Komisi III DPR minta Kejagung usut mafia tanah dan pupuk
Elshinta
Senin, 17 Januari 2022 - 23:11 WIB |
Komisi III DPR minta Kejagung usut mafia tanah dan pupuk
Ilustrasi - masyarakat sedang mengunjuk rasa soal mafia tanah, (ANTARA)

Elshinta.com - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaa mafia tanah dan mafia pupuk yang meresahkan masyarakat. 

Permintaan anggota Komisi III DPR itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin. 

Anggota Komisi III Rano Alfath meminta komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pembentukan satuan tugas (satgas) mafia tanah yang meresahkan masyarakat, seperti halnya di sekitar Sentul City. 

Menurut dia, warga di sekitar Sentul City sangat mengharapkan adanya keberpihakan penegak hukum dalam kasus penyerobotan tanah. 

"Jaksa Agung sudah membentuk satgas, tetapi harus ada penyelesaiannya. Mafia tanah contohnya. Sekarang masyarakat banyak berharap kepada penegak hukum. Kemarin saat kita rapat dengan Komnas HAM, juga sama. Bahwa masyarakat ini butuh sekali. Karena rata-rata yang menjadi korban mafia tanah adalah masyarakat kecil dan lawannya adalah korporasi," ujar Rano. 

Berdasarkan pengaduan dari sejumlah warga dari Tangerang, Banten dan Sentul City, pengembang membongkar paksa rumah milik warga di tengah status kepemilikan lahan belum jelas. 

"Mafia tanah ini bekerja sama dengan banyak pihak. Ini juga repot. Ini yang harus menjadi perhatian dari Satgas Tanah. Kasus Sentul misalnya, aduan pembongkaran dan lain-lain, padahal lahan belum jelas. Apakah ini bagian dari mafia tanah saya tidak tahu. Mungkin bisa diselidiki lebih lanjut oleh kawan-kawan Kejagung," tutur politikus PKB ini. 

Dia juga menyoroti adanya mafia pupuk di tengah kebutuhan petani untuk menanam padi dan tumbuhan lainnya. 

"Masalah pupuk penting sekali pak Jaksa Agung. Terjadi kelangkaan pupuk, bahkan pupuk bersubsidi seperti hilang di tengah kebutuhan para petani. Ini bisa menjadi perhatian Pak Jaksa Agung," kata Rano. 

Anggota Komisi III lainnya, Bimantoro Wiyono juga meminta Kejagung mengusut dugaan praktik mafia tanah di masyarakat, khususnya terkait pengembangan proyek. 

"Jadi ini kami menerima aduan dari warga sekitaran Sentul. Banyak aduan masyarakat yang tanahnya diserobot oleh konglomerat besar di sana," kata Politikus Gerindra itu. 

Dia berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin mengawasi kepala kejaksaan negeri (kejari) setempat, sehingga tidak ada peluang kongkalikong antara korporasi dengan kejari. 

"Kami berharap Pak Jaksa Agung dapat memberikan pengawasan langsung terhadap kejari setempat, sehingga tidak ada intervensi-intervensi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab," ujarnya. 

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan juga meminta agar Kejagung mengusut kasus dugaan mafia tanah dan mafia pupuk. 

"Waktu kunjungan Ketua DPR (Puan Maharani) ke Nganjuk, petani 'menjerit' tentang kelangkaan pupuk. Orang Jawa Timur itu kaya-kaya, namun ketika mau beli pupuk yang mahal sekalipun pupuknya tidak ada," katanya. 

Oleh karena itu, dirinya meminta Kejagung untuk memanggil para distributor pupuk terkait kelangkaan pupuk.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polda NTB pastikan polres tetap tangani kasus mahasiswa blokir jalan
Kamis, 19 Mei 2022 - 00:07 WIB
Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Polisi Artanto memastikan bahwa Penyidik Polres Bima t...
Polri ajukan `red notice` buru lima tersangka Fahrenheit
Rabu, 18 Mei 2022 - 22:55 WIB
Penyidik Polri berencana mengajukan penerbitan red notice bagi lima tersangka penipuan investasi ...
Jaksa tahan dua tersangka kasus korupsi KONI Padang
Rabu, 18 Mei 2022 - 22:19 WIB
Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar) resmi menahan dua tersangka dal...
KPK temukan oknum pegawai musnahkan barang bukti kasus Wali Kota Ambon
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:43 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuk...
Terdakwa korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara divonis 5,5 tahun penjara
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:31 WIB
Terdakwa korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2015-2017 di SDN 19 Cakranegara, Kot...
Polresta Kendari tangkap gerombolan katapel panah yang resahkan warga
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:07 WIB
Petugas di Polresta Kendari di Sulawesi Tenggara menangkap kelompok diduga yang memanah memakai kata...
Dishub Kota Bandung imbau warga tetap perlu bermasker di ojek daring
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:55 WIB
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Jawa Barat, mengimbau masyarakat tetap perlu menggunakan ma...
KPK geledah kantor Dinas PUPR dan Dinas PTMSP Ambon
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:19 WIB
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pen...
Kapolda Sulteng pastikan teroris DPO MIT Poso tersisa satu orang
Rabu, 18 Mei 2022 - 20:07 WIB
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudy Sufahriadi memastikan tersangka kasu...
BNNP Kepri musnahkan sebanyak 10 kg sabu dari luar negeri
Rabu, 18 Mei 2022 - 16:35 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau musnahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10.12...
InfodariAnda (IdA)