Tegas, Polri akan tindak pelanggaran dan penyimpangan karantina

Elshinta
Kamis, 10 Februari 2022 - 12:55 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Tegas, Polri akan tindak pelanggaran dan penyimpangan karantina
Sumber foto: Franky Pangkey/Elshinta.com.

Elshinta.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya tidak segan-segan menindak pelaku pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dedi menuturkan, Kapolri sudah memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk membentuk tim mengusut adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam kekarantinaan.

"Tim sedang bekerja, sudah melakukan komunikasi, koordinasi, verifikasi, dengan berbagai pihak mulai keimigrasian, kekarantinaan kesehatan kemudian satgas covid, pengelola bandara hingga petugas di bandara, sampai dengan ke hulunya adalah pihak PHRI yang mengelola jasa hotel tempat WNA maupun WNI yang karantina," kata Dedi dalam acara Polri TV, dikutip Sabtu (5/2/2022).

Hingga kini, kata Dedi, penyidik masih melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana dalam proses kekarantinaan. Jika memang ada dan ditemukan alat bukti, maka penyidik tak segan menetapkan tersangka.

"Siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran kekarantinaan dari hulu hingga hilir akan dilakukan tindakan tegas," ujarnya.

Dedi menjelaskan, beberapa kasus pelanggaran kekarantinaan terjadi karena adanya blank area dari seseorang baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) saat keluar pesawat hingga menuju Imigrasi.

"Disitu blank area yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Terjadi transaksional sehingga WNA dan WNI yang harusnya karantina di tempat yang sudah disiapkan tapi tidak dilakukan," katanya.

Untuk meminimalisir hal tersebut, jenderal bintang dua ini menuturkan Polri sudah melaunching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Namun, ia juga menuturkan perlu kerja sama dari stakeholders lainnya seperti Satgas Covid-19 dan TNI melakukan pengawasan secara konvensional.

Terkait dengan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Dedi mengatakan, aplikasi ini secara digital mengawasi WNA dan WNI yang masuk ke Indonesia dari mulai tiba hingga ke lokasi karantina.

Beberapa lokasi pintu masuk ke Indonesia baik Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah menerapkan aplikasi ini. Hasilnya, lanjut Dedi cukup efektif mengawasi WNA dan WNI yang melakukan karantina.

"Saat ini baik dan efektif aplikasi ini. Namun demikian perlu dicover pengawasan manual. Ada kebijakan dari BNPB setiap periode tertentu petugas menjaga di lokasi karantina harus diganti untuk meminimalisir pelanggaran kekarantinaan terjadi," katanya.

Ia pun menjelaskan beberapa keunggulan dari aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini, dimana setiap orang yang melakukan karantina akan tercatat dalam sistem berapa lama melakukan karantina dan kapan sudah keluar karantina.

Bahkan, aplikasi ini bisa mendeteksi orang yang melakukan karantina jika kabur dari lokasi karantina. "Kalau keluar 200 meter dari lokasi karantina ada peringatan ke command center. Kemudian petugas bisa mencari dan menjemput orang tersebut agar menyelesaikan masa karantinanya," ujarnya.

Namun, ia mengakui beberapa kendala dari aplikasi ini yakni ketergantungan dengan internet. Sebab aplikasi ini bisa berjalan jika jaringan internet stabil. Kemudian, ia juga memaparkan kemungkinan adanya upaya pelanggaran seseorang yang melakukan karantina meninggalkan handphonenya untuk kabur dari karantina sehingga tak bisa terlacak.

"Untuk itu harus ada sinergi secara teknologi dan konvensional dalam pengawasan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Dedi pun berharap agar pelanggaran karantina bisa ditekan di tengah kasus Covid-19 yang kembali meningkat. Ia pun memperingatkan masyarakat ada konsekuensi hukum jika melanggar kekarantinaan.

"Ada berbagai macam regulasi dilanggar, yaitu pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan itu hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta. Kalau ada penyuapan lebih tinggi lagi bisa dikenakan pasal korupsi," katanya dalam rilis tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkei, Kamis (10/2).

Tak lupa, Dedi pun mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes) dimanapun melaksanakan aktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan dan menghindari kerumunan.

"Satgas akan memperketat protokol kesehatan agar asesmen level di wilayah bisa dikendalikan. Silahkan laporkan ke polisi terdekat jika melihat penyimpangan kekarantinaan pasti dilakukan tindakan tegas," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Sambut HUT RI, Grup 1 Kopassus gelar sunat massal
Minggu, 14 Agustus 2022 - 09:45 WIB

Sambut HUT RI, Grup 1 Kopassus gelar sunat massal

Jajaran Grup 1 Komando Pasuskan Khusus (Kopassus) TNI AD menggelar kegiatan sunat massal secra grati...
Batalyon 22 Grup 2 Kopassus HUT RI gelar Pekan Juang`45 Manggala Yudha
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 21:39 WIB

Batalyon 22 Grup 2 Kopassus HUT RI gelar Pekan Juang`45 Manggala Yudha

Batalyon 22 Grup 2 Kopassus TNI Angkatan Darat cukup unik menggelar acara Pekan Juang`45 Manggala Yu...
Lanal Mamuju kibarkan bendera Merah Putih di atas permukaan laut
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 17:15 WIB

Lanal Mamuju kibarkan bendera Merah Putih di atas permukaan laut

Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, melakukan pengibaran bendera Merah ...
Balitbang Kemhan dukung SERGAP jadi motor listrik militer
Sabtu, 13 Agustus 2022 - 09:25 WIB

Balitbang Kemhan dukung SERGAP jadi motor listrik militer

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendukung sepeda motor...
Polwan beberkan pengalaman pancing penyalahguna narkoba
Jumat, 12 Agustus 2022 - 18:25 WIB

Polwan beberkan pengalaman pancing penyalahguna narkoba

Menjelang peringatan HUT Polwan ke 74 tahun 2022, seorang Polwan di satuan Reserse Narkoba Polres Ma...
Tingkatkan jiwa nasionalisme, Satgas TMMD Mimika gelar sosialisasi wawasan kebangsaan
Rabu, 10 Agustus 2022 - 16:07 WIB

Tingkatkan jiwa nasionalisme, Satgas TMMD Mimika gelar sosialisasi wawasan kebangsaan

Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-114 Kodim 1710/Mimika memberikan penyuluhan Wawa...
Pengamat: Penetapan Irjen FS jadi tersangka kasus kematian Brigadir J bentuk ketegasan Polri
Rabu, 10 Agustus 2022 - 15:57 WIB

Pengamat: Penetapan Irjen FS jadi tersangka kasus kematian Brigadir J bentuk ketegasan Polri

Langkah tegas Kapolri Listyo Sigit dengan menetapkan mantan Kadiv Propam Irjen Pol FS serta langsung...
Peringati Muharram siswa MAN 3 Langkat terima tali asih dari Plt Bupati
Rabu, 10 Agustus 2022 - 11:38 WIB

Peringati Muharram siswa MAN 3 Langkat terima tali asih dari Plt Bupati

Plt Bupati Langkat, Syah Afandin menghadiri peringatan 10 Muharram yang diselenggarakan Madrasah Ali...
Polsek Muara Batu dan tim gabungan gelar patroli penegakan qanun syariat Islam
Rabu, 10 Agustus 2022 - 10:25 WIB

Polsek Muara Batu dan tim gabungan gelar patroli penegakan qanun syariat Islam

Personel Polsek Muara Batu, Polres Lhokseumawe bersama tim gabungan menggelar patroli dan sosialisas...
Kapolda Sumut gerebek lokasi judi di kompleks perumahan elit Medan
Selasa, 09 Agustus 2022 - 15:24 WIB

Kapolda Sumut gerebek lokasi judi di kompleks perumahan elit Medan

Polda Sumut dan Polrestabes Medan gerebek judi online yang beromzet ratusan juta di Komplek perumaha...

InfodariAnda (IdA)