KPPU: Sejumlah aturan hambat pemain baru industri minyak goreng
Elshinta
Kamis, 20 Januari 2022 - 23:55 WIB |
KPPU: Sejumlah aturan hambat pemain baru industri minyak goreng
Ilustrasi: Pekerja mengemas minyak goreng di Pabrik Industri Hilir Kelapa Sawit, Marunda Center International Warehouse & Industrial Estate, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/2/2015). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/Spt/aa. (ANTARA FOTO/ZABUR KARURU)

Elshinta.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan ada sejumlah aturan yang menghambat masuknya pemain baru di industri minyak goreng, mulai dari kewajiban pasokan bahan baku hingga standar nasional.

Padahal, dibutuhkan lebih banyak pemain baru di industri minyak goreng agar kestabilan harga bahan pokok itu bisa terjaga.

"Kami melihat regulasi pemerintah belum mendorong industri minyak goreng karena masih banyak regulasi yang menghambat adanya pemain baru di industri minyak goreng," kata Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Renamanggala dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.

Mulyawan memaparkan regulasi pertama yang menghambat masuknya pemain baru di industri minyak goreng adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam aturan tersebut disebutkan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, maka perusahaan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20 persen kebutuhan bahan baku yang berasal dari kebun sendiri.

"Kami telah mengirimkan surat pada 2007 ke Presiden untuk cabut kewajiban 20 persen tersebut karena kewajiban tersebut kami nilai saat itu menyebabkan kurangnya persaingan usaha di industri turunan CPO dan turunannya. Dan ini terbukti saat ini," katanya.

Mulyawan juga mengungkapkan kebijakan lain yakni Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 46 Tahun 2019 terkait pemberlakuan SNI wajib minyak goreng sawit.

Selain itu Mulyawan mengatakan pihaknya berharap pemerintah terus mendorong munculnya pelaku usaha lokal, khususnya yang berada di wilayah penghasil CPO.

"Skalanya tidak perlu besar, tapi mereka dapat memenuhi kebutuhan lokal dan tidak terintegrasi dengan pelaku usaha CPO atau perkebunan," katanya.

Hal itu dilakukan agar semakin banyak pasokan minyak goreng dan pelaku usaha minyak goreng, maka dominasi perusahaan besar di industri minyak goreng bisa dikurangi.

"Dengan demikian harga minyak goreng relatif akan lebih stabil," katanya.

Mulyawan juga menyarankan agar pelaku usaha mendorong adanya kontrak terkait pasokan CPO dengan produsen CPO guna menjamin harga dan pasokan. Hal itu juga dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng di tengah tingginya harga CPO global.

Sebelumnya berdasarkan data Consentration Ratio (CR) yang dihimpun KPPU pada 2019 terlihat bahwa sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai oleh empat perusahaan besar yang juga memiliki usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga beberapa produk turunan CPO seperti biodiesel, margarin dan minyak goreng.

Dengan struktur pasar yang seperti itu, maka industri minyak goreng di Indonesia masuk dalam kategori monopolistik yang mengarah ke oligopoli.

Sebagai komoditas global, harga CPO akan menyebabkan produksi minyak goreng harus bisa bersaing dengan produk CPO yang diekspor.

Hal itu menyebabkan ketika harga CPO global sedang tinggi, maka produksi minyak goreng kesulitan mendapatkan bahan baku lantaran produsen akan lebih mengutamakan ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dirut BRI optimistis raup laba Rp45 triliun dengan jualan `pecel`
Rabu, 18 Mei 2022 - 23:43 WIB
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Sunarso optimistis bisa meraup laba hingga Rp45 tr...
Profesor Indonesia di Malaysia diundang tampil di Forum Penerima Nobel
Rabu, 18 Mei 2022 - 23:19 WIB
lmuwan asal Indonesia di Malaysia, Prof Dr Ir Irwandi Jaswir MSc, diundang secara resmi sebagai sala...
Ketua DPRD desak Pemkab segera bentuk Satgas Pengawasan Harga TBS
Rabu, 18 Mei 2022 - 19:31 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan Syairi Mukhlis mendesak Pemkab setempat segera mem...
Polda ungkap peran 22 warga Sulteng yang ditangkap Densus 88
Rabu, 18 Mei 2022 - 17:36 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengungkap peran puluhan warga Sulawesi Tengah yang diaman...
Mbah Amir, warga Kudus yang tinggal di gubuk akhirnya dibawa ke panti sosial
Rabu, 18 Mei 2022 - 17:11 WIB
Kisah memilukan Mbah Amir (67) warga Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa...
Bahlil: Tesla akan investasi ekosistem baterai dan mobil listrik
Rabu, 18 Mei 2022 - 17:06 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Tesla ber...
Unicef gelar imunisasi bebas polio pada 2026 di Sulbar
Rabu, 18 Mei 2022 - 16:57 WIB
United Nation Children`s Fund (Unicef) menjadwalkan pelaksanaan pendampingan dan advokasi program im...
Bupati Klaten dukung kebijakan tak gunakan masker di ruang terbuka
Rabu, 18 Mei 2022 - 16:46 WIB
Bupati Klaten, Sri Mulyani menyikapi  kebijakan lepas masker di ruang terbuka yang disampaikan oleh...
Indonesia terus akselerasi peningkatan akses air dan sanitasi
Rabu, 18 Mei 2022 - 15:21 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan perluasan akses te...
Kenalkan dengan angklung, Sekjen Kominfo ajak delegasi DEWG G20 terapkan harmoni
Rabu, 18 Mei 2022 - 15:06 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi Chair DEWG Presidensi G20 In...
InfodariAnda (IdA)