Kejati DKI geledah kantor dinas pertamanan dan hutan kota Jakarta
Elshinta
Jumat, 21 Januari 2022 - 07:41 WIB |
Kejati DKI geledah kantor dinas pertamanan dan hutan kota Jakarta
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Kamis, (20/1/2022). ANTARA/HO-Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Elshinta.com - Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk mencari dan mengumpulkan bukti penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembebasan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada  2018.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ashari Syam melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, dan dilakukan pada Kamis, 20 Januari 2022.

 Ashari Syam mengatakan bahwa sesuai dengan fakta penyidikan, pada 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah senilai Rp326 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran tersebut ditujukan untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam pelaksanaannya, kata Ashari, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp26,7 miliar.

"Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam metode perbandingan data pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," ujar Ashari.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemenkes: Kebijakan lepas masker sudah melalui kajian dan pengamatan
Kamis, 19 Mei 2022 - 23:47 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa pelonggaran terhadap kebijakan melepas masker di...
Mengenal Purunea, sedotan dari rumput liar asal Belitung yang mendunia
Kamis, 19 Mei 2022 - 23:35 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengangkat produk sedotan ramah lingku...
Menkeu: Arus kas operasional Pertamina defisit 2,44 miliar dolar AS
Kamis, 19 Mei 2022 - 23:11 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan arus kas operasional PT Pertamina mengalami defisi...
Ikuti anjuran Pemerintah, masyarakat Kabupaten Langkat sudah lepas masker
Kamis, 19 Mei 2022 - 22:12 WIB
Masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyambut baik pelonggaran penggunaan masker di luar r...
Subsidi biaya rawat pasien COVID-19 akan dihentikan secara bertahap
Kamis, 19 Mei 2022 - 22:05 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pem...
Kemendagri tekankan tiga indeks pengukuran untuk tingkatkan kinerja pemda 
Kamis, 19 Mei 2022 - 21:24 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimp...
Aktifitas warga di Aun- Alun Salatiga tetap pakai masker
Kamis, 19 Mei 2022 - 21:06 WIB
Pemakaian masker masih dilakukan oleh sebagian besar warga yang beraktifitas di kawasan Alun-alun Sa...
Polres Malang beri vaksin booster untuk Aremania jelang laga uji coba
Kamis, 19 Mei 2022 - 20:23 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Malang menggelar pemberian vaksin booster atau penguat kepada ribuan pendu...
Sri Mulyani sebut akan ada kenaikan tarif listrik 3.000 VA
Kamis, 19 Mei 2022 - 20:11 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan akan ada kenaikan tarif listrik di atas 3.000 volt...
Badan Anggaran DPR setujui APBN 2022 jadi Rp3.106 triliun
Kamis, 19 Mei 2022 - 19:35 WIB
Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi...
InfodariAnda (IdA)