KPK geledah kantor Dinas PUPR dan Dinas PTMSP Ambon
Elshinta
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:19 WIB |
KPK geledah kantor Dinas PUPR dan Dinas PTMSP Ambon
Tim penyidik KPK membawa tiga koper yang diduga berisi dokumen penting dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Ambon, Rabu (18/5). ANTARA/ Penina F Mayaut.

Elshinta.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMSP) Ambon, Rabu.

Pantauan ANTARA tim penyidik tiba di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jalan Yan Paays, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pukul 09.00 WIT.

Sedangkan tim kedua tiba di Dinas Penanaman Modal dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMSP) pukul 10.00 WIT.

Usai penggeledahan di d​inas PUPR selama 7 jam tim penyidik membawa tiga koper yang diduga berisi dokumen penting.

Sebelumnya tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan yakni ruangan Wali Kota Ambon Nonaktif Richard Louhenapessy (RL), Dinas Penanaman Modal dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Pajak dan Retribusi, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Usai melakukan penggeledahan pukul 21.46 WIT, tim penyidik membawa lima koper dan satu tas berwarna cokelat yang diduga berisi dokumen penting dari sejumlah ruangan di Balai Kota Ambon dengan menggunakan delapan mobil.

Sebelumnya KPK menahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) setelah diumumkan sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH) dan Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi (AM) Kota Ambon.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan. Salah satunya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.

Atas perbuatannya, tersangka Amri selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Richard dan Andrew sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam proses pengurusan izin tersebut, diduga Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi tetapkan ketua koperasi di Sumbawa tersangka penipuan dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:44 WIB
Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani C...
KPK dapat informasi ada pihak pengaruhi saksi dalam kasus dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi ada dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja...
Penyidik tingkatkan status kasus Roy Suryo ke tahap penyidikan
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:09 WIB
Penyidik Polri meningkatkan status penanganan kasus pakar telematika Roy Suryo terkait dengan unggah...
MUI akan siapkan fatwa soal penggunaan ganja untuk medis
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:57 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyiapkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis.
Polda Metro segera umumkan status Roy Suryo dalam kasus meme candi
Selasa, 28 Juni 2022 - 16:26 WIB
Polda Metro Jaya segera mengumumkan status Roy Suryo dalam kasus dugaan penistaan agama terkait mem...
MA: Terjadi disparitas pemidanaan akibat multitafsir pasal narkotika
Selasa, 28 Juni 2022 - 15:25 WIB
Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin mengatakan terjadi disparitas pemidanaan atau perbedaan penjatuhan ...
Projo apresiasi Pemerintah usut tuntas korupsi di BUMN
Selasa, 28 Juni 2022 - 14:48 WIB
Ormas Projo mengapresiasi pengusutan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indo...
KPK geledah apartemen Mardani Maming di Jakarta Pusat
Selasa, 28 Juni 2022 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah apartemen milik Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlat...
KPK tak permasalahkan Mardani Maming ajukan praperadilan
Selasa, 28 Juni 2022 - 13:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ul...
Jaksa Agung: Penyalahguna narkotika lebih tepat mendapat rehabilitasi
Selasa, 28 Juni 2022 - 12:56 WIB
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa para penyalahguna narkotika le...
InfodariAnda (IdA)