KPK geledah Balai Kota Ambon
Elshinta
Selasa, 17 Mei 2022 - 13:05 WIB |
KPK geledah Balai Kota Ambon
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dan penyegelan ruangan di Balai Kota Ambon, Selasa (17/5).

Berdasarkan pantauan Antara, tim penyidik KPK tiba di Balai Kota Ambon pukul 08.00 WIT dan 11.00 WIT dengan menggunakan delapan unit mobil.

Dengan dikawal anggota Brimob, tim penyidik KPK tersebut melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, yakni ruang Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Usai penggeledahan, KPK kemudian menyegel ruang bidang penanaman modal di DPTMSP Kota Ambon. Hingga berita ini ditulis, tim penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan.

Sebelumnya, KPK menahan Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy (RL) setelah diumumkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni staf Tata Usaha Pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH) dan Amri (AR) selaku pihak swasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.

Dalam konstruksi perkara, dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan, salah satunya terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka Amri, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Richard dan Andrew, sebagai penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polres Belitung tanam 10.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang
Jumat, 24 Juni 2022 - 23:41 WIB
Kepolisian Resor Belitung, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanam 10.000 bibit mangrove d...
PUPR bangun Terminal Wisata Seruni terintegrasi jembatan gantung kaca
Jumat, 24 Juni 2022 - 22:41 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Terminal Wisata Seruni Point y...
Kemenag sebut ada tiga kriteria jamaah yang bisa dibadalhajikan
Jumat, 24 Juni 2022 - 22:29 WIB
Kementerian Agama menyiapkan program badal haji di setiap operasional penyelenggaraan ibadah haji da...
Indonesia-Korsel jalin kerja sama bangun Pusat Data senilai Rp2,3 T
Jumat, 24 Juni 2022 - 21:53 WIB
Proyek pembangunan Pusat Data Nasional yang akan dibangun di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memilik...
Pemkot Pekalongan evakuasi warga karena tanggul sungai bocor
Jumat, 24 Juni 2022 - 21:41 WIB
Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengevakuasi warga terdampak banjir akibat tanggul sungai M...
Epidemiolog Lampung sebut masker mampu cegah penularan subvarian baru
Jumat, 24 Juni 2022 - 21:05 WIB
Epidemiolog Lampung Ismen Mukhtar mengatakan bahwa penggunaan masker yang konsisten mampu mencegah m...
Kepala BNPB: Presiden perintahkan `lockdown` daerah terinfeksi PMK
Jumat, 24 Juni 2022 - 20:41 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memaparkan sejumlah arahan...
Ekonom UNS minta peralihan ke kompor listrik jangan bebani masyarakat
Jumat, 24 Juni 2022 - 20:17 WIB
Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim meminta agar rencana peralihan el...
Kementan targetkan 800 ribu ternak divaksinasi sebelum Idul Adha
Jumat, 24 Juni 2022 - 20:05 WIB
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah menyebut pemerintah...
Organda harap pemerintah cermat terkait wacana syarat perjalanan
Jumat, 24 Juni 2022 - 19:39 WIB
Organisasi Angkutan Darat (Organda) berharap agar pemerintah lebih cermat dalam menentukan kebijakan...
InfodariAnda (IdA)