Kemenkeu dan Kemendagri integrasikan data implementasi NIK jadi NPWP
Elshinta
Jumat, 20 Mei 2022 - 11:21 WIB |
Kemenkeu dan Kemendagri integrasikan data implementasi NIK jadi NPWP
Ilustrasi: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan. (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)

Elshinta.com - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2013 yang diperbarui pada 2018.

“Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP,” ujarnya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jumat.

Adendum ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.
 

Adendum ini juga amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik yakni kewajiban pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik dan kegiatan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan.

Melalui adendum ini DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.

DJP memberikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan sangat baik selama ini.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Kami juga berharap sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang akan semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera melalui penerimaan pajak,” pungkas Neilmaldrin.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Jelang Idul Adha, pengrajin tusuk sate di Majalengka ramai pesanan
Senin, 04 Juli 2022 - 10:23 WIB
Lingkungan Margasari Kelurahan Babakan Jawa Kec/kab. Majalengka Jawa barat merupakan komplek home in...
Rupiah Senin pagi melemah 2 poin
Senin, 04 Juli 2022 - 09:32 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi melemah dua poin
IHSG Senin dibuka melemah 11,47 poin
Senin, 04 Juli 2022 - 09:23 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin dibuka melemah 11,47 poin
Pendaftaran BBM subsidi lewat website MyPertamina khusus untuk roda empat
Sabtu, 02 Juli 2022 - 10:24 WIB
PT Pertamina (Persero) lewat Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading berkomitmen men...
Ini alasan Pertamina gunakan aplikasi MyPertamina dalam pembelian Pertalite 
Sabtu, 02 Juli 2022 - 10:12 WIB
Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, mengatakan pihaknya perlu memberi penjelasa...
Akademisi: Kebijakan aplikasi MyPertamina kontra produktif
Sabtu, 02 Juli 2022 - 09:25 WIB
Adanya kebijakan baru penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM Pertalite dan Solar, dianggap...
KAI Daop 6 Yogyakarta kampanyekan cegah tindak kekerasan seksual di kereta api 
Jumat, 01 Juli 2022 - 21:57 WIB
PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan kegiatan kampanye di Stasiun Tugu Yogyakarta untuk  men...
 Gampong terang hemat energi, PT PIM salurkan PLTS di Dusun Sarah Raja
Jumat, 01 Juli 2022 - 20:38 WIB
PT Pupuk Iskandar muda (PIM) selaku perusahaan peduli terhadap permasalahan lingkungan dan perubahan...
Terkait pelabelan BPA, KPPU bisa menggunakan hak inisiatif
Jumat, 01 Juli 2022 - 18:33 WIB
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan pakar hukum persaingan usaha, Prof. Dr. Nin...
IHSG Jumat dibuka menguat 7,49 poin
Jumat, 01 Juli 2022 - 10:52 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat dibuka menguat 7,49 poin
InfodariAnda (IdA)