Keluarkan vaksin tanpa SOP, pejabat Dinkes Sumut dituntut 18 bulan penjara
Elshinta
Selasa, 18 Januari 2022 - 15:15 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Keluarkan vaksin tanpa SOP, pejabat Dinkes Sumut dituntut 18 bulan penjara
Sumber foto: Amsal/elshinta.com

Elshinta.com - Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara, Suhadi dituntut 18 bulan penjara atau 1 Tahun dan 6 Bulan penjara dalam persidangan yang berlangsung secara virtual di Ruang Cakra II PN Medan, Senin (17/1). 

Tuntutan yang dibacakan Penuntut Tipikor Kejatisu, Hendri Edison Sipahutar ini juga menjatuhkan pidana tambahan mewajibkan terdakwa membayar denda senilai Rp50 juta Subsidair 2 bulan kurungan. 

Masih dalam tuntutan jaksa, bahwa Suhadi dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yaitu dakwaan keempat.

Adapun pertimbangan jaksa, bahwa perbuatan Suhadi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa tidak menikmayi uang hasil berbayar, dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Usai mendengar nota tuntutan JPU, majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua menunda persidangan hingga pekan mendatang dalam agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.

Sebagaimana dalam dakwaan jaksa, menyebutkan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara, Suhadi didakwa bersalah dalam pemberian vaksin Covid-19 kepada dr Indra  tanpa menyeleksi pemakaiannya. Sehingga memberikan celah untuk dimanfaatkan kepentingan pribadi melaksanakan vaksinasi berbayar.

“Vaksin-vaksin yang diterima oleh dr Indra Wirawan dari terdakwa Suhadi, tidak seluruhnya digunakan untuk/atau sesuai dengan surat permohonan yang disampaikan oleh Indra kepada Dinkes Sumut. Karena sebagian telah digunakan oleh Indra untuk memvaksin orang-orang yang mau membayar yang telah dikoordinir oleh Selvi,” ujar JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Selasa (18/1). 

Dalam proses keluarnya vaksin, seharusnya ada laporan pertanggungjawaban dari penggunaannya. Artinya, bila Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan, maka tidak mungkin ada celah bagi para pelaku untuk memanfaatkan situasi terlebih anggaran pengadaan vaksin Covid-19 berasal dari negara yang harus ada pertanggungjawabannya.

Suhadi dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Indra dengan cara mengeluarkan dan menyerahkan vaksin Covid-19 secara berulang-ulang tanpa dilengkapi surat permintaan (permohonan) yang sah.

“Suhadi terlebih dahulu menyimpan vaksin tersebut bukan di gudang farmasi sebagaimana seharusnya, melainkan di dalam kulkas ruang kerjanya dengan tujuan untuk memudahkan penyerahan tersebut,” pungkas Hendri.

Padahal, Suhadi mengetahui bahwa vaksin tersebut akan digunakan oleh Indra dengan cara vaksinasi sendiri. Selanjutnya, vaksin-vaksin tersebut diserahkan kepada Indra tanpa melalui SOP yang benar. 

Dalam kasus ini, kedua dokter yang terlibat bersama Selvywati sudah divonis.  Untuk dokter Indra dihukum 2 tahun 8 bulan penjara, kemudian dokter Kristinus Sagala diganjar 2 tahun dan terdakwa Selvywati dihukum 18 bulan penjara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kementerian PUPR lakukan tanggap darurat pascabanjir rob di Pantura
Selasa, 24 Mei 2022 - 13:22 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan penanganan darurat pascabencana ...
Aturan masker longgar, kantor pemerintahan dan sekolah masih diawasi  
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:57 WIB
Satpol PP Sukoharjo, Jawa Tengah mengalihkan giat patroli dan pengawasan protokol kesehatan ke lingk...
 Raih WTP sepuluh kali berturut, Bupati Kudus: Jangan berpuas diri
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:22 WIB
Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah kembali meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ...
Sukoharjo terima opini WTP ketujuh dari BPK
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:11 WIB
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelola...
Kasat Lantas Polres Langkat bantu warga kurang mampu di Karang Gading
Selasa, 24 Mei 2022 - 10:45 WIB
Kasat Lantas Polres Langkat, Polda Sumatera Utara, AKP Hosea Ginting, berbagi sembako kepada sejumla...
BMKG : Dua hari kedepan wilayah NTB berpotensi diguyur hujan
Selasa, 24 Mei 2022 - 10:14 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi terjadi hujan sedang hing...
Seorang ibu selamat setelah sempat ditarik buaya ke dalam sungai
Selasa, 24 Mei 2022 - 09:39 WIB
Srimahwiyah (42) warga Gang Sepakat, Jalan Binjai Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Uta...
DPR ingatkan Kementan jangan remehkan PMK seperti awal COVID-19
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:39 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengingatkan agar Kementerian Pertanian (Kementan) tidak m...
Sri Mulyani: RI bertanggung jawab tangkap perubahan risiko global
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:01 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki tanggung jawab sebaga...
Sejumlah kawasan di Kaltara masih tergenang air
Selasa, 24 Mei 2022 - 06:45 WIB
Sejumlah kawasan di tiga kabupaten di Kalimantan Utara masih tergenang air akibat meluapnya beberapa...
InfodariAnda (IdA)