Kawasan perhutanan sosial di Karawang jadi tempat buang limbah B3
Elshinta
Selasa, 17 Mei 2022 - 23:17 WIB |
Kawasan perhutanan sosial di Karawang jadi tempat buang limbah B3
Kawasan perhutanan sosial di Karawang, Jawa Barat jadi lokasi pembuangan limbah B3. ANTARA/HO-Dok Dedi Mulyadi

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kaget melihat kawasan perhutanan sosial di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat menjadi lokasi pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

"Saya benar-benar heran, bisa-bisanya kawasan yang diperuntukkan perhutanan sosial jadi tempat pembuangan limbah B3. Saya tak habis pikir," kata Dedi saat meninjau lokasi pembuangan limbah B3 ilegal, di Karawang, Selasa.

Kawasan perhutanan sosial yang dijadikan tempat pembuangan limbah itu berlokasi di Kampung Cibenda, Desa Parangmulya, Kecamatan Ciampel, Karawang.

Akibat pembuangan limbah liar itu, sejumlah hewan ternak yang berada di daerah tersebut mati, dan kesehatan warga setempat terancam. Padahal seharusnya kawasan tersebut hijau.

Kawasan perhutanan sosial di Karawang itu diketahui menjadi tempat pembuangan limbah B3, setelah Dedi Mulyadi mendapat laporan dari masyarakat.

Di lokasi, Dedi melihat dari dekat bagaimana limbah B3 yang seharusnya ditangani secara serius, tapi dibuang seenaknya.

Ia juga melihat langsung adanya limbah medis di lokasi tersebut.

"Ini masalah yang serius, karena tidak boleh pihak rumah sakit memberikan limbah ke sembarang orang," katanya pula.

Lokasi yang berisi tumpukan limbah B3 itu ternyata ada yang mengelola, karena itu merupakan kawasan hutan.

Izin pemanfaatan kawasan perhutanan sosial di daerah itu dipegang oleh Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu.

Saat dikonfirmasi, pihak pengelola lahan hutan itu mengaku tidak tahu kawasan yang akan dikembangkan untuk perhutanan sosial menjadi tempat pembuangan limbah B3

Atas kasus itu, Dedi melaporkan kejadian itu ke Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dia menyarankan agar pihak kementerian meninjau ulang izin perhutanan sosial di Karawang tersebut. Alasannya, implementasi untuk membuat perhutanan sosial tidak terwujud, justru masuk limbah beracun ke kawasan hutan.

"Harus dievaluasi kenapa sampai begitu. Artinya kontrol kegiatan atas izin dikeluarkan, tidak ada. Makanya sekarang mohon dikaji," katanya lagi.

Dedi juga minta ke Dirjen Penegakan Hukum mau turun, untuk menangani masalah tersebut dari aspek hukum.

"Termasuk ke Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, untuk bantu atasi masalah itu. Jangan sampai limbah B3 terus berada di sana, tanpa penanganan yang tepat. Itu kan bahaya buat warga. Makanya, dari KLHK agar turun, " kata dia pula.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wapres siapkan strategi atasi kenaikan harga kurban akibat PMK
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:28 WIB
Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menyiapkan strategi terkait naiknya harga hewan kurban akibat merebaknya...
PAN putuskan Yandri gantikan Zulkifli sebagai Wakil Ketua MPR
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:16 WIB
DPP PAN telah memutuskan untuk menunjuk Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulki...
DPR: Perlu kajian komprehensif terkait usulan ganja untuk medis
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:08 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai perlu kajian komprehensif terkait usulan masyarakat ag...
Wapres Ma`ruf Amin pimpin pemerintahan hingga 2 Juli 2022
Selasa, 28 Juni 2022 - 10:46 WIB
Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin memimpin pemerintahan Indonesia hingga 2 Juli 2022 berdasarkan Keputus...
Survei IPS: Elektabilitas Prabowo Subianto bertahan setahun
Senin, 27 Juni 2022 - 23:27 WIB
Lembaga Indonesia Polling Stastions (IPS) merilis hasil survei yang menempatkan nama Prabowo Subiant...
Surya Paloh sebut Aceh sudah `lampu merah`
Senin, 27 Juni 2022 - 22:11 WIB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa Aceh saat ini sudah masuk dalam kategori `lamp...
PDIP wajibkan caleg ikuti pelatihan antikorupsi dari KPK
Senin, 27 Juni 2022 - 20:10 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partai ini segera membuat peratu...
Pengamat Politik Lokal: DOB Papua demi kepentingan integrasi nasional
Senin, 27 Juni 2022 - 19:31 WIB
Pengamat Politik Lokal Papua, Frans Maniagasi mengatakan gagasan pemekaran Provinsi Papua melalui Da...
 Dukung Ganjar maju Pilpres, emak-emak militan gelar bazar minyak goreng
Senin, 27 Juni 2022 - 17:35 WIB
Setelah  sukses menyelenggarakan kegiatan pasera dan mendatangi emak-emak pecinta Ganjar Pranowo ya...
Jusuf Kalla doakan Tjahjo Kumolo lekas sembuh
Senin, 27 Juni 2022 - 10:35 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan doa bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur N...
InfodariAnda (IdA)