Membaca pengadaan pesawat tempur

Elshinta
Minggu, 13 Februari 2022 - 00:11 WIB |
Membaca pengadaan pesawat tempur
Pesawat Tempur Rafale Pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Perancis terparkir di landasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (25/3). Kehadiran dua unit Rafale di Indonesia tersebut untuk menunjukkan kebolehan dan performansi sebagai alternatif sumber pengadaan calon pengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Elshinta.com - Dalam kunjungan ke Jakarta beberapa hari lalu, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan kerja sama pertahanan yang belum lama ditandatangani.

Salah satu yang ditandatangani adalah rencana pengadaan 42 pesawat tempur Rafale untuk memperkuat alutsista TNI AU.

Sementara pada 10 Februari lalu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui proposal Indonesia untuk membeli 36 unit pesawat tempur F-15ID, dan pemerintah Amerika Serikat telah mengirimkan notifikasi kepada Kongres perihal keputusan ini.

Ada beberapa hal yang bisa diinterpretasikan dari rencana pengadaan pesawat tempur TNI AU dari Prancis dan Amerika Serikat.

Pertama, kondisi ini semakin menunjukkan bahwa kawasan Indo-Pasifik mempunyai nilai strategis dalam dinamika geopolitik di masa mendatang. Mau tidak mau negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis merasa ingin terlibat dalam pusaran dinamika geopolitik kawasan. Terlebih, negara-negara tersebut juga memiliki kebijakan luar negeri tersendiri terkait Indo Pasifik, dan Indonesia dinilai sebagai salah satu mitra strategis negara tersebut untuk dapat berkiprah di kawasan.

Dengan demikian, rencana pengadaan ini memang tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika lingkungan strategis kawasan. Poin ini sendiri diakui oleh Amerika Serikat dalam pernyataan resminya yang menyebutkan Indonesia sebagai mitra regional penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan.

Kedua, rencana pembelian ini tentu saja memang dibutuhkan mengingat kondisi alutsista TNI membutuhkan peremajaan. Pemerintah memang telah beberapa kali melakukan upaya peremajaan, namun dalam pelaksanaannya banyak kritik mulai dari alutsista bekas hingga pembelian yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, arah modernisasi jauh dari harapan.

Pandemi COVID-19 memang telah menjadi tantangan besar pemerintah dalam melakukan modernisasi alutsista. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, pembaruan alutsista tetap tidak bisa dihindari.

Terlebih dalam periode sebelumnya, target pemenuhan kebutuhan esensial minimum tidak tercapai. Sementara, kondisi keamanan regional terus dinamis dan semakin kompleks, mulai dari Laut China Selatan, ancaman keamanan maritim hingga kompetisi negara besar di kawasan. Sekalipun perang terbuka dalam skala besar belum berpeluang besar, ketegangan dalam skala terbatas dapat terjadi.

Secara normatif, pengadaan pesawat tempur ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan minimum esensial. Akan tetapi, perencanaan pengadaan yang dilakukan dalam skala besar tentu saja sedikit banyak mengubah imej pembelian ‘eceran’ yang kerap dilakukan pemerintah.

Dalam konteks ini, pemerintah ingin mencoba menunjukkan keseriusan dalam pembangunan kekuatan pertahanan yang terencana. Harapannya, dalam satu dekade mendatang, kita sudah mulai mampu menunjukkan kekuatan pertahanan udara yang lebih baik di tengah dinamika geopolitik kawasan yang tidak menentu. Salah satunya keluaran yang diinginkan, tentu saja adalah efek gentar pada kekuatan matra udara.

Ketiga, rencana pembelian ini semakin menunjukkan pola diplomasi pertahanan yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam dua tahun terakhir, Prabowo terlihat untuk menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral dengan lima negara pemilik hak veto di PBB.

Hal ini dapat dilihat dari intensitas pertemuan, baik yang dilakukan melalui kunjungan kerja maupun pertemuan di domestik. Terlihat, Prabowo mencoba menjaga keseimbangan dalam menjalin relasi pada negara tersebut.

Meski demikian, ada tiga isu krusial yang butuh perhatian serius. Pertama, akuntabilitas dan transparansi. Survei Transparansi Internasional 2021 masih mengindikasikan sektor pertahanan Indonesia rawan korupsi dan minim perbaikan.

Oleh karena itu, mengingat dana yang akan dikeluarkan sangat besar, penting kiranya Kementerian Pertahanan membuka akses untuk mengetahui kontrak pembelian yang kelak ditandatangani. Hal ini menjadi penting agar publik juga dapat mudah membandingkan apakah harga yang diberikan kepada Indonesia masih dalam kategori wajar atau tidak, jika dibandingkan dengan pembelian alutsista serupa oleh negara lain.

Kedua, pengelolaan pendanaan tahun jamak. Langkah pembelian alutsista baru dalam jumlah besar tentu saja patut diapresiasi. Meski demikian, mengingat besarnya biaya pembelian puluhan alutsista ini maka mekanisme dan prosedur pembayaran kontrak harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai komitmen pembayaran justru tidak dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya.

Kendala dalam pembayaran kontrak pengadaan KFX/IFX dengan Korea Selatan sudah semestinya menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali.

Ketiga, penguatan industri pertahanan nasional. Mengingat kali ini pembelian yang dilakukan Indonesia tidak bersifat eceran, hendaknya pemerintah melibatkan secara serius industri pertahanan nasional terutama terkait pembicaraan negosiasi offset dan konten lokal, seperti yang diamanatkan UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

Ini juga merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam menjadikan industri pertahanan nasional sebagai bagian dari rantai suplai industri pertahanan global.

Dalam konteks ini, publik berharap pembelian pesawat tempur tidak hanya berjalan pada konteks pengadaan alutsista melainkan hingga pada akuisisi pertahanan. Konsekuensinya, proses negosiasi offset, transfer teknologi hingga konten lokal hendaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam paket rencana pembelian pesawat tempur.

Kita tentu tidak ingin Indonesia selalu hanya menjadi penonton dan konsumen bagi para produsen alutsista global, dan pada titik ini, keseriusan parlemen untuk mengawasi dan menjamin ketiga isu ini dapat atensi memadai dari pemerintah menjadi krusial.

*) Anton Aliabbas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Jakarta

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Jelang purna tugas, Satgas Pamtas Yonarmed 18/Komposit gagalkan penyelundupan sabu
Minggu, 07 Agustus 2022 - 17:04 WIB

Jelang purna tugas, Satgas Pamtas Yonarmed 18/Komposit gagalkan penyelundupan sabu

Menjelang purna tugas, jajaran Satgas Pamtas Yonarmed 18/Komposit dari Pos Aji Kuning menggagalkan p...
Bertukar taktik dan alutsista di Latma Garuda Super Shield, Panglima TNI utamakan interaksi dan `networking`
Sabtu, 06 Agustus 2022 - 14:25 WIB

Bertukar taktik dan alutsista di Latma Garuda Super Shield, Panglima TNI utamakan interaksi dan `networking`

Pelaksanaan Latihan Bersama Garuda Super Shield yang kedua kalinya di Balikpapan, Kalimantan Timur d...
Menteri ATR/BPN terima kunjungan Kasad Dudung Abdurachman
Jumat, 05 Agustus 2022 - 09:39 WIB

Menteri ATR/BPN terima kunjungan Kasad Dudung Abdurachman

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menerima ku...
Panglima TNI resmi jadi Warga Kehormatan Korps Marinir
Kamis, 04 Agustus 2022 - 23:57 WIB

Panglima TNI resmi jadi Warga Kehormatan Korps Marinir

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi diangkat menjadi Warga Kehormatan Pasukan Peta...
Kapoldasu: 80 persen keberhasilan organisasi ditentukan perencanaan yang baik
Kamis, 04 Agustus 2022 - 22:34 WIB

Kapoldasu: 80 persen keberhasilan organisasi ditentukan perencanaan yang baik

Kapolda Sumut Irjen Pol. R. Z. Panca Putra S memimpin kegiatan Musrenbang Polda Sumut Tahun 2022, be...
Kapolda Sumut lepas 30 Bintara Noken kembali ke Papua
Kamis, 04 Agustus 2022 - 16:58 WIB

Kapolda Sumut lepas 30 Bintara Noken kembali ke Papua

Kapolda Sumut Irjen Pol. R. Z. Panca Putra S memberi arahan sekaligus pelepasan Bintara Noken Lulusa...
Bantu ekonomi warga, Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ bagikan beras dan mie instan
Kamis, 04 Agustus 2022 - 15:05 WIB

Bantu ekonomi warga, Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ bagikan beras dan mie instan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sekitarnya, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 142/KJ melalu...
Latma Super Garuda Shield 2022 di Balikpapan resmi dibuka 
Kamis, 04 Agustus 2022 - 14:44 WIB

Latma Super Garuda Shield 2022 di Balikpapan resmi dibuka 

Untuk kedua kalinya Kodam VI/Mulawarman kembali mendapatkan kehormatan dan kepercayaan dari Mabes TN...
Densus 88 tangkap koordinator teroris wilayah Aceh
Kamis, 04 Agustus 2022 - 10:23 WIB

Densus 88 tangkap koordinator teroris wilayah Aceh

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror berhasil menangkap Koordinator Teroris Wilayah Aceh Jaringan...
Menhan Prabowo harap Jerman dukung perdamaian di kawasan Indo Pasifik
Rabu, 03 Agustus 2022 - 17:23 WIB

Menhan Prabowo harap Jerman dukung perdamaian di kawasan Indo Pasifik

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengharapkan Jerman dapat mendukung perdamaian di kawasan Ind...

InfodariAnda (IdA)