Elshinta.com - Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak membangun jembatan gantung karena kurang efektif.

Selain tidak bisa dilalui kenderaan berat, juga tidak memiliki masa pakai yang panjang. Jembatan gantung sangat rentan mengalami kerusakan dan menyedot anggaran perawatan yang besar, sehingga dinilai tidak efisien dari sisi penggunaan keuangan daerah.

"Paling lama ketahanannya hanya enam tahun saja. Kemudian rusak lagi. Dirawat lagi. Diganti lagi. Itu-itu saja kerja jadinya. Kerja harus tuntas dan anggaran berikutnya bisa prioritas yang lain," tegas Rusma di Painan, Sumbar.

Pernyataan itu disampaikan Bupati ketika menjawab permintaan Wakil Ketua DPRD Hakimin agar pemerintah kabupaten membangun jembatan gantung di kawasan Rumah Gadang Mandeh Rubiah di Kecamatan Lunang.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan saat ini kondisi jembatan gantung itu sangat memprihatinkan dan rawan terjadi kecelakaan. Masyarakat sekitar kini mulai khawatir jika jembatan itu ambruk saat dilewati.

Bupati menyampaikan pembangunan jembatan harus mempunyai konstruksi beton, namun tidak harus besar, sesuai kebutuhan masyarakat penggunanya. Ketahanannya lebih teruji, sehingga masa pakai bisa lebih lama.

"Bahkan bisa dilewati kendaraan yang relatif berat, sehingga biaya produksi pertanian masyarakat lebih murah, karena ada penghematan dari biaya distribusi," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah kabupaten bakal mengakomodasi permintaan dari Wakil Ketua DPRD, dengan catatan tidak ada peristiwa luar biasa yang berujung pengalihan anggaran seperti kasus COVID-19 sampai pada tahap pandemi.

Ketika itu sebagian anggaran yang harusnya bisa dipakai untuk kegiatan terpaksa dialihkan untuk percepatan penanganan dan stimulan pemulihan ekonomi pasca pandemi, baik APBN maupun APBD.

Sementara di lain sisi, keuangan daerah sangat bergantung pada transfer dari pusat. Lebih dari 90 persen APBD merupakan transfer pusat, karena PAD yang belum memadai, meski mulai berangsur tumbuh.

"Pengalihan anggaran berimbas pada pembangunan. Beberapa yang telah direncanakan, terpaksa ditunda. kita patut bersyukur, karena pada 2021 ekonomi kita tumbuh 3,37 persen, dari -1,11 pada 2020," jelasnya.

Karena itu, pemkab butuh dukungan penuh dari DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pesisir Selatan, sehingga target dan capaian bisa sejalan.

Pemerintah kabupaten mengharapkan dukungan penuh itu segera terealisasi, karena tujuan pembangunan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Tidak ada dikotomi utara-selatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan. Semua sama, satu dalam kerangka Kabupaten Pesisir Selatan, Negeri Sejuta Pesona.

Semua wilayah memiliki hak yang sama untuk berkembang dan maju. Meski demikian skala prioritas harus menjadi pertimbangan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah yang lebih besar.

"Jadi, bukan berdasarkan kemauan, tapi kebutuhan. Dengan begitu tentu lebih bermanfaat dan uang rakyat tidak sia-sia, karena kembali untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat," jelasnya.

Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan memanjang dari Utara ke Selatan, dengan garis pantai sepanjang 264 Kilometer. Kecamatan Lunang merupakan nomor dua paling ujung Selatan.