Mantan direktur keuangan Jasindo divonis empat tahun penjara
Elshinta
Selasa, 18 Januari 2022 - 16:34 WIB |
Mantan direktur keuangan Jasindo divonis empat tahun penjara
Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (Jasindo) 2008-2016 Sholihah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan kurungan karena terbukti korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (18/1/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Elshinta.com - Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (Jasindo) 2008-2016 Sholihah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan kurungan karena terbukti merekayasa kegiatan agen fiktif dalam asuransi aset dan kontruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2012 - 2014 sehingga merugikan negara Rp7,584 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Sholihah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun penjara ditambah denda Rp200 juta yang bila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama satu bulan," kata ketua majelis hakim Fazhal Hendri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Solihah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Majelis hakim yang terdiri dari Fazhal Hendri, Sukartono dan Riyanto Adam Ponto itu juga mewajibkan Sholihah untuk membayar uang pengganti.

"Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 50 ribu dolar AS atau Rp483.700.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang bila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 bulan," tambah hakim Fazhal.

Jumlah kewajiban pidana pengganti itu jauh di bawah tuntutan JPU KPK yang meminta agar Solihah dibebankan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp1.918.749.382,90 yang bila tidak dibayar maka dipidana selama 6 bulan penjara.

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan Sholihah.

"Terdakwa tidak membantu program pemerintah untuk memberantas korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya menerima uang, terdakwa tidak mengembalikan uang yang dinikmatinya. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan merupakan tulang punggung keluarga yang merupakan orang tua tunggal dari dua orang putri," ungkap hakim.

Dalam perkara ini, Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) periode tahun 2008-2016 bersama-sama dengan Budi Tjahjono selaku Direktur Pemasaran PT Asuransi Jasindo periode 2008-2011 dan Direktur Utama periode 2011-2016 merekayasa kegiatan agen dan melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif atas nama Supomo Hidjazie dalam penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2012 - 2014.

Perbuatan mereka merugikan keuangan negara cq PT Asuransi Jasindo sebesar 766.955.97 dolar AS atau setara Rp7,584 miliar.

Perbuatan tersebut juga memperkaya Budi Tjahjono sebesar 462.795,31 dolar AS dan Supomo Hidjazie sebesar 136,96 dolar AS.

Perkara ini diawali dengan pertemuan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan Dirut PT Asuransi Jasindo pada 2011 agar Jasindo menjadi pemimpin konsorsium asuransi minyak dan gas di BP Migas. Atas permintaan Budi Tjahjono itu, Raden Priyono menyanggupinya.

Selanjutnya Budi Tjahjono mengadakan rapat direksi untuk menyepakati pemberian "fee" kepada BP Migas dan biaya lain yang diperlukan dalam rangka pengurusan PT Asuransi Jasindo sebagai ketua konsorsium dengan mekanisme pengeluaran uang melalui pembayaran uang komisi kepada agen Asuransi Jasindo. Disepakati Supono Hidjazie ditunjuk menggantikan Ki Agus Emil Fahmy Cornain/KM IMan Tauhid Khad sebagai agen fiktif periode sebelumnya.

Sholihah ditugaskan untuk mengumpulkan kembali uang komisi agen yang telah dibayarkan oleh PT Asuransi Jasindo kepada agen asuransi (Supomo Hidjazie) untuk selanjutnya dipergunakan untuk memberikan fee kepada BP Migas dan keperluan operasional lain sesuai perintah Budi Tjahjono.

Supomo Hidjazie ditunjuk sebagai agen asuransi kerugian proyek minyak dan gas pada 18 Juli 2008. Sementara pada 21 Februari 2012 BP MIGAS menunjuk PT Asuransi Jasindo sebagai pemimpin konsorsium.

Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu pada 2 April 2012 ditransfer sebesar 126,811.26 dolar AS, pada 9 Agustus 2012 ditransfer 422,828.99 dolar AS, pada 20 Maret 2013 ditransfer 111,632.91 dolar AS.

Setelah uang komisi masuk, Sholihah lalu menghubungi Supomo untuk menyerahkan kembali uang agen tersebut ke Sholihal sehingga seluruhnya 661,136.20 dolar AS sedangkan sisanya sebesar 136,96 dolar AS masih di rekening Supomo.

Dari jumlah yang dikembalikan ke Sholihah tersebut, menurut majelis hakim sebesar 70 persen yaitu 462.795,34 dolar AS diserahkan ke Budi Tjahjono dan Budi Tjahjono memberikan kepada Sholihah sebesar 50 ribu dolar AS atau Rp483.700.000.

Terhadap putusan tersebut, Sholihah dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polda NTB pastikan polres tetap tangani kasus mahasiswa blokir jalan
Kamis, 19 Mei 2022 - 00:07 WIB
Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Polisi Artanto memastikan bahwa Penyidik Polres Bima t...
Polri ajukan `red notice` buru lima tersangka Fahrenheit
Rabu, 18 Mei 2022 - 22:55 WIB
Penyidik Polri berencana mengajukan penerbitan red notice bagi lima tersangka penipuan investasi ...
Jaksa tahan dua tersangka kasus korupsi KONI Padang
Rabu, 18 Mei 2022 - 22:19 WIB
Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar) resmi menahan dua tersangka dal...
KPK temukan oknum pegawai musnahkan barang bukti kasus Wali Kota Ambon
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:43 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuk...
Terdakwa korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara divonis 5,5 tahun penjara
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:31 WIB
Terdakwa korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2015-2017 di SDN 19 Cakranegara, Kot...
Polresta Kendari tangkap gerombolan katapel panah yang resahkan warga
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:07 WIB
Petugas di Polresta Kendari di Sulawesi Tenggara menangkap kelompok diduga yang memanah memakai kata...
Dishub Kota Bandung imbau warga tetap perlu bermasker di ojek daring
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:55 WIB
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Jawa Barat, mengimbau masyarakat tetap perlu menggunakan ma...
KPK geledah kantor Dinas PUPR dan Dinas PTMSP Ambon
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:19 WIB
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pen...
Kapolda Sulteng pastikan teroris DPO MIT Poso tersisa satu orang
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:07 WIB
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudy Sufahriadi memastikan tersangka kasu...
BNNP Kepri musnahkan sebanyak 10 kg sabu dari luar negeri
Rabu, 18 Mei 2022 - 16:35 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau musnahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10.12...
InfodariAnda (IdA)