Korupsi Simadu, Direktur Netpaskage dihukum 2,5 tahun penjara 

Elshinta
Kamis, 23 Juni 2022 - 20:06 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Korupsi Simadu, Direktur Netpaskage dihukum 2,5 tahun penjara 
Sumber foto: Amsal/elshinta.com

Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adikawira Putera SH, MH menegaskan bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah menghukum Direktur Netpackage, Maruli Tua Lumbanraja 2 Tahun dan 6 Bulan Penjara karena terbukti melakukan Korupsi Sistim Informasi Kependudukan (SIMADU) dalam persidangan menghadirkan terdakwa secara online dari Lapas Klas III Pangururan. 

Sebagaimana dalam siaran pers, kepada Kontributor Elshinta, Amsal, Kamis (23/6), Kajari Samosir melalui Kasi Intel Kejari Samosir, Tulus Yunus Abdi, SH, MH, menyebutkan bahwa putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis didamping hakim anggota Sulhanuddin dan Husni Thamrin. 

Masih dalam persidangan tersebut, Maruli juga dihukum membayar denda Rp100 Juta Subsidair 3 bulan kurungan serta menghukum membayar uang pengganti sebesar RP.549.280.772,- dan apabila dalam jangka waktu setelah 1 bulan tersebut perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 

Dalam pembacaan putusan yang dihadiri Penuntut Umum yang dipimpin M Akbar Sirait bersama Penuntut Kejari Samosir, Ris Piere Handoko, Daniel Simamora serta penasehat hukum, Willi Erlangga dan Stella Guntur tersebut, menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim Tipikor yang telah dibacakan. 

Sebelumnya Penuntut umum Kejari Samosir menuntut Direktur CV Netpackage, Maruli Tua Lumbanraja, selama 6 Tahun dan 6 bulan Penjara, jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu juga menuntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp640.181.189 subsidair 3 tahun dan 3 bulan penjara.

Sebagaimana dalam dakwaan yang dibacakan penuntut Tipikor Kejari Samosir, Akbar Sirait menyebutkan bahwa terdakwa selaku Direktur CV Netpackage sekira bulan Juni 2016 s/d Desember 2016, bertempat di Kantor Camat Pangururan, Simanindo, Onan Runggu, Sitiotio, Palipi, Harian, Nainggolan, Ronggur Nihuta dan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir secara melawan hukum telah menerima uang sebesar Rp.1.905.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016.

Dana tersebut diperuntukan untuk 127 (seratus dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Samosir dengan jumlah masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perdesa untuk kegiatan pengadaan sistem informasi kependudukan tahun 2016 berupa laptop yang telah terinstall aplikasi sistem informasi kependudukan, printer dan modem akan tetapi aplikasi sistem informasi kependudukan dari CV. Netpackage tidak berfungsi dan tidak dapat terkoneksi secara online. 

Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor :SR-41/PW02/5.1/2021 tanggal 27 September 2021, sebesar Rp.640.181.189,- (Enam ratus empat puluh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
IPW: Kecepatan dan profesionalitas timsus wajib diapresiasi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 20:23 WIB

IPW: Kecepatan dan profesionalitas timsus wajib diapresiasi

Kecepatan dan profesionalisme tim khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri wajib diapresiasi, kata Ketu...
Polri: Motif tewasnya Brigadir J diungkap di persidangan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 18:47 WIB

Polri: Motif tewasnya Brigadir J diungkap di persidangan

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan pengungkapan motif penembakan terhadap ...
Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:59 WIB

Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri

Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya mengungkapkan isi pertemuan dengan mantan Direktur Jenderal ...
MA totak gugatan oknum jaksa terkait kasus narkoba
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:47 WIB

MA totak gugatan oknum jaksa terkait kasus narkoba

Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menola...
Anggota Polda NTB terungkap sebagai dalang korupsi di BPR
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:36 WIB

Anggota Polda NTB terungkap sebagai dalang korupsi di BPR

Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat I Made Sudarmaya terungkap sebagai dalang kasus korups...
Lapas Narkotika Samarinda razia kamar untuk deteksi dini keamanan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:41 WIB

Lapas Narkotika Samarinda razia kamar untuk deteksi dini keamanan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda melakukan deteksi dini keamanan dan ket...
Bupati Kolaka Timur non-aktif berikan Rp3,05 miliar demi urus dana PEN
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:30 WIB

Bupati Kolaka Timur non-aktif berikan Rp3,05 miliar demi urus dana PEN

Bupati Kolaka Timur non-aktif Andi Merya mengaku mengeluarkan uang Rp3,05 miliar untuk mengurus pinj...
Hakim vonis 4 tahun penjara dua eks kacab Bank DKI terbukti korupsi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 14:11 WIB

Hakim vonis 4 tahun penjara dua eks kacab Bank DKI terbukti korupsi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap dua eks...
Polisi selidiki penyebab kebakaran tewaskan satu orang di Tangerang
Kamis, 11 Agustus 2022 - 13:48 WIB

Polisi selidiki penyebab kebakaran tewaskan satu orang di Tangerang

Kepolisian Sektor (Polsek) Teluknaga, Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan penyelidikan penye...
Komnas HAM temukan indikasi kuat pelanggaran HAM kematian Brigadir J
Kamis, 11 Agustus 2022 - 13:36 WIB

Komnas HAM temukan indikasi kuat pelanggaran HAM kematian Brigadir J

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelangga...

InfodariAnda (IdA)