MA: Terjadi disparitas pemidanaan akibat multitafsir pasal narkotika

Elshinta
Selasa, 28 Juni 2022 - 15:25 WIB |
MA: Terjadi disparitas pemidanaan akibat multitafsir pasal narkotika
Tangkapan layar Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin ketika memberi pidato kunci dalam acara diseminasi penelitian bertajuk Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube IJRS TV, dipantau dari Jakarta, Selasa (28/6/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Elshinta.com - Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin mengatakan terjadi disparitas pemidanaan atau perbedaan penjatuhan hukuman pidana akibat pasal yang multitafsir di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahguna narkotika.

“Tidak jarang, penerapan kedua pasal ini berbeda-beda, sering tertukar satu dengan yang lain. Kesimpangsiuran tafsir pada kedua pasal ini menggambarkan fenomena inkonsistensi penerapan hukum yang mencederai kepastian hukum,” kata Syarifuddin.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi pidato kunci dalam acara diseminasi penelitian bertajuk Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube IJRS TV, dipantau dari Jakarta, Selasa.

Adapun pasal yang dimaksud Syarifuddin adalah Pasal 111 dan Pasal 112 di dalam UU Narkotika yang memuat ketentuan pidana bagi seseorang yang memiliki atau menguasai narkotika, serta Pasal 127 yang memuat ketentuan mengenai pengguna narkotika.

“Sebagai contoh, jika seseorang memenuhi unsur penyalahgunaan narkotika pada Pasal 127 UU Narkotika, maka otomatis ia telah memenuhi unsur memiliki atau menguasai narkotika pada Pasal 111 atau 112 UU Narkotika,” ucap Syarifuddin.

Kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang jauh berbeda. Pada Pasal 111 dan 112, pidana penjara paling lama adalah 20 tahun, sedangkan pada Pasal 127, pidana penjara paling lama adalah 4 tahun bagi pengguna narkotika golongan I.

Lebih lanjut, Pasal 127 memuat pengaturan apabila pengguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

“Kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang jauh berbeda sehingga ketidakpastian hukum akhirnya bermuara pada ketidakadilan,” ucapnya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran tersebut memperkenankan hakim untuk memutus pidana di bawah ancaman pidana minimum selama fakta hukum di persidangan menunjukkan terdakwa adalah penyalahguna narkotika.

“Hanya saja solusi ini belum menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh karena terhadap terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sehingga peluang untuk menjatuhkan rehabilitasi menjadi tertutup,” ucapnya.

Hal inilah yang lantas mengakibatkan disparitas pemidanaan atau perbedaan penjatuhan hukuman pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, paparnya.

“Disparitas pemidanaan juga bertolak belakang dari tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan,” kata Syarifuddin.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Poldasu komitmen Sumut bersih dari perjudian.
Jumat, 12 Agustus 2022 - 21:47 WIB

Poldasu komitmen Sumut bersih dari perjudian.

Aksi perjudian harus dibersihkan. Poldasu berkomitmen Sumut harus bersih dari segala bentuk perjudia...
Ajrol tersangka penembakan Burak dijatuhi hukuman seumur hidup
Jumat, 12 Agustus 2022 - 20:47 WIB

Ajrol tersangka penembakan Burak dijatuhi hukuman seumur hidup

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakw...
Kejagung periksa Karo Hukum Kemendag terkait kasus impor garam
Jumat, 12 Agustus 2022 - 20:23 WIB

Kejagung periksa Karo Hukum Kemendag terkait kasus impor garam

Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa Kepa...
Budaya antikorupsi semakin baik, Pengamat: Hasil kerja sistemik KPK era Firli
Jumat, 12 Agustus 2022 - 20:11 WIB

Budaya antikorupsi semakin baik, Pengamat: Hasil kerja sistemik KPK era Firli

Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah mengatakan, kinerja KPK era Firl...
Hadirkan sosok mirip Gus Samsudin dan Pesulap Merah, massa minta KPK bongkar dugaan korupsi Formula E
Jumat, 12 Agustus 2022 - 20:05 WIB

Hadirkan sosok mirip Gus Samsudin dan Pesulap Merah, massa minta KPK bongkar dugaan korupsi Formula E

Aktivis yang tergabung dalam Satgas Pemburu Koruptor menggelar aksi geruduk Gedung Merah Putih Komis...
Kejari Simalungun raih Juara 1 Restorative Justice se-Indonesia
Jumat, 12 Agustus 2022 - 18:55 WIB

Kejari Simalungun raih Juara 1 Restorative Justice se-Indonesia

Kejari Simalungun berhasil mendapat peringkat pertama Kejaksaan Negeri dalam hal jumlah penyelesaian...
Polreta Padang usut korupsi pengadaan sarana belajar untuk SLB
Jumat, 12 Agustus 2022 - 18:37 WIB

Polreta Padang usut korupsi pengadaan sarana belajar untuk SLB

Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat, mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana belajar...
Kejagung periksa dua petinggi perusahaan terkait kasus impor baja
Jumat, 12 Agustus 2022 - 18:11 WIB

Kejagung periksa dua petinggi perusahaan terkait kasus impor baja

Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agun...
Kejari Lombok Timur tetapkan tiga tersangka korupsi proyek alsintan
Jumat, 12 Agustus 2022 - 17:47 WIB

Kejari Lombok Timur tetapkan tiga tersangka korupsi proyek alsintan

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menetapkan tiga tersangka...
KPK turut amankan uang dari OTT Bupati Pemalang dan kawan-kawan
Jumat, 12 Agustus 2022 - 16:47 WIB

KPK turut amankan uang dari OTT Bupati Pemalang dan kawan-kawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah uang dari operasi tangkap tangan (OTT)...

InfodariAnda (IdA)