Panglima TNI: Tersangka kasus kerangkeng manusia bisa bertambah
Elshinta
Kamis, 26 Mei 2022 - 00:11 WIB |
Panglima TNI: Tersangka kasus kerangkeng manusia bisa bertambah
Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka/wsj

Elshinta.com - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyebutkan tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati (nonaktif) Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin, dari unsur TNI dimungkinkan masih bisa bertambah.

"Mungkin ada tambahan (tersangka) lagi karena cukup lama kan dari 2011, kira-kira 11 tahun," kata Andika di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini mengatakan sebanyak lima dari 10 orang oknum prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat tersebut telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Terhadap lima oknum TNI lainnya, kata dia, hingga kini perkaranya masih dilakukan pendalaman.

Ia mengatakan akan terus menggali siapa lagi oknum dari satuannya yang bertanggung jawab dalam kasus itu.

"Karena belum tentu hanya 10 (yang diduga terlibat) karena kan dari 2011 atau 2012. Jadi kami juga ingin secara teliti menggali terus siapa saja sebetulnya yang ikut bertanggung jawab, ikut membiarkan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia ini bisa terjadi," kata dia.

Ia mengatakan oknum TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka di antaranya ada yang berperan sebagai penjaga dan ikut dalam tindakan-tindakan secara fisik.

"Semuanya (berpangkat) tamtama, bintara. Kalau pun ada perwira waktu kasus terjadi masih menempuh pendidikan," ujar dia.

Meski demikian, Andika menyebut masih akan melakukan pencermatan terkait dengan kemungkinan pemecatan oknum TNI itu.

Para oknum TNI itu, menurut dia, disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan serta melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Sidang perdana TSO dimulai, Razman minta DPRD Palas terima tim hukum TSO
Jumat, 01 Juli 2022 - 22:13 WIB
Bupati Padang Lawas (Palas) Nonaktif Ali Sutan Harahap yang disapa Tengku Sutan Oloan (TSO) menghadi...
Polda Banten ungkap sindikat peredaran narkoba internasional
Jumat, 01 Juli 2022 - 18:09 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil mengungkap sindikat peredaran narkoba jaringan lintas prov...
Bareskrim Polri mendalami laporan Ahmad Sahroni terhadap Adam Deni
Jumat, 01 Juli 2022 - 17:10 WIB
Bareskrim Polri tengah mendalami laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketu...
Mantan Polwan terlibat terorisme dipulangkan ke Maluku Utara
Jumat, 01 Juli 2022 - 15:07 WIB
Mantan anggota Polwan Polda Maluku Utara berinisial NOS, yang menjalani hukuman di Lapas Perempuan K...
Lili Pintauli jalani sidang etik pada 5 Juli
Jumat, 01 Juli 2022 - 12:10 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran ...
Polri nyatakan penyidikan perkara tersangka Doni Salmanan selesai
Jumat, 01 Juli 2022 - 08:59 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan penyidikan perkar...
Gubernur `black list` kontraktor proyek Perpustakaan Sulbar
Jumat, 01 Juli 2022 - 08:35 WIB
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menyatakan pemerintah setempat telah memasukkan kontrak...
1 Juli 1946: Momentum Hari Bhayangkara
Jumat, 01 Juli 2022 - 06:00 WIB
Tanggal 1 Juli merupakan Hari Bhayangkara yang juga identik dengan HUT Polri. Hari Bhayangkara merup...
Jaksa KPK tolak seluruh eksepsi terdakwa korupsi Eka Wiryastuti
Kamis, 30 Juni 2022 - 20:55 WIB
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menolak seluruh eksepsi atau nota keb...
Polisi bakal libatkan ahli dalam kasus pelecehan mahasiswi di Mataram
Kamis, 30 Juni 2022 - 19:59 WIB
Aparat kepolisian bakal melibatkan ahli dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mah...
InfodariAnda (IdA)