KASN: Presiden perlu mencegah disrupsi netralitas penjabat kepala daerah
Elshinta
Selasa, 17 Mei 2022 - 21:25 WIB | Penulis : | Editor : Administrator
 KASN: Presiden perlu mencegah disrupsi netralitas penjabat kepala daerah
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto. ANTARA/HO-Humas KASN

Elshinta.com - Sebelum perhelatan pemilu 2024 digelar, masa jabatan  sejumlah 271 kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) akan berakhir. Sejumlah 101 masa jabatan kepala daerah akan segera berakhir tahun 2022 dan sisanya pada tahun 2023.

Menjelang pemilihan kepala daerah definitif tersebut pada event pemilu 2024, pemerintah akan mengangkat penjabat kepala daerah pada sejumlah wilayah tersebut.

Terkait dengan pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berpandangan bahwa pemerintah perlu lebih selektif dan memperhatikan berbagai kriteria dalam mengangkat penjabat kepala daerah.

Di samping persyaratan administratif dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh calon penjabat kepala daerah, faktor jejak rekam yang bersangkutan dalam melaksanakan prinsip netralitas selama ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto pada saat menerima Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noor yang baru dilantik Menteri Dalam Negeri. “Salah satu tugas penjabat kepala daerah adalah mengawal ASN dan birokrasi agar tetap bekerja netral di tengah proses tahapan pemilu 2024. Karenanya seorang penjabat kepala daerah perlu memiliki rekam jejak bersih dari perbuatan melanggar netralitas ASN di masa lalu,” jelas Agus.

Sementara itu Pj. Gubernur Gorontalo menyatakan bahwa komitmen netralitas sangat penting untuk menjaga politisasi birokrasi di wilayahnya.

Lebih jauh Agus mengemukakan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah akan berdampak luas dan mempertaruhkan profesionalitas birokrasi dan ASN selama masa jabatannya.

Perlu dicegah kemungkinan penjabat kepala daerah menimbulkan disrupsi netralitas dimana membawa misi politik tertentu dan mempolitisasi birokrasi selama masa jabatannya. Apalagi masa jabatan penjabat kepala daerah kali ini akan jauh lebih panjang ketimbang masa jabatan penjabat kepala daerah pada pilkada-pilkada terdahulu.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap disrupsi netralitas tersebut, Agus mengemukakan bahwa KASN telah mengirim laporan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri, termasuk dengan menyampaikan nama-nama pejabat pimpinan tinggi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memiliki rekam jejak melanggar netralitas di masa lalu.

Sangat diharapkan nama-nama pejabat tersebut dipertimbangkan Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar tidak dipilih sebagai penjabat kepala daerah untuk meminimalisir potensi terjadinya politisasi birokrasi.

“Kita perlu melindungi birokrasi dan ASN agar tetap dapat bekerja secara independen dan tidak diseret dalam pusaran politisasi birokrasi, disamping memperhatikan akseptabilitas publik di Daerah tersebut” tegas Agus.

*(kasn/humas).

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wapres siapkan strategi atasi kenaikan harga kurban akibat PMK
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:28 WIB
Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menyiapkan strategi terkait naiknya harga hewan kurban akibat merebaknya...
PAN putuskan Yandri gantikan Zulkifli sebagai Wakil Ketua MPR
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:16 WIB
DPP PAN telah memutuskan untuk menunjuk Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulki...
DPR: Perlu kajian komprehensif terkait usulan ganja untuk medis
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:08 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai perlu kajian komprehensif terkait usulan masyarakat ag...
Wapres Ma`ruf Amin pimpin pemerintahan hingga 2 Juli 2022
Selasa, 28 Juni 2022 - 10:46 WIB
Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin memimpin pemerintahan Indonesia hingga 2 Juli 2022 berdasarkan Keputus...
Survei IPS: Elektabilitas Prabowo Subianto bertahan setahun
Senin, 27 Juni 2022 - 23:27 WIB
Lembaga Indonesia Polling Stastions (IPS) merilis hasil survei yang menempatkan nama Prabowo Subiant...
Surya Paloh sebut Aceh sudah `lampu merah`
Senin, 27 Juni 2022 - 22:11 WIB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa Aceh saat ini sudah masuk dalam kategori `lamp...
PDIP wajibkan caleg ikuti pelatihan antikorupsi dari KPK
Senin, 27 Juni 2022 - 20:10 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partai ini segera membuat peratu...
Pengamat Politik Lokal: DOB Papua demi kepentingan integrasi nasional
Senin, 27 Juni 2022 - 19:31 WIB
Pengamat Politik Lokal Papua, Frans Maniagasi mengatakan gagasan pemekaran Provinsi Papua melalui Da...
 Dukung Ganjar maju Pilpres, emak-emak militan gelar bazar minyak goreng
Senin, 27 Juni 2022 - 17:35 WIB
Setelah  sukses menyelenggarakan kegiatan pasera dan mendatangi emak-emak pecinta Ganjar Pranowo ya...
Jusuf Kalla doakan Tjahjo Kumolo lekas sembuh
Senin, 27 Juni 2022 - 10:35 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan doa bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur N...
InfodariAnda (IdA)