KPK panggil Wakil Ketua DPRD Buru Selatan terkait korupsi proyek jalan
Elshinta
Jumat, 18 Maret 2022 - 15:11 WIB |
KPK panggil Wakil Ketua DPRD Buru Selatan terkait korupsi proyek jalan
Mantan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (kiri) dan pihak swasta Johny Rynhard Kasman (kanan) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/1/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan La Hamidi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015.

"Hari ini, Wakil Ketua DPRD Buru Selatan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) La Hamidi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi proyek jalan dalam kota Namrole tahun 2015, untuk tersangka mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS)," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku, tambahnya.

Selain La Hamidi, KPK juga memanggil sepuluh saksi lainnya, yakni delapan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Mageswaen Ramil 1506-02 Koptu Husin Mamang, dan Sekretaris Dewan Kabupaten Buru Selatan Hadi Longa.

Delapan anggota DPRD tersebut adalah Orpa A. Seleky, Ahmad Umasangadji, Ismail Loilatu, Ahmadan Loilatu, Herlin F. Seleky, Mokesen Solisa, Vence Titawael, dan Abdul Gani Rahawarin.

Sebelumnya, Rabu (26/1), KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Tiga tersangka itu ialah Tagop Sudarsono Soulisa (TSS), Johny Rynhard Kasman (JRK) selaku pihak swasta dan Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta. Tagop dan Johny adalah tersangka penerima suap, sedangkan Ivana ada tersangka pemberi suap.

KPK menjelaskan Tagop, yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021, diduga memberikan perhatian lebih untuk berbagai proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru Selatan sejak awal menjabat.

Perhatian lebih Tagop tersebut di antaranya mengundang secara khusus kepala dinas dan kepala bidang Bina Marga, untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.

Kemudian, Tagop merekomendasikan dan menentukan secara sepihak terkait rekanan mana saja yang dapat dimenangkan untuk mengerjakan proyek, baik melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.

KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk fee senilai 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan. Khusus untuk proyek dari dana alokasi khusus (DAK), besaran fee ditetapkan sekitar 7 sampai 10 persen dan ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 senilai Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) senilai Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) senilai proyek Rp14,2 miliar, serta peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro senilai Rp21,4 miliar.

Atas penerimaan sejumlah fee tersebut, Tagop diduga menggunakan orang kepercayaannya bernama Johny untuk menerima sejumlah uang dengan menggunakan rekening bank miliknya. Uang itu kemudian ditransfer oleh Johny ke rekening bank milik Tagop.

KPK pun menduga sebagian dari fee yang diterima Tagop sekitar Rp10 miliar diberikan oleh Ivana, karena telah dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK tahun 2015.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejati Bali terima uang dana kredit fiktif dari dua tersangka korupsi
Selasa, 28 Juni 2022 - 23:31 WIB
Kejaksaan Tinggi Bali menerima uang sejumlah Rp1.150.000.000 dari keluarga dua tersangka korupsi dan...
Kurir 25 kg sabu dituntut hukuman mati di PN Medan
Selasa, 28 Juni 2022 - 21:01 WIB
Terdakwa IS, kurir yang membawa narkotika jenis sabu seberat 25 kg dari Kota Tajung Balai menuju Kot...
Polisi tetapkan ketua koperasi di Sumbawa tersangka penipuan dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:44 WIB
Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani C...
KPK dapat informasi ada pihak pengaruhi saksi dalam kasus dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi ada dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja...
Penyidik tingkatkan status kasus Roy Suryo ke tahap penyidikan
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:09 WIB
Penyidik Polri meningkatkan status penanganan kasus pakar telematika Roy Suryo terkait dengan unggah...
MUI akan siapkan fatwa soal penggunaan ganja untuk medis
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:57 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyiapkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis.
Polda Metro segera umumkan status Roy Suryo dalam kasus meme candi
Selasa, 28 Juni 2022 - 16:26 WIB
Polda Metro Jaya segera mengumumkan status Roy Suryo dalam kasus dugaan penistaan agama terkait mem...
MA: Terjadi disparitas pemidanaan akibat multitafsir pasal narkotika
Selasa, 28 Juni 2022 - 15:25 WIB
Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin mengatakan terjadi disparitas pemidanaan atau perbedaan penjatuhan ...
Projo apresiasi Pemerintah usut tuntas korupsi di BUMN
Selasa, 28 Juni 2022 - 14:48 WIB
Ormas Projo mengapresiasi pengusutan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indo...
KPK geledah apartemen Mardani Maming di Jakarta Pusat
Selasa, 28 Juni 2022 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah apartemen milik Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlat...
InfodariAnda (IdA)