebab kebakaran tewaskan satu orang di Tangerang
Kamis, 11 Agustus 2022 - 13:48 WIB

Polisi selidiki penyebab kebakaran tewaskan satu orang di Tangerang

Kepolisian Sektor (Polsek) Teluknaga, Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan penyelidikan penye...
Komnas HAM temukan indikasi kuat pelanggaran HAM kematian Brigadir J
Kamis, 11 Agustus 2022 - 13:36 WIB

Komnas HAM temukan indikasi kuat pelanggaran HAM kematian Brigadir J

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelangga...

InfodariAnda (IdA)