Pemerintah lanjutkan program penjaminan bagi UMKM dan korporasi
Elshinta
Selasa, 12 April 2022 - 22:59 WIB |
Pemerintah lanjutkan program penjaminan bagi UMKM dan korporasi
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan produknya kepada pengunjung pada Bazar Ramadhan produk UMKM di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022). . ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

Elshinta.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melanjutkan program penjaminan kredit modal kerja untuk pelaku usaha UMKM dan korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022.

Berdasarkan keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Selasa, program penjaminan ini merupakan salah satu modalitas untuk memberikan stimulus pelaku usaha yang terdampak pandemi.

Prosedur pemberian jaminan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 untuk penjaminan kepada UMKM dan PMK Nomor 98/PMK.08/2020 yang telah diubah dengan PMK 32/PMK08/2021 untuk penjaminan kepada korporasi.

Program penjaminan ini dilanjutkan pada 2022 setelah berakhir pada 30 November 2021 untuk pelaku UMKM dan 17 Desember 2021 untuk pelaku korporasi.

Hingga akhir periode yang lalu, implementasi program penjaminan berhasil dimanfaatkan oleh 2,45 juta pelaku UMKM dan 68 pelaku usaha korporasi dengan besaran kredit yang dijamin masing-masing Rp53,42 triliun dan Rp5,2 triliun.

Sementara sebagai landasan hukum program penjaminan tahun ini, Kemenkeu melakukan penyempurnaan ketentuan pada PMK 71/2020 dan PMK 98/2020 jo. PMK 32/2021 untuk menyesuaikan perkembangan kondisi.

Penyempurnaan tata kelola pemberian penjaminan ditetapkan melalui PMK Nomor 28/PMK.08/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 untuk penjaminan kepada pelaku UMKM.

Selain itu juga ditetapkan melalui PMK Nomor 27/PMK.08/2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 untuk penjaminan kepada pelaku korporasi.

Pokok-pokok materi penyempurnaan tata kelola penjaminan pemerintah yang diatur dalam kedua PMK perubahan tersebut antara lain PMK Nomor 28/PMK.08/2022 untuk Pelaku Usaha UMKM.

Berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 tidak terdapat dukungan loss limit dari pemerintah kepada penjamin sehingga penerima jaminan dan penjamin perlu mengatur skema mitigasi risiko.

Kemudian, diberikan pengaturan baru kriteria terjamin yaitu tidak sedang mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau tidak sedang mendapat penjaminan periode sebelumnya yang masih memiliki outstanding.

Penerima jaminan atau perbankan menanggung risiko pinjaman 30 persen atau naik dari sebelumnya yang hanya 20 persen sedangkan batas akhir penerbitan sertifikat penjaminan yaitu 30 November 2022.

Selanjutnya, pokok-pokok materi penyempurnaan tata kelola penjaminan pemerintah bagi pelaku usaha korporasi diatur melalui PMK Nomor 27/PMK.08/2022.

PMK Nomor 27/PMK.08/2022 menyebutkan pelaku usaha korporasi harus memenuhi salah satu kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp50 miliar dan merupakan badan usaha selain BUMN.

Sebelumnya pelaku usaha harus memenuhi kriteria secara akumulasi kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar dan omzet tahunan lebih dari Rp50 miliar.

Perubahan ketentuan regres dari sebelumnya diserahkan oleh penjamin kepada pemerintah pun berubah menjadi dilakukan oleh penjamin melalui adanya PMK Nomor 27/PMK.08/2022.

Terakhir, batas akhir penerbitan sertifikat penjaminan bagi pelaku usaha korporasi yaitu 16 Desember 2022.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
41 Pelaku UMKM Lombok Tengah siap tawarkan produk unggulan di MXGP
Kamis, 23 Juni 2022 - 19:21 WIB
Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan, sebanyak 41 pelaku UMKM ikut...
Peneliti CIPS: Digitalisasi solusi UMKM berkembang dan naik kelas
Kamis, 23 Juni 2022 - 18:33 WIB
Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menyatakan digitalis...
Pemprov Jateng gandeng lokapasar edukasi UMKM untuk `go digital`
Jumat, 17 Juni 2022 - 23:07 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng salah satu lokapasar (e-commerce) di Tanah Air untuk m...
Pj Gubernur Papua Barat minta kepala daerah promosikan produk unggulan
Selasa, 14 Juni 2022 - 06:15 WIB
Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta para kepala daerah di wilayahnya agar mempromo...
Fasilitas pemasaran tingkatkan daya saing produk kerajinan UMKM di Bali 
Jumat, 27 Mei 2022 - 14:58 WIB
Koperasi dan UKM bersama PT Oriental Indrakila Persada (IOP) telah menandatangani nota kesepahaman a...
PLN ajak masyarakat beli produk UMKM di marketplace PLN mobile
Rabu, 18 Mei 2022 - 11:57 WIB
PT PLN (Persero) mendukung penuh pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui perluas...
Pemkot Medan kembali gelar beranda kreatif di halaman kantor wali kota
Minggu, 15 Mei 2022 - 21:59 WIB
Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, kembali menggelar Beranda Kreatif Medan dengan menerapkan pro...
Delegasi G20 kunjungi pameran UMKM dan coba gunakan QRIS di Denpasar
Jumat, 13 Mei 2022 - 22:09 WIB
Peserta seminar internasional \\\"Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, an...
180 UMKM terlibat dalam pameran UMKM di Labuan Bajo
Minggu, 08 Mei 2022 - 16:35 WIB
Sebanyak 180 pelaku UMKM terlibat dalam pameran UMKM yang diselenggarakan oleh DPD Asosiasi Seniman ...
Nestle hadirkan inovasi bantu UMKM Indonesia lakukan pemasaran kreatif
Minggu, 24 April 2022 - 10:57 WIB
Nestle Indonesia menghadirkan inovasi dalam hal teknologi digital untuk membantu Usaha Mikro Kecil d...
InfodariAnda (IdA)