Presiden terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor
Elshinta
Jumat, 20 Mei 2022 - 23:35 WIB |
Presiden terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor
Presiden RI Joko Widodo berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/5/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Elshinta.com - Presiden RI Joko Widodo menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, untuk membahas daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan dalam keterangannya secara virtual yang disaksikan di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden atas permintaan kami audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden," ujar Mathius.

Dia mengatakan audiensi itu untuk mengklarifikasi mengenai simpang siur informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang di dalamnya terkait daerah otonomi baru. Khusus untuk Provinsi Papua terdapat DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.

Mathius menjelaskan rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, kata dia, telah memperjuangkan selama 20 tahun.

"Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, La Pago, dan Mee Pago," jelasnya.

Mathius menekankan bahwa aspirasi itu didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Dia mengatakan masyarakat Papua berharap DOB ke depan bisa mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Mathius menekankan Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua, dan memberikan kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

"Kita butuh kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya harus konsisten baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah," ujarnya.

Dia mengatakan Undang-Undang Otsus akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

Selain itu, katanya, daerah otonomi baru dinilai akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polres Belitung tanam 10.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang
Jumat, 24 Juni 2022 - 23:41 WIB
Kepolisian Resor Belitung, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanam 10.000 bibit mangrove d...
PUPR bangun Terminal Wisata Seruni terintegrasi jembatan gantung kaca
Jumat, 24 Juni 2022 - 22:41 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Terminal Wisata Seruni Point y...
Kemenag sebut ada tiga kriteria jamaah yang bisa dibadalhajikan
Jumat, 24 Juni 2022 - 22:29 WIB
Kementerian Agama menyiapkan program badal haji di setiap operasional penyelenggaraan ibadah haji da...
Indonesia-Korsel jalin kerja sama bangun Pusat Data senilai Rp2,3 T
Jumat, 24 Juni 2022 - 21:53 WIB
Proyek pembangunan Pusat Data Nasional yang akan dibangun di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memilik...
Pemkot Pekalongan evakuasi warga karena tanggul sungai bocor
Jumat, 24 Juni 2022 - 21:41 WIB
Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengevakuasi warga terdampak banjir akibat tanggul sungai M...
Epidemiolog Lampung sebut masker mampu cegah penularan subvarian baru
Jumat, 24 Juni 2022 - 21:05 WIB
Epidemiolog Lampung Ismen Mukhtar mengatakan bahwa penggunaan masker yang konsisten mampu mencegah m...
Kepala BNPB: Presiden perintahkan `lockdown` daerah terinfeksi PMK
Jumat, 24 Juni 2022 - 20:41 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memaparkan sejumlah arahan...
Ekonom UNS minta peralihan ke kompor listrik jangan bebani masyarakat
Jumat, 24 Juni 2022 - 20:17 WIB
Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim meminta agar rencana peralihan el...
Kementan targetkan 800 ribu ternak divaksinasi sebelum Idul Adha
Jumat, 24 Juni 2022 - 20:05 WIB
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah menyebut pemerintah...
Organda harap pemerintah cermat terkait wacana syarat perjalanan
Jumat, 24 Juni 2022 - 19:39 WIB
Organisasi Angkutan Darat (Organda) berharap agar pemerintah lebih cermat dalam menentukan kebijakan...
InfodariAnda (IdA)