Imigrasi Malaysia akan tindak nelayan asing tanpa PLKS
Elshinta
Rabu, 19 Januari 2022 - 22:19 WIB |
Imigrasi Malaysia akan tindak nelayan asing tanpa PLKS
Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur Capt Supendi (kiri) saat di Nort Port Klang bersama tiga nelayan WNI asal Aceh yang selamat dari kecelakaan laut di Selat Melaka. ANTARA Foto/Ho-Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur/Agus (1)

Elshinta.com - Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menginformasikan pihaknya akan menindak semua nelayan asing yang masih gagal mengajukan Izin Kunjungan Kerja Sementara (PLKS) mulai Januari 2022.

Dirjen Imigrasi JIM, Khairul Dzaimee Bin Daud mengemukakan hal itu kepada media di Putrajaya, Selasa (18/1).

"Tindakan ini sejalan dengan keputusan Rapat Komite Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Manusia tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Asing, tanggal 5, Nomor 1 Tahun 2021 yang memutuskan moratorium perolehan PLKS diberikan kepada warga negara asing yang bekerja di kapal penangkap ikan lokal sampai dengan 31 Desember 2021 saja," ujarnya.

Setelah tanggal tersebut, ujar dia, PLKS jangka pendek wajib bagi semua orang asing yang bekerja di kapal penangkap ikan lokal.

Sebagai catatan, per 31 Desember 2021, total 6.000 permohonan PLKS oleh nelayan asing telah disetujui dari total 6.298 permohonan yang diajukan.

"Tarif pembayaran PLKS untuk subsektor perikanan/nelayan adalah RM 505,00 (Rp1,7 juta). Tambahan RM 500,00 akan dikenakan untuk setiap aplikasi baru, untuk tujuan biaya pertukaran pass (surat izin),"katanya.

Terkait dengan hal tersebut, ujar dia, JIM menyarankan kepada seluruh pengusaha untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki PLKS yang valid dan berhubungan langsung dengan Departemen Imigrasi Malaysia dan Departemen Perikanan Malaysia tanpa melalui pihak ketiga.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menhub bertemu dengan pimpinan ICAO dan Boeing
Kamis, 19 Mei 2022 - 06:01 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Presiden International Civil Aviation ...
ASEAN-Tiongkok perkuat kerja sama pencegahan penyakit zoonotik
Minggu, 15 Mei 2022 - 15:45 WIB
Menteri Kesehatan se-ASEAN memperkuat hubungan kerja sama dengan Tiongkok dalam upaya pencegahan pen...
Menhan Prabowo kagum pada kekuatan militer Vietnam
Sabtu, 14 Mei 2022 - 12:11 WIB
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengaku kagum dengan kepada kekuatan militer Vietnam yang dit...
Sosial media KBRI Kuala Lumpur dipalsukan
Selasa, 10 Mei 2022 - 23:19 WIB
Sejumlah oknum memalsukan sosial media Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dengan ...
Indonesia ajak ASEAN bersama kelola gambut berkelanjutan
Rabu, 04 Mei 2022 - 18:23 WIB
Indonesia mengajak negara-negara di Asia Tenggara bekerja sama erat dalam pengelolaan gambut berkela...
Filipina berencana beri Myanmar 5 juta vaksin Sputnik V
Selasa, 03 Mei 2022 - 09:01 WIB
Filipina sedang mempertimbangkan untuk menyumbangkan lima juta dosis vaksin COVID Sputnik V yang ham...
Warga Indonesia di Bangkok laksanakan shalat Idul Fitri 1443 H
Selasa, 03 Mei 2022 - 07:31 WIB
Masyarakat Muslim Indonesia di Bangkok berbondong-bondong memasuki kompleks KBRI Bangkok untuk melak...
Warga Malaysia jalani hukuman mati di Singapura
Rabu, 27 April 2022 - 20:47 WIB
Seorang tahanan warganegara Malaysia di Singapura, Nagaenthran a/l K Dharmalingam telah menjalani hu...
Filipina mulai luncurkan program `booster` COVID-19 kedua
Senin, 25 April 2022 - 17:18 WIB
Filipina pada Senin mulai meluncurkan program booster COVID-19 kedua bagi orang dewasa penderita g...
WNI mulai mudik dari Kuala Lumpur
Minggu, 24 April 2022 - 16:57 WIB
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia, mulai mudik ke tanah a...
InfodariAnda (IdA)