Kolaborasi KI DKI Jakarta dan PPID Provinsi gelar webinar Transparansi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Elshinta
Rabu, 29 Juni 2022 - 14:53 WIB |
Kolaborasi KI DKI Jakarta dan PPID Provinsi gelar webinar Transparansi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta berkolaborasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta menggelar webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dengan tema \\\"Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Publik Wilayah DKI Jakarta\\\", Selasa (28/06/2022). Ist

Elshinta.com - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta berkolaborasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta menggelar webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dengan tema "Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Publik Wilayah DKI Jakarta", Selasa (28/06/2022).

Webinar secara online dengan kehadiran lebih dari 400 orang peserta dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Raides Aryanto yang pada kesempatan tersebut mewakili Kepala Dinas Atikah Nur Rahmania.

Dalam sambutannya Raides menegaskan Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berada pada kondisi dimana seluruh badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi secara transparan, cepat dan mudah bagi pengguna informasi publik.

“Badan publik harus terus melakukan inovasi dengan membuka akses semudah mungkin dalam rangka menyediakan data informasi kepada masyarakat, salah satunya dengan cara menyediakan akses informasi yang berbasis online,” jelasnya.

Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) telah diundangkan, termasuk keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa yang terdapat pada pasal 15 ayat 9,“ Pada pasal ini lebih dijelaskan apa saja yang harus dibuka oleh badan publik mengenai pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Menurut Raides keterbukaan informasi terkait barang dan jasa diharapkan menjadi penguat dan semangat bagi badan publik yang berada diwilayah DKI Jakarta guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisiensi, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, menjelaskan dengan terciptanya pelayanan keterbukaan informasi yang baik oleh PPID Provinsi DKI Jakarta, dapat meminimalisir sengketa informasi publik yang ada di Komisi Informasi DKI Jakarta terutama terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Dengan adanya transparansi dan dibuka seluas-luasnya ditatanan pre order kaitannya dengan tingkatan pengunaan produk dalam negeri, penyedia diharapkan dapat memaksimalkan informasi publik sehingga dapat berkompetitif dengan produk-produk impor, “Dan yang tak kalah penting peran UMKM dan koperasi harus lebih ditingkatkan potensinya sehingga partisipasi mereka lebih maksimal,”harapnya.

Menutup sambutannya Harry Ara menegaskan bahwa Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukan informasi publik tidak gunakan untuk kepentingan publik dan golongan yang tujuannya bukan mensejahterakan masyarakat tertentu “Saya berharap PPID utama tidak perlu mentoleransi pemohon informasi yang tujuannya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang itu sendiri dan tidak dapat digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Sementara itu Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali menjabarkan bahwa banyak manfaat dari keterbukaan informasi publik diantaranya menciptakan good government, membangun kepercayaan publik dan keterbukaan inormasi publik pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kemakmuran (Sumber:Bank Dunia).

Menurutnya masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pengawalan terhadapat berjalannya proses pengadaan barang dan jasa di badan publik lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Masyarakat dapat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada pemerintah daerah lewat telepon, SMS, atau social media dengan menunjukan fakta-fakta di lapangan”.

Sebagai narasumber dalam webinar kali ini Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat ke 6 menekankan bahwa badan publik Pemprov DKI Jakarta melalui PPID harus dapat memastikan informasi barang dan jasa yang terbuka itu berstatus terbuka dan memenuhi hak masyarakat atas informasi tersebut.

Oleh karena itu, menurut Hendra badan publik Pemprov DKI Jakarta melalui PPID, harus juga dapat memastikan informasi barang dan jasa yang dikecualikan benar-benar terjaga kerahasiaannya, “Jadi menutup informasi barang dan jasa yang terbuka sama berbahayanya bagi negara dan masyarakat dengan membuka inormasi barang dan jasa yang dikecualikan”.

Dalam paparannya, Shahandra Hanitiyo Kepala Biro Humas, Sistem Informasi, dan  Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI mengatakan bahwa LKPP telah membangun sistem PBJP secara elektronik yang dapat digunakan masyarakat dalam memantau PBJP tersebut.

 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Pemprov DKI pusatkan upacara HUT RI di Monas
Jumat, 12 Agustus 2022 - 15:59 WIB

Pemprov DKI pusatkan upacara HUT RI di Monas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memusatkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77...
Batik Kota Depok tampil di ICE Rakernas Apeksi XV 2022 di Kota Padang
Jumat, 12 Agustus 2022 - 09:58 WIB

Batik Kota Depok tampil di ICE Rakernas Apeksi XV 2022 di Kota Padang

Indonesian City Expo (ICE) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ...
Dishub DKI: Tarif integrasi bisa dengan aplikasi dan kartu JakLingko
Jumat, 12 Agustus 2022 - 08:03 WIB

Dishub DKI: Tarif integrasi bisa dengan aplikasi dan kartu JakLingko

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan penerapan tarif integrasi tiga moda angkutan umum massal, T...
Polda Metro buka lima lokasi SIM Keliling di Jakarta
Jumat, 12 Agustus 2022 - 07:39 WIB

Polda Metro buka lima lokasi SIM Keliling di Jakarta

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang he...
BMKG prakirakan sebagian wilayah Jakarta hujan pada Jumat
Jumat, 12 Agustus 2022 - 07:27 WIB

BMKG prakirakan sebagian wilayah Jakarta hujan pada Jumat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di DKI Jakarta d...
Tarif integrasi antarmoda Rp10 ribu dapat dinikmati mulai Kamis
Kamis, 11 Agustus 2022 - 22:11 WIB

Tarif integrasi antarmoda Rp10 ribu dapat dinikmati mulai Kamis

PT JakLingko Indonesia menyatakan tarif integrasi antarmoda di Jakarta dengan harga maksimal Rp10 ri...
Polres Metro Jakbar siapkan 13 titik gerai vaksin merdeka
Kamis, 11 Agustus 2022 - 19:23 WIB

Polres Metro Jakbar siapkan 13 titik gerai vaksin merdeka

Polres Metro Jakarta Barat menyiapkan 13 titik lokasi vaksin merdeka  di delapan kecamatan salah sa...
JakLingko jelaskan tarif integrasi TransJakarta berlaku di 28 koridor
Kamis, 11 Agustus 2022 - 17:47 WIB

JakLingko jelaskan tarif integrasi TransJakarta berlaku di 28 koridor

Anak usaha BUMD DKI Jakarta, PT JakLingko Indonesia menjelaskan tarif integrasi layanan angkutan umu...
Pemkot Jaksel bina petugas PPSU Pancoran untuk cegah tindak kekerasan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:52 WIB

Pemkot Jaksel bina petugas PPSU Pancoran untuk cegah tindak kekerasan

Pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan pembinaan dan memberikan pengarahan terhadap ratusan petu...
Ratusan warga blokade jalan tolak pengosongan lahan di Cakung
Kamis, 11 Agustus 2022 - 14:23 WIB

Ratusan warga blokade jalan tolak pengosongan lahan di Cakung

Warga berjumlah ratusan orang yang merupakan pemilik hingga pekerja tempat hiburan malam atau kafe d...

InfodariAnda (IdA)