Pemerintah berkomitmen tindaklanjuti temuan BPK dalam LKPP 2021

Elshinta
Kamis, 30 Juni 2022 - 18:49 WIB |
Pemerintah berkomitmen tindaklanjuti temuan BPK dalam LKPP 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) menyerahkan berkas keterangan pemerintah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan) saat rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

Elshinta.com - Pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 27 temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

"Pemerintah tetap berkomitmen sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang," tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah, antara lain berkaitan dengan temuan penentuan kriteria Program PC-PEN 2021 dan pelaporannya pada LKPP, pemerintah akan menetapkan kriteria atau program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan mengoptimalkan implementasi mekanisme pelaporan Program PC-PEN dalam laporan keuangan.

Sri Mulyani menambahkan terkait dengan temuan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021, pemerintah akan memutakhirkan sistem pengajuan insentif wajib pajak dan menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan.

Untuk menindaklanjuti temuan kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara akrual transaksi pajak atas penyajian hak dan kewajiban negara, pemerintah menugaskan Tim Gugus Tugas berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam percepatan penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terkait.

"Selanjutnya, akan dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)" ujarnya.

Berkenaan dengan temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pemerintah, pemerintah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan, ketidaktercapaian hasil, ketidaktepatan sasaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Terkait dengan temuan sisa dana Investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) pada PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel, ia menjelaskan pemerintah telah mengembalikan sisa dana IPPEN Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun ke kas negara.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan evaluasi atas corrective action plan Krakatau Steel dalam rangka memenuhi Key Achievement Indicator (KAI) dan mengembalikan sisa dana IPPEN jika hasil evaluasi menunjukkan Krakatau Steel tidak dapat memenuhi KAI.

Untuk temuan piutang pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai, pemerintah akan melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sampai dengan Juni 2022 dan mengembangkan sistem informasi dan pengawasan ketetapan pajak yang akan kedaluwarsa penagihan.

Menkeu melanjutkan berkaitan dengan temuan perlakuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah akan menyelaraskan ketentuan mengenai dana Tapera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 dengan ketentuan dalam UU APBN, serta menyusun kebijakan akuntansi terkait pengelolaan dana FLPP.

Sementara itu, dengan temuan belum disajikannya kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada neraca, pemerintah telah memerintahkan Tim Gugus Tugas untuk berkoordinasi dengan KSAP untuk segera melakukan finalisasi dan menetapkan PSAP tentang imbalan kerja.

Untuk temuan kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), pemerintah akan melakukan identifikasi upaya hukum lain yang masih mungkin dilakukan sebagai bentuk pemantauan atas putusan hukum inkracht. Sedangkan untuk pengalokasian anggaran pembayaran kewajiban putusan hukum inkracht, pemerintah akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Pemkab Klungkung awali peringatan HUT RI dengan sembahyang bersama
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 10:55 WIB

Pemkab Klungkung awali peringatan HUT RI dengan sembahyang bersama

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung, Bali, mengawali peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI dan Har...
Ekonom UGM usul naikkan harga Pertalite dan turunkan harga Pertamax
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 10:41 WIB

Ekonom UGM usul naikkan harga Pertalite dan turunkan harga Pertamax

Ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengusulkan agar Pertamina menaikkan harga Pe...
Jasa Marga perbaiki lima titik Ruas Tol Jakarta-Cikampek
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 10:25 WIB

Jasa Marga perbaiki lima titik Ruas Tol Jakarta-Cikampek

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperbaiki lima titik jalan dan jembatan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek d...
Pemkab Bandung luncurkan `Pom Minyak Goreng` guna mudahkan akses warga
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 10:11 WIB

Pemkab Bandung luncurkan `Pom Minyak Goreng` guna mudahkan akses warga

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meluncurkan `Pom Mini Minyak Goreng` agar memudahkan akses war...
Moeldoko apresiasi siswa SMK PGRI Kudus olah sorgum jadi aneka makanan
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 09:55 WIB

Moeldoko apresiasi siswa SMK PGRI Kudus olah sorgum jadi aneka makanan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan apresiasi terhadap siswa SMK ...
BMKG prediksi sebagian wilayah Indonesia diguyur hujan
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 08:11 WIB

BMKG prediksi sebagian wilayah Indonesia diguyur hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah di Indonesia diguy...
Pakar hukum apresiasi langkah tegas Kapolri
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 08:07 WIB

Pakar hukum apresiasi langkah tegas Kapolri

Langkah tegas Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam mengusut tuntas kasus meninggalnya Brigadir...
Peringati HUT ke-77 RI, Wali Kota Tegal gelar apel dan bagikan 10 juta bendera
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 06:34 WIB

Peringati HUT ke-77 RI, Wali Kota Tegal gelar apel dan bagikan 10 juta bendera

Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ju...
Garuda Indonesia tidak akan naikkan harga tiket
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 06:27 WIB

Garuda Indonesia tidak akan naikkan harga tiket

Garuda Indonesia tidak akan menaikkan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik kendati Kementerian...
Plt Bupati Langkat canangkan gerakan 10 juta bendera merah putih
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 06:15 WIB

Plt Bupati Langkat canangkan gerakan 10 juta bendera merah putih

Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Plt Bupati Langkat, S...

InfodariAnda (IdA)