Kasus korupsi tersangka mantan Wali Kota Banjar segera disidangkan
Elshinta
Jumat, 22 April 2022 - 12:34 WIB |
Kasus korupsi tersangka mantan Wali Kota Banjar segera disidangkan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (HS) ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Herman merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat tahun 2012-2017.

"Tim penyidik, Kamis (21/4), telah selesai melaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka HS pada tim jaksa. Berdasarkan penelitian berkas perkara secara keseluruhan baik syarat formal dan materiilnya telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Penahanan terhadap Herman tetap masih dilakukan oleh tim jaksa selama 20 hari sampai dengan 10 Mei 2022, di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Berkas perkara dan surat dakwaan segera disusun dan dilimpahkan ke pengadilan tipikor oleh tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja. Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," kata Ali.

Selain Herman, KPK juga telah menetapkan Rahmat Wardi (RW) dari pihak swasta/Direktur CV Prima sebagai tersangka.

KPK menyebut Rahmat sebagai salah satu pengusaha jasa konstruksi di Kota Banjar diduga memiliki kedekatan dengan Herman selaku Wali Kota Banjar periode 2008-2013.

Sebagai wujud kedekatan tersebut, KPK menduga sejak awal telah ada peran aktif dari Herman, di antaranya dengan memberikan kemudahan bagi Rahmat untuk mendapatkan izin usaha, jaminan lelang, dan rekomendasi pinjaman bank, sehingga Rahmat bisa mendapatkan beberapa paket proyek pekerjaan di Dinas PUPRPKP Kota Banjar.

Antara 2012 dan 2014, Rahmat dengan beberapa perusahaannya mengerjakan 15 paket proyek pekerjaan pada Dinas PUPRPKP Kota Banjar dengan total nilai proyek sebesar Rp23,7 miliar. Sebagai bentuk komitmen atas kemudahan yang diberikan oleh Herman, Rahmat memberikan fee proyek antara 5 persen dan 8 persen dari nilai proyek untuk Herman.

Pada bulan Juli 2013, Herman diduga memerintahkan Rahmat melakukan peminjaman uang ke salah satu bank di Kota Banjar dengan nilai yang disetujui sekitar Rp4,3 miliar, kemudian untuk keperluan pribadi Herman dan keluarganya, sedangkan untuk cicilan pelunasannya tetap menjadi kewajiban Rahmat.

Selanjutnya, Rahmat juga diduga beberapa kali memberikan fasilitas pada Herman dan keluarganya, di antaranya tanah dan bangunan untuk pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kota Banjar. Selain itu, Rahmat juga diduga memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional rumah sakit swasta yang didirikan oleh Herman.

KPK juga menyebut selama masa kepemimpinan Herman sebagai Wali Kota Banjar periode 2008-2013 diduga pula banyak menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di Pemkot Banjar. Saat ini, tim penyidik masih terus melakukan penghitungan jumlah nilai penerimaan gratifikasi itu.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejati Bali terima uang dana kredit fiktif dari dua tersangka korupsi
Selasa, 28 Juni 2022 - 23:31 WIB
Kejaksaan Tinggi Bali menerima uang sejumlah Rp1.150.000.000 dari keluarga dua tersangka korupsi dan...
Kurir 25 kg sabu dituntut hukuman mati di PN Medan
Selasa, 28 Juni 2022 - 21:01 WIB
Terdakwa IS, kurir yang membawa narkotika jenis sabu seberat 25 kg dari Kota Tajung Balai menuju Kot...
Polisi tetapkan ketua koperasi di Sumbawa tersangka penipuan dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:44 WIB
Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani C...
KPK dapat informasi ada pihak pengaruhi saksi dalam kasus dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi ada dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja...
Penyidik tingkatkan status kasus Roy Suryo ke tahap penyidikan
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:09 WIB
Penyidik Polri meningkatkan status penanganan kasus pakar telematika Roy Suryo terkait dengan unggah...
MUI akan siapkan fatwa soal penggunaan ganja untuk medis
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:57 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyiapkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis.
Polda Metro segera umumkan status Roy Suryo dalam kasus meme candi
Selasa, 28 Juni 2022 - 16:26 WIB
Polda Metro Jaya segera mengumumkan status Roy Suryo dalam kasus dugaan penistaan agama terkait mem...
MA: Terjadi disparitas pemidanaan akibat multitafsir pasal narkotika
Selasa, 28 Juni 2022 - 15:25 WIB
Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin mengatakan terjadi disparitas pemidanaan atau perbedaan penjatuhan ...
Projo apresiasi Pemerintah usut tuntas korupsi di BUMN
Selasa, 28 Juni 2022 - 14:48 WIB
Ormas Projo mengapresiasi pengusutan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indo...
KPK geledah apartemen Mardani Maming di Jakarta Pusat
Selasa, 28 Juni 2022 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah apartemen milik Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlat...
InfodariAnda (IdA)