Polda Metro panggil pelapor Ubedillah Badrun untuk klarifikasi
Elshinta
Rabu, 19 Januari 2022 - 22:43 WIB |
Polda Metro panggil pelapor Ubedillah Badrun untuk klarifikasi
Kuasa Hukum Jokowi Mania (JoMan) Bambang Sri (tengah) berikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (19/1). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Elshinta.com - Penyidik Polda Metro Jaya memanggil pihak relawan Jokowi Mania (JoMan) dalam kapasitasnya sebagai pelapor Ubedillah Badrun, untuk dimintai klarifikasi.

"Klarifikasi hari ini kepada penyidik, kita dari Jokowi Mania," kata kuasa hukum Jokowi Mania, Bambang Sri di Polda Metro Jaya, Rabu.

Bambang mengatakan ada sembilan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepolisian.

Dalam klarifikasi tersebut Bambang mengatakan pihak penyidik juga menyampaikan soal pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan agar perkara tersebut dihentikan.

"Kita juga menghargai dan telah disampaikan oleh penyidik perihal keinginan dari Pak Gibran selaku Wali Kota untuk menghentikan perkara ini, namun demikian untuk sebatas hari ini, kita itu melakukan gelar perkara mengenai pasal-pasalnya seperti itu," ujarnya.

Namun Bambang mengatakan pihak akan terlebih dulu berkonsultasi dengan Immanuel Ebenezer selaku Ketua Umum JoMan terkait apakah pihaknya akan mencabut atau meneruskan laporan tersebut.

"Ini yang akan kami konsultasikan ke Pak Immanuel Ketum JoMan untuk hal ini. Kalau Pak immanuel suruh hentikan ya hentikan tapi kalau misalnya hari ini sendiri kami sampaikan hal itu. Kalau tahap selanjutnya kami serahkan ke penyidik, apakah unsurnya terpenuhi atau tidak," pungkasnya.

Laporan terhadap Ubedilah Badrun di Polda Metro Jaya berawal dari Ubedilah yang melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Senin (10/1)

"Jadi, laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden RI dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," kata Ubedilah di Gedung KPK, Jakarta.

Ubedilah mengaku kejadian tersebut bermula pada 2015 ketika ada perusahaan, yaitu PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai Rp7,9 triliun.

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp78 miliar.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," ujar Ubedilah.

Ia mengatakan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Itu dugaan KKN yang sangat jelas saya kira yang bisa dibaca oleh publik karena tidak mungkin perusahaan baru anak Presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan ventura yang juga itu dengan PT SM dua kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat," ujarnya.

"Setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham perusahaan di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis Rp92 miliar dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka cukup fantastis, kalau dia bukan anak Presiden," ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan melaporkan balik dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang sebelumnya sudah melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Rasah, tekke wae lak bosen (tidak usah, didiamkan saja nanti kan bosan)," katanya di Solo, Jumat.

Apalagi, kata dia, saat ini pemberitaan terkait dengan kasus tersebut sudah mulai mereda.

"Fokus nyambut gawe wae (bekerja saja). Koyo ora nduwe gawean wae (seperti tidak punya pekerjaan saja), sibuk," katanya.

Gibran juga tidak merasa tercemar dengan pelaporan tersebut sehingga tidak perlu ada upaya pelaporan balik atas pencemaran nama baik.

"Aku nyolong (mencuri) ngono, tercemar," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemenkes: Kebijakan lepas masker sudah melalui kajian dan pengamatan
Kamis, 19 Mei 2022 - 23:47 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa pelonggaran terhadap kebijakan melepas masker di...
Mengenal Purunea, sedotan dari rumput liar asal Belitung yang mendunia
Kamis, 19 Mei 2022 - 23:35 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengangkat produk sedotan ramah lingku...
Menkeu: Arus kas operasional Pertamina defisit 2,44 miliar dolar AS
Kamis, 19 Mei 2022 - 23:11 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan arus kas operasional PT Pertamina mengalami defisi...
Ikuti anjuran Pemerintah, masyarakat Kabupaten Langkat sudah lepas masker
Kamis, 19 Mei 2022 - 22:12 WIB
Masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyambut baik pelonggaran penggunaan masker di luar r...
Subsidi biaya rawat pasien COVID-19 akan dihentikan secara bertahap
Kamis, 19 Mei 2022 - 22:05 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pem...
Kemendagri tekankan tiga indeks pengukuran untuk tingkatkan kinerja pemda 
Kamis, 19 Mei 2022 - 21:24 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimp...
Aktifitas warga di Aun- Alun Salatiga tetap pakai masker
Kamis, 19 Mei 2022 - 21:06 WIB
Pemakaian masker masih dilakukan oleh sebagian besar warga yang beraktifitas di kawasan Alun-alun Sa...
Polres Malang beri vaksin booster untuk Aremania jelang laga uji coba
Kamis, 19 Mei 2022 - 20:23 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Malang menggelar pemberian vaksin booster atau penguat kepada ribuan pendu...
Sri Mulyani sebut akan ada kenaikan tarif listrik 3.000 VA
Kamis, 19 Mei 2022 - 20:11 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan akan ada kenaikan tarif listrik di atas 3.000 volt...
Badan Anggaran DPR setujui APBN 2022 jadi Rp3.106 triliun
Kamis, 19 Mei 2022 - 19:35 WIB
Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi...
InfodariAnda (IdA)