Jaksa Agung RI: Perlu kaji ulang frasa `pengulangan tindak pidana`
Elshinta
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:51 WIB |
Jaksa Agung RI: Perlu kaji ulang frasa `pengulangan tindak pidana`
Tangkapan layar Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberi paparan dalam kuliah umum bertajuk “Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi dalam Kasus Mega Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya” yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dipantau dari Jakarta, Rabu (26/1/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Elshinta.com - Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum perlu mengkaji ulang frasa "pengulangan tindak pidana", khususnya terkait Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ini merupakan suatu ikhtiar kami. Ikhtiar kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perluasan secara progresif pengertian pengulangan tindak pidana di dalam hukum pidana," kata Burhanuddin.

Pernyataan tersebut disampaikannya pada kuliah umum bertajuk Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi dalam Kasus Megakorupsi: Studi Kasus Jiwasraya yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Rabu.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa salah satu keadaan tertentu yang dapat menjadi pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah apabila pelaku melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dikategorikan melakukan pengulangan tindak pidana apabila melakukan kembali perbuatan pidana setelah kembali ke masyarakat pasca menjalani hukuman pidana yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman putusan hakim.

"Itu adalah residivis di dalam KUHP. Akan tetapi, yang berkembang saat ini adalah bagaimana terhadap kasus korupsi yang baru terungkap saat yang bersangkutan telah berstatus terpidana?” kata dia.

Ia mencontohkan kasus Jiwasraya dan Asabri yang melibatkan Heru Hidayat. Majelis hakim telah menyatakan Heru Hidayat bersalah dan menjalani hukuman penjara seumur hidup akibat kasus Jiwasraya. Akan tetapi, ketika kasus Asabri terungkap, Heru Hidayat kembali menjadi tokoh penting dalam kasus tersebut.

"Kejaksaan mengambil sebuah terobosan hukum di sini dengan menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman mati,” katanya.

Akan tetapi, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa vonis nihil. Padahal, tutur Burhanuddin melanjutkan, kerugian yang ditanggung oleh Negara akibat kasus Asabri mencapai Rp22 triliun.

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa pembahasan mengenai frasa "pengulangan tindak pidana" ini sangatlah penting. Memperluas definisi dari frasa "pengulangan tindak pidana" dapat memungkinkan kejaksaan untuk menggunakan itu sebagai pemberatan pidana dan berujung pada penjatuhan hukuman mati.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK temukan oknum pegawai musnahkan barang bukti kasus Wali Kota Ambon
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:43 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuk...
Terdakwa korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara divonis 5,5 tahun penjara
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:31 WIB
Terdakwa korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2015-2017 di SDN 19 Cakranegara, Kot...
Polresta Kendari tangkap gerombolan katapel panah yang resahkan warga
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:07 WIB
Petugas di Polresta Kendari di Sulawesi Tenggara menangkap kelompok diduga yang memanah memakai kata...
Dishub Kota Bandung imbau warga tetap perlu bermasker di ojek daring
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:55 WIB
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Jawa Barat, mengimbau masyarakat tetap perlu menggunakan ma...
KPK geledah kantor Dinas PUPR dan Dinas PTMSP Ambon
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:19 WIB
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pen...
Kapolda Sulteng pastikan teroris DPO MIT Poso tersisa satu orang
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:07 WIB
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudy Sufahriadi memastikan tersangka kasu...
BNNP Kepri musnahkan sebanyak 10 kg sabu dari luar negeri
Rabu, 18 Mei 2022 - 16:35 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau musnahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10.12...
KPK konfirmasi Boyamin soal kedudukannya sebagai Direktur Bumi Rejo
Rabu, 18 Mei 2022 - 15:32 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI)...
Dugaan korupsi KMK BTN, Kejari Medan segera limpahkan berkas oknum ke pengadilan
Rabu, 18 Mei 2022 - 14:36 WIB
Pasca penyerahan barang bukti dan tersangka (tahap II) inisial E seorang oknum notaris/PPAT PT BTN K...
Polisi serahkan tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan eks kombatan GAM ke Kejari Aceh Utara 
Rabu, 18 Mei 2022 - 12:35 WIB
Kepolisian Aceh Utara melimpahkan tersangka dan barang bukti tindak pidana pembunuhan mantan GAM ke ...
InfodariAnda (IdA)