Korupsi Simadu, Direktur Netpaskage dihukum 2,5 tahun penjara 
Elshinta
Kamis, 23 Juni 2022 - 20:06 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Korupsi Simadu, Direktur Netpaskage dihukum 2,5 tahun penjara 
Sumber foto: Amsal/elshinta.com

Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adikawira Putera SH, MH menegaskan bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah menghukum Direktur Netpackage, Maruli Tua Lumbanraja 2 Tahun dan 6 Bulan Penjara karena terbukti melakukan Korupsi Sistim Informasi Kependudukan (SIMADU) dalam persidangan menghadirkan terdakwa secara online dari Lapas Klas III Pangururan. 

Sebagaimana dalam siaran pers, kepada Kontributor Elshinta, Amsal, Kamis (23/6), Kajari Samosir melalui Kasi Intel Kejari Samosir, Tulus Yunus Abdi, SH, MH, menyebutkan bahwa putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis didamping hakim anggota Sulhanuddin dan Husni Thamrin. 

Masih dalam persidangan tersebut, Maruli juga dihukum membayar denda Rp100 Juta Subsidair 3 bulan kurungan serta menghukum membayar uang pengganti sebesar RP.549.280.772,- dan apabila dalam jangka waktu setelah 1 bulan tersebut perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 

Dalam pembacaan putusan yang dihadiri Penuntut Umum yang dipimpin M Akbar Sirait bersama Penuntut Kejari Samosir, Ris Piere Handoko, Daniel Simamora serta penasehat hukum, Willi Erlangga dan Stella Guntur tersebut, menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim Tipikor yang telah dibacakan. 

Sebelumnya Penuntut umum Kejari Samosir menuntut Direktur CV Netpackage, Maruli Tua Lumbanraja, selama 6 Tahun dan 6 bulan Penjara, jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu juga menuntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp640.181.189 subsidair 3 tahun dan 3 bulan penjara.

Sebagaimana dalam dakwaan yang dibacakan penuntut Tipikor Kejari Samosir, Akbar Sirait menyebutkan bahwa terdakwa selaku Direktur CV Netpackage sekira bulan Juni 2016 s/d Desember 2016, bertempat di Kantor Camat Pangururan, Simanindo, Onan Runggu, Sitiotio, Palipi, Harian, Nainggolan, Ronggur Nihuta dan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir secara melawan hukum telah menerima uang sebesar Rp.1.905.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016.

Dana tersebut diperuntukan untuk 127 (seratus dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Samosir dengan jumlah masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perdesa untuk kegiatan pengadaan sistem informasi kependudukan tahun 2016 berupa laptop yang telah terinstall aplikasi sistem informasi kependudukan, printer dan modem akan tetapi aplikasi sistem informasi kependudukan dari CV. Netpackage tidak berfungsi dan tidak dapat terkoneksi secara online. 

Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor :SR-41/PW02/5.1/2021 tanggal 27 September 2021, sebesar Rp.640.181.189,- (Enam ratus empat puluh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR RI setujui hakim agung dan hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung
Kamis, 30 Juni 2022 - 15:23 WIB
DPR RI menyetujui dua calon hakim agung dan dua calon hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA) da...
KPK konfirmasi Gamawan Fauzi mengenai proses pengadaan KTP-el
Kamis, 30 Juni 2022 - 14:00 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauz...
KPK panggil Bupati Tulungagung terkait kasus bantuan keuangan provinsi
Kamis, 30 Juni 2022 - 13:26 WIB
KPK memanggil empat saksi, salah satunya Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, dalam penyidikan kasus ...
KPK panggil mantan Dirut Pertamina dan PLN terkait kasus pengadaan LNG
Kamis, 30 Juni 2022 - 12:50 WIB
KPK memanggil empat saksi, termasuk mantan Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto dan mantan Dirut PT PLN...
Kemenkop tetapkan KSP Indosurya berstatus dalam pengawasan khusus
Kamis, 30 Juni 2022 - 10:21 WIB
Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya berstatus koperasi da...
KPPPA: Korban kekerasan seksual di Subang dapat pendampingan
Kamis, 30 Juni 2022 - 09:22 WIB
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan bahwa E (16), korban kekerasan s...
Kepala Polres Maluku Tengah dicopot jabatannya
Rabu, 29 Juni 2022 - 23:59 WIB
Kepala Kepolisian Resort Maluku Tengah, AKBP Abdul Gafur, dicopot dari jabatannya karena diduga m...
Pemkot Bengkulu tutup Karaoke Ayu Ting Ting setelah dua tamu meninggal
Rabu, 29 Juni 2022 - 23:47 WIB
Pemerintah Kota Bengkulu menutup sementara tempat hiburan Karaoke Ayu Ting Ting di Kelurahan Penu...
KAI-Komnas Perempuan ajak warga berani cegah pelecehan di transportasi
Rabu, 29 Juni 2022 - 22:59 WIB
Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop 1 Jakarta bersama Komnas Perempuan mengajak m...
Polresta Bandung gerebek pabrik mi formalin berkapasitas 2 ton/hari
Rabu, 29 Juni 2022 - 21:35 WIB
Polresta Bandung menggerebek pabrik mi mengandung bahan formalin di Desa Rahayu, Kabupaten Bandung, ...
InfodariAnda (IdA)