KPK panggil enam saksi terkait kasus korupsi di Penajam Paser Utara
Elshinta
Jumat, 21 Januari 2022 - 13:04 WIB |
KPK panggil enam saksi terkait kasus korupsi di Penajam Paser Utara
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (kiri), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dan Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022), terkait dengan penetapan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas\'ud beserta lima orang lainnya sebagai tersangka. ANTARA/HO-Humas KPK

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Hari ini pemeriksaan saksi dan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2021—2022," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Enam saksi yang dipanggil, yakni Justan selaku PNS, Sekretaris DPC Partai Demokrat Syamsudin alias Aco, Bendahara Korpri Agus Suyadi, Surya Yudrian selaku ajudan bupati, Herianto selaku Direktur Perumda Benuo Taka, dan Hajrin Zainudin selaku pegawai PT Borneo Putra Mandiri.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Mako Brimob Polda Kaltim," ucap Ali.

KPK menetapkan enam tersangka, yakni sebagai penerima adalah Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM), Plt. Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Sementara itu sebagai pemberi, yakni Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun nilai kontraknya sekitar Rp112 miliar, antara lain untuk proyek multiyears peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka Abdul Gafur diduga memerintahkan tersangka Mulyadi, tersangka Edi, dan tersangka Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain itu, tersangka Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk hak guna usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant  pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

KPK menduga tersangka Mulyadi, tersangka Edi, dan tersangka Jusman adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka Abdul Gafur untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan tersangka Abdul Gafur.

Tersangka Abdul Gafur diduga bersama tersangka Nur Afifah, menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka Nur Afifah yang berikutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka Abdul Gafur.

Selain itu, KPK juga menduga tersangka Abdul Gafur telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 miliar dari tersangka Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Surat dari anggota DPRD Bandung isi \'titipkan\' siswa ke Disdik beredar
Jumat, 24 Juni 2022 - 23:53 WIB
Surat berasal dari DPRD Kota Bandung yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat bere...
Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin segera disidang terkait kasus suap
Jumat, 24 Juni 2022 - 23:05 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan empat tersangka kasus dugaan suap pe...
Kuasa hukum sebut Mardani Maming terima surat penetapan tersangka KPK
Jumat, 24 Juni 2022 - 22:05 WIB
Ahmad Irawan selaku kuasa hukum Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H. Mami...
Jepang beri penghargaan Ditjen Imigrasi terkait kasus bansos COVID-19
Jumat, 24 Juni 2022 - 19:53 WIB
Lembaga Kepolisian Nasional Jepang memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigra...
KPK eksekusi terpidana korupsi pengadaan mesin PG Djatiroto ke lapas
Jumat, 24 Juni 2022 - 19:27 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Arif Hendrawan, selaku Direktur PT Wahyu Daya Mandir...
Hakim vonis direktur pelaksana proyek dermaga Gili Air 1 tahun
Jumat, 24 Juni 2022 - 19:03 WIB
Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada direktur perusahaan pelaksana proyek pembangunan dermaga di k...
Polda Bali musnahkan 39 kilogram narkoba
Jumat, 24 Juni 2022 - 18:18 WIB
Kepolisian Daerah Bali memusnahkan 39 kilogram narkoba terdiri atas ganja, sabu-sabu, kokain, psiko...
Polisi tangkap perampok bersenjata api di Jaktim
Jumat, 24 Juni 2022 - 17:56 WIB
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur menangkap dua perampok bersenjata ap...
Penyidik telusuri peran lain kasus pungli di Bendungan Meninting
Jumat, 24 Juni 2022 - 17:06 WIB
Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menelusuri peran orang lain dalam kasus...
KPK duga Rachmat Yasin kondisikan laporan keuangan Pemkab Bogor
Jumat, 24 Juni 2022 - 16:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ikut terlibat dalam pen...
InfodariAnda (IdA)