Hakim tolak eksepsi dua terdakwa kasus Tabungan Wajib Perumahan TNI AD
Elshinta
Rabu, 25 Mei 2022 - 19:21 WIB |
Hakim tolak eksepsi dua terdakwa kasus Tabungan Wajib Perumahan TNI AD
Suasana pembacaan putusan sela perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Waji Perumahan TNI Angkatan Darat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (25/5/2022). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Elshinta.com - Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum dua terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat (TWP AD).

"Menyatakan menolak eksepsi atau keberatan yang ditujukan oleh tim kuasa hukum terdakwa I Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah (YAK) dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari (NPP)," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Brigjen TNI Faridah Faisal saat membacakan putusan sela dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Timur, Rabu.

Faridah menambahkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara dugaan korupsi dana TWP TNI AD, surat dakwaan bersifat sah serta dapat diterima, dan sidang perkara tersebut dilanjutkan. Dengan demikian, majelis hakim akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pada 8 Juni 2022.

Sebelumnya, Kamis (12/5), tim kuasa hukum Brigjen Yus menyampaikan tiga hal dalam eksepsi. Pertama, menurut mereka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi TWP TNI AD.

Perkara dugaan korupsi dana TWP TNI AD sepatutnya diproses di pengadilan tipikor, sebagaimana amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal serupa pun disampaikan oleh tim kuasa hukum Ni Putu Purnamasari.

Menanggapi hal itu, Brigjen Faridah mengatakan majelis hakim sependapat dengan tanggapan oditur militer terkait eksepsi tersebut yang disampaikan Kamis (19/5)

Oditur mengatakan sebagaimana amanat Pasal 200 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila titik berat kerugian ditimbulkan oleh suatu tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer.

Eksepsi kedua, tim kuasa hukum Brigjen Yus mengatakan surat dakwaan dari oditur militer tidak dapat diterima. Menurut mereka, berdasarkan perspektif hukum, tidak ada unsur keuangan negara dalam perkara a quo, Perhitungan kerugian negara juga menjadi tidak berkekuatan hukum karena tidak ada unsur keuangan negara dalam dana TWP TNI AD.

Tim kuasa hukum Brigjen Yus mengatakan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat merupakan organisasi ekstra struktural TNI AD.

BP TWP TNI AD, menurut mereka, bukan bagian dari Pemerintah atau dapat disamakan dengan badan/lembaga eksekutif lain. Badan terebut tidak dibuat berdasarkan UU dan melaksanakan perintah UU secara khusus. Dengan demikian, dakwaan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tim kuasa hukum Ni Putu Purnamasari menyatakan surat dakwaan tidak cermat dan cacat hukum karena unsur dakwaan kesatu dan kedua sama, sementara pasal pidana yang didakwakan berbeda.

Atas keberatan tersebut, Brigjen Faridah mengatakan surat dakwaan tersebut telah disusun oleh oditur militer sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan sah dan dapat diterima.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Sidang perdana TSO dimulai, Razman minta DPRD Palas terima tim hukum TSO
Jumat, 01 Juli 2022 - 22:13 WIB
Bupati Padang Lawas (Palas) Nonaktif Ali Sutan Harahap yang disapa Tengku Sutan Oloan (TSO) menghadi...
Polda Banten ungkap sindikat peredaran narkoba internasional
Jumat, 01 Juli 2022 - 18:09 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil mengungkap sindikat peredaran narkoba jaringan lintas prov...
Bareskrim Polri mendalami laporan Ahmad Sahroni terhadap Adam Deni
Jumat, 01 Juli 2022 - 17:10 WIB
Bareskrim Polri tengah mendalami laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketu...
Mantan Polwan terlibat terorisme dipulangkan ke Maluku Utara
Jumat, 01 Juli 2022 - 15:07 WIB
Mantan anggota Polwan Polda Maluku Utara berinisial NOS, yang menjalani hukuman di Lapas Perempuan K...
Lili Pintauli jalani sidang etik pada 5 Juli
Jumat, 01 Juli 2022 - 12:10 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran ...
Polri nyatakan penyidikan perkara tersangka Doni Salmanan selesai
Jumat, 01 Juli 2022 - 08:59 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan penyidikan perkar...
Gubernur `black list` kontraktor proyek Perpustakaan Sulbar
Jumat, 01 Juli 2022 - 08:35 WIB
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menyatakan pemerintah setempat telah memasukkan kontrak...
1 Juli 1946: Momentum Hari Bhayangkara
Jumat, 01 Juli 2022 - 06:00 WIB
Tanggal 1 Juli merupakan Hari Bhayangkara yang juga identik dengan HUT Polri. Hari Bhayangkara merup...
Jaksa KPK tolak seluruh eksepsi terdakwa korupsi Eka Wiryastuti
Kamis, 30 Juni 2022 - 20:55 WIB
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menolak seluruh eksepsi atau nota keb...
Polisi bakal libatkan ahli dalam kasus pelecehan mahasiswi di Mataram
Kamis, 30 Juni 2022 - 19:59 WIB
Aparat kepolisian bakal melibatkan ahli dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mah...
InfodariAnda (IdA)