Jusuf Kalla sebut DOB Papua lebih dekatkan Pemerintah dengan masyarakat

Elshinta
Rabu, 29 Juni 2022 - 14:58 WIB |
Jusuf Kalla sebut DOB Papua lebih dekatkan Pemerintah dengan masyarakat
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla di Papua, Rabu (29/6), mengatakan rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) merupakan upaya bagi Pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

"Ini Papua sangat luas sekali dan dengan infrastruktur yang tidak mudah. Dengan sistem infrastruktur yang sulit ini, tentu Pemerintah harus lebih dekat dengan masyarakat," kata JK usai melantik pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua, di Gedung Negara Rumah Jabatan Gubernur, Papua, Rabu (29/6).

Selain itu, tambahnya, upaya pembentukan DOB di Papua juga merupakan cara untuk mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih itu.

"Jadi memang untuk mempercepat layanan ke masyarakat," kata Ketua Umum PMI tersebut.

Komisi II DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk dibawa ke tingkat pengambilan keputusan II atau rapat paripurna.

Ketiga RUU DOB Papua itu ialah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan. Kesepakatan untuk membawa tiga RUU DOB itu ke dalam pembahasan tingkat pertama dilakukan dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (28/6).

Raker pengambilan keputusan tingkat pertama itu diikuti oleh Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Informasi dan Geospasial, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Wakil Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, Selasa (28/6), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam laporannya mengatakan ketiga RUU DOB itu berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam Pasal 76 ayat (2) disebutkan Pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli papua (OAP).

Pemekaran itu memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan masa datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Kabupaten Subang Utara bakal jadi nama Daerah Otonomi Baru
Minggu, 07 Agustus 2022 - 19:48 WIB

Kabupaten Subang Utara bakal jadi nama Daerah Otonomi Baru

Kabupaten Subang Utara disepakati sebagai nama calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dari pemekaran Kabupa...
Dandim 1710/Mimika tinjau pelaksanaan TMMD Reg ke-114 di Mimika
Rabu, 03 Agustus 2022 - 14:56 WIB

Dandim 1710/Mimika tinjau pelaksanaan TMMD Reg ke-114 di Mimika

Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kp...
Tinjau rumah tak layak huni, Pj Bupati Aceh Utara janji berantas kemiskinan dan stunting
Selasa, 02 Agustus 2022 - 15:04 WIB

Tinjau rumah tak layak huni, Pj Bupati Aceh Utara janji berantas kemiskinan dan stunting

Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi mulai turun lapangan untuk melihat langsung realita kehidupan mas...
 Resmikan Kampung Tangguh Pancasila, ini harapan Dandim 0103/Aut 
Senin, 01 Agustus 2022 - 19:56 WIB

Resmikan Kampung Tangguh Pancasila, ini harapan Dandim 0103/Aut 

Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono meresmikan pencanangan Gampong Tangguh Pancasil...
 Kepala BSKDN: Pemda perlu melakukan transformasi riset dan inovasi
Kamis, 28 Juli 2022 - 10:14 WIB

Kepala BSKDN: Pemda perlu melakukan transformasi riset dan inovasi

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prase...
 Pj Bupati minta dukungan IPAU Banda Aceh bangun Aceh Utara 
Rabu, 27 Juli 2022 - 20:48 WIB

Pj Bupati minta dukungan IPAU Banda Aceh bangun Aceh Utara 

Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi, AP menerima audiensi Pengurus Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) di...
Ketum APERSI: Kota Medan berpotensi sediakan rumah untuk MBR 
Rabu, 27 Juli 2022 - 17:05 WIB

Ketum APERSI: Kota Medan berpotensi sediakan rumah untuk MBR 

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) me...
 Sinergitas TNI-Pemda Klaten kekuatan terbesar memajukan desa
Rabu, 27 Juli 2022 - 16:58 WIB

Sinergitas TNI-Pemda Klaten kekuatan terbesar memajukan desa

Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II TA. 2022 di lapangan Desa Gedongje...
BSKDN Kemendagri dorong optimalisasi pembentukan BRIDA 
Selasa, 26 Juli 2022 - 14:23 WIB

BSKDN Kemendagri dorong optimalisasi pembentukan BRIDA 

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong ...
BSKDN Kemendagri tekankan pentingnya Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
Sabtu, 23 Juli 2022 - 09:07 WIB

BSKDN Kemendagri tekankan pentingnya Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prase...

InfodariAnda (IdA)