KPK temukan oknum pegawai musnahkan barang bukti kasus Wali Kota Ambon
Elshinta
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:43 WIB |
KPK temukan oknum pegawai musnahkan barang bukti kasus Wali Kota Ambon
KPK melakukan penyegelan di sejumlah ruangan di Balai Kota Ambon, Maluku, Selasa (17/5/2022). (ANTARA/HO)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon memusnahkan barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait kasus suap Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy (RL).

Kejadian itu terjadi saat tim penyidik KPK menggeledah di Kota Ambon, Maluku, pada Selasa (17/5), dalam penyidikan kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon.

"Tim penyidik KPK mendapati oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkot Ambon, yang diduga atas perintah atasannya, melakukan tindakan pemusnahan berbagai dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Tim penyidik KPK saat itu juga langsung mengamankan dan memeriksa oknum tersebut untuk menggali motif perbuatannya. KPK juga mengingatkan kepada seluruh pihak terkait untuk tidak sengaja menghalang-halangi maupun menghambat kinerja tim penyidik dalam kasus tersebut.

"Dimana apabila ditemukan ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan dimaksud, KPK tidak segan dan tegas akan menerapkan aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor," jelasnya.

Pada Selasa (17/5), KPK menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Ambon, yakni Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D.

"Pada beberapa lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya sejumlah dokumen terkait keuangan, termasuk catatan aliran sejumlah uang dan bukti alat elektronik," katanya.

Sejumlah ruangan yang digeledah ialah ruang kerja tersangka Richard, ruang kerja Sekretariat Wali Kota Ambon, ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretariat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ruang kerja kepala dinas dan staf kantor Dinas Perhubungan, ruang kerja kepala dinas dan staf kantor BPKAD, serta beberapa ruangan kerja di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah menggeledah kantor PT Midi Utama Indonesia (MID) Tbk. Cabang Ambon di Kota Ambon, Jumat (13/5).

"Dari lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya dokumen dan juga alat elektronik," ungkap Ali.

Bukti-bukti hasil penggeledahan tersebut diduga kuat menerangkan dan mengurai seluruh perbuatan para tersangka.

"Selanjutnya, berbagai bukti dimaksud akan dianalisis dan segera disita untuk melengkapi berkas perkara tersangka RL dan kawan-kawan," ujarnya.

Terkait kasus tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yang dua di antaranya selaku penerima suap ialah Richard Louhenapessy (RL) dan Staf Tata Usaha Pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH) dan seorang tersangka lain sebagai pemberi suap yaitu Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi tetapkan ketua koperasi di Sumbawa tersangka penipuan dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:44 WIB
Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani C...
KPK dapat informasi ada pihak pengaruhi saksi dalam kasus dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi ada dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja...
Penyidik tingkatkan status kasus Roy Suryo ke tahap penyidikan
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:09 WIB
Penyidik Polri meningkatkan status penanganan kasus pakar telematika Roy Suryo terkait dengan unggah...
MUI akan siapkan fatwa soal penggunaan ganja untuk medis
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:57 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyiapkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis.
Polda Metro segera umumkan status Roy Suryo dalam kasus meme candi
Selasa, 28 Juni 2022 - 16:26 WIB
Polda Metro Jaya segera mengumumkan status Roy Suryo dalam kasus dugaan penistaan agama terkait mem...
MA: Terjadi disparitas pemidanaan akibat multitafsir pasal narkotika
Selasa, 28 Juni 2022 - 15:25 WIB
Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin mengatakan terjadi disparitas pemidanaan atau perbedaan penjatuhan ...
Projo apresiasi Pemerintah usut tuntas korupsi di BUMN
Selasa, 28 Juni 2022 - 14:48 WIB
Ormas Projo mengapresiasi pengusutan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indo...
KPK geledah apartemen Mardani Maming di Jakarta Pusat
Selasa, 28 Juni 2022 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah apartemen milik Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlat...
KPK tak permasalahkan Mardani Maming ajukan praperadilan
Selasa, 28 Juni 2022 - 13:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ul...
Jaksa Agung: Penyalahguna narkotika lebih tepat mendapat rehabilitasi
Selasa, 28 Juni 2022 - 12:56 WIB
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa para penyalahguna narkotika le...
InfodariAnda (IdA)