Pakar sarankan KPPU berkoordinasi dengan BPOM terkait pelabelan BPA

Elshinta
Kamis, 30 Juni 2022 - 16:58 WIB |
Pakar sarankan KPPU berkoordinasi dengan BPOM terkait pelabelan BPA
Ilustrasi

Elshinta.com - Pakar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mursal Maulana menyarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pelabelan Bisfenol A (BPA) pada produk air minum dalam kemasan galon berbahan plastik keras (polikarbonat).

"Isu kesehatan publik dan kebijakan kompetisi memiliki dua objek yang berbeda. Jadi menurut saya, ini persoalan koordinasi di antara lembaga negara. KPPU bisa berkoordinasi dengan BPOM dan melakukan kajian bersama," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Chandra Setiawan yang menyebutkan secara pribadi tidak setuju ada pelabelan Bisfenol A (BPA) terhadap kemasan galon guna ulang dengan alasan hal itu sama dengan menyerahkan pengawasan kepada masyarakat.

"Kalau saya pribadi tidak setuju ada pelabelan BPA. Saya lebih setuju adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh BPOM dengan membuat sistem pengawasan melekat pada pabrik,” ujar Chandra di Jakarta, Minggu (26/6) lalu.

Menyerahkan pengawasan kepada masyarakat, lanjutnya, tidak boleh, karena pengetahuan masyarakat yang heterogen dan masyarakat tidak punya alat (tools) yang dapat mendeteksi kadar BPA.

Sementara itu, Mursal mengakui isu kesehatan publik acapkali bersentuhan dengan isu persaingan usaha, seperti dalam rencana BPOM menerapkan peraturan pelabelan BPA.

Namun demikian, dia tetap berpandangan bahwa KPPU baru bisa menggunakan kewenangannya jika lembaga itu menemukan praktik riil persaingan usaha tidak sehat yang terkait dengan peraturan BPOM tersebut.

Mursal menegaskan, BPOM dan KPPU adalah dua lembaga yang memiliki wewenang di wilayah berbeda. Wilayah wewenang BPOM adalah kesehatan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan KPPU berwenang di wilayah praktik dan perjanjian bisnis.

“KPPU itu murni melihat B2B (business to business) untuk menjamin tidak adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli dan kartel,” katanya melalui keterangan tertulis.

Kesehatan publik, menurut Mursal, merupakan isu pelindungan hak asasi manusia, oleh karena itu BPOM sesuai amanat konstitusi perlu mengeluarkan kebijakan pelabelan BPA tersebut.

“Jika yakin ini murni untuk melindungi kesehatan masyarakat apalagi sudah melakukan riset saintifik tentang dampak BPA, BPOM bisa tetap menerapkan kebijakan tersebut karena ini amanat Konstitusi.”

BPA merupakan bahan kimia yang menjadi bahan baku dalam proses produksi kemasan plastik keras atau polikarbonat, seperti galon guna ulang yang digunakan industri air minum dalam kemasan yang mana 94 persen galon guna ulang yang beredar terbuat dari polikarbonat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Semarak HUT ke-77 RI, Polda Sumut bagikan 30.000 bendera Merah Putih
Selasa, 16 Agustus 2022 - 20:10 WIB

Semarak HUT ke-77 RI, Polda Sumut bagikan 30.000 bendera Merah Putih

Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 77, Polda Sumut  membagikan 30.000 bend...
Sambut HUT ke-77 RI, eks napiter diajak ziarah ke taman makam pahlawan
Selasa, 16 Agustus 2022 - 19:10 WIB

Sambut HUT ke-77 RI, eks napiter diajak ziarah ke taman makam pahlawan

Sejumlah mantan narapidana kasus terorisme (eks-napiter) dilibatkan ikut ziarah dan tabur bunga di T...
Mantan petingggi OPM Keerom bersama Danrem 172/PWY meriahkan HUT ke-77 RI 
Selasa, 16 Agustus 2022 - 17:44 WIB

Mantan petingggi OPM Keerom bersama Danrem 172/PWY meriahkan HUT ke-77 RI 

Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring menjelang HUT ke-77 RI berbagi kebahagiaan...
Tingkatkan semangat gotong royong di HUT RI, warga Boyolali hias kampung 
Selasa, 16 Agustus 2022 - 16:25 WIB

Tingkatkan semangat gotong royong di HUT RI, warga Boyolali hias kampung 

Momentum Hari Ulang Tahun ke 77 Kemerdekaan Republik Indonesia disambut antusias dan meriah oleh sel...
 HUT Kemerdekaan ke-77 RI, warga Amplas lomba tarik tambang sepanjang 250 meter
Selasa, 16 Agustus 2022 - 15:11 WIB

HUT Kemerdekaan ke-77 RI, warga Amplas lomba tarik tambang sepanjang 250 meter

Dalam menyambut HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah persiapan telah dilakukan warga K...
Presiden tegaskan perlindungan hukum rakyat harus terus diperkuat
Selasa, 16 Agustus 2022 - 13:55 WIB

Presiden tegaskan perlindungan hukum rakyat harus terus diperkuat

Presiden RI Joko Widodo menegaskan perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat haru...
Semarak HUT ke-77 RI, Polda Jatim gelar Gebyar Nusantara Gemilang Jawa Timur 2022
Selasa, 16 Agustus 2022 - 13:25 WIB

Semarak HUT ke-77 RI, Polda Jatim gelar Gebyar Nusantara Gemilang Jawa Timur 2022

Malam puncak Gebyar Nusantara Gemilang Jawa Timur 2022 yang digelar oleh Polda Jatim berlangsung mer...
Presiden jelaskan baju adat asal Babel bermakna kesejukan dan harapan
Selasa, 16 Agustus 2022 - 13:06 WIB

Presiden jelaskan baju adat asal Babel bermakna kesejukan dan harapan

Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat bernama Paksian yang berasal dari Provinsi Bangka Belitu...
BMKG sebut Bengkulu waspada bencana hidrometeorologi
Selasa, 16 Agustus 2022 - 12:38 WIB

BMKG sebut Bengkulu waspada bencana hidrometeorologi

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Fatmawati Bengkulu menyebutkan bahwa har...
Presiden tegaskan lima agenda besar nasional tidak boleh terhenti
Selasa, 16 Agustus 2022 - 12:14 WIB

Presiden tegaskan lima agenda besar nasional tidak boleh terhenti

Presiden RI Joko Widodo menegaskan ada lima agenda besar nasional yang tidak boleh berhenti meskipun...

InfodariAnda (IdA)