Nelayan Indramayu tuntut pemerintah revisi PP no 85 Tahun 2021

Elshinta
Jumat, 10 Juni 2022 - 06:31 WIB |
Nelayan Indramayu tuntut pemerintah revisi PP no 85 Tahun 2021
Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu melakukan aksi Keprihatinan di depan gedung DPRD Indramayu, Jawa Barat, Kamis (9/6/2022). (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/YU)

Elshinta.com - Front Nelayan Bersatu (FNB) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, meminta Pemerintah Pusat untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dikarenakan memberatkan para nelayan, apa lagi harga ikan saat ini cenderung murah.

"Kami meminta pemerintah bisa merevisi PP nomor 85 tahun 2021," kata perwakilan dari FNB Kabupaten Indramayu Kajidin di Indramayu, Kamis.

Ia mengatakan dengan adanya PP tersebut, memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap dari berbagai daerah, begitu juga nasib nelayan Indramayu.

Aturan yang harus direvisi lanjut Kajidin, yaitu indeks tarif PNBP pasca-produksi untuk ukuran kapal lebih dari 60 GT adalah 2 persen serta kapal ukuran antara lebih dari 60 GT dan kurang dari 1.000 GT adalah 3 persen.

Selain itu para nelayan juga, menolak masuknya kapal asing dan eks asing ke wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia.

"Kalau tidak direvisi, kebijakan tersebut memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap," ujarnya

Selain PP tersebut, pihaknya juga berharap, agar pemerintah bisa lebih menekan harga solar bagi nelayan, karena saat ini harga solar mencapai Rp16.900 per liter, tidak sebanding dengan harga ikan yang anjlok.

Untuk itu, para nelayan mengusulkan adanya harga BBM industri khusus untuk kapal nelayan di atas 30 GT dengan harga maksimal Rp9 ribu per liter

"Kami juga meminta alokasi tambahan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan ukuran maksimal 30 GT dan pertalite bersubsidi untuk kapal di bawah 5 GT," katanya.

Karena dengan harga solar yang mahal, membuat pendapatan para nelayan menurun, apa lagi saat ini harga ikan sedang anjlok, di mana per kilogram, hanya dihargai Rp15 ribu.

Ia memastikan, ketika tuntutan tersebut tidak didengarkan oleh Pemerintah Pusat, maka nelayan Pantai Utara (Pantura) akan melakukan aksi di Istana Negara.

"Kalau lewat kawan-kawan media aspirasi kami tetap juga tidak tersampaikan sampai dengan batas waktu tertentu, mohon maaf, sesuai kesepakatan awal per 1 Juni kemarin, bahwa kita akan datang ke Istana Negara dengan massa lebih banyak, bukan lagi ribuan orang tapi puluhan ribu," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Pemkot Bandung upayakan tidak ada kabel udara di jalan utama pada 2023
Jumat, 12 Agustus 2022 - 17:35 WIB

Pemkot Bandung upayakan tidak ada kabel udara di jalan utama pada 2023

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengupayakan tidak ada lagi kabel udara yang menjuntai di sejumlah...
KKP Panjang lakukan deteksi dini cegah penyebaran cacar monyet
Jumat, 12 Agustus 2022 - 17:23 WIB

KKP Panjang lakukan deteksi dini cegah penyebaran cacar monyet

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang Lampung melaksanakan deteksi dini virus othopox pa...
Siswi di Jembrana Bali terpilih kembali jadi anggota Paskibraka HUT RI
Jumat, 12 Agustus 2022 - 16:59 WIB

Siswi di Jembrana Bali terpilih kembali jadi anggota Paskibraka HUT RI

Siswi SMA Negeri 1 Negara di Kabupaten Jembrana, Bali, Valentina Dyastika terpilih kembali menjadi ...
Vaksinasi PMK tahap awal ditargetkan rampung September 2022
Jumat, 12 Agustus 2022 - 15:23 WIB

Vaksinasi PMK tahap awal ditargetkan rampung September 2022

Pemerintah menargetkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahap awal pada hewan ternak di Indon...
IDI dukung pemberian label Bisfenol A pada kemasan dari plastik
Jumat, 12 Agustus 2022 - 14:59 WIB

IDI dukung pemberian label Bisfenol A pada kemasan dari plastik

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) me...
Kota Tangerang tampilkan sagon bakar di lomba UP2K Banten
Jumat, 12 Agustus 2022 - 14:47 WIB

Kota Tangerang tampilkan sagon bakar di lomba UP2K Banten

Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang menampilkan lima produk unggulan, s...
Tingkatkan kunjungan wisata,  akses wisata Rahtawu diperlebar
Jumat, 12 Agustus 2022 - 14:23 WIB

Tingkatkan kunjungan wisata,  akses wisata Rahtawu diperlebar

Keindahan alam di desa Rahtawu Kecamatan Gebog  kabupaten Kudus Jawa Tengah tidak kalah dibandingk...
Bappenas prioritaskan konservasi ekosistem Karbon Biru 
Jumat, 12 Agustus 2022 - 14:11 WIB

Bappenas prioritaskan konservasi ekosistem Karbon Biru 

Sebagai negara dengan mangrove terbesar di dunia, yakni 3,3 juta hektar, serta padang lamun terluas ...
755 hewan ternak terinfeksi PMK kembali sembuh
Jumat, 12 Agustus 2022 - 13:59 WIB

755 hewan ternak terinfeksi PMK kembali sembuh

Terhitung 10 Agustus 2022, 755 ekor hewan ternak terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali di...
BRIN: Indonesia berisiko rendah terdampak aktivitas Matahari
Jumat, 12 Agustus 2022 - 13:25 WIB

BRIN: Indonesia berisiko rendah terdampak aktivitas Matahari

Peneliti Pusat Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Johan Muhammad mengatakan Indonesia...

InfodariAnda (IdA)