Penajam tunggu SK pengganti Bupati Abdul Gafur Mas`ud
Elshinta
Sabtu, 15 Januari 2022 - 11:55 WIB |
Penajam tunggu SK pengganti Bupati Abdul Gafur Mas`ud
Kantor Bupati Penajam Paser Utara (ANTARA/Novi Abdi-Bagus Purwa)

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menunggu surat keputusan pelaksana tugas (SK Plt) pengganti Bupati Abdul Gafur Mas'ud yang sedang tersangkut kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apabila kepala daerah berhalangan, secara aturan kekosongan jabatan tersebut akan ditangani oleh wakil kepala daerah.

"Terkait status Plt dan lainnya, kami menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan gubernur," ujar Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa di Penajam, Sabtu.

"Peralihan kewenangan itu harus ada legalitasnya berupa SK Plt dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi," tambahnya.

Namun SK pengangkatan Plt menggantikan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK tersebut belum diterbitkan.

Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan menurut Hamdam Pongrewa, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyangkut penerbitan SK Plt pengganti bupati itu.

Diharapkan SK Plt pengganti bupati cepat diterbitkan, sebab banyak kegiatan yang menyangkut administrasi dan kebijakan pemerintahan yang harus diselesaikan.

Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan jelas dia, mengisi kekosongan jabatan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah kabupaten yang ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT KPK.

Ketiga ASN tersebut yakni, Plt Sekretaris Daerah Muliadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Edi Hasmoro, serta Kepala Bidang Sapras Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jusman.

Status Plt diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan apabila kepala daerah tengah mengalami proses hukum maka jabatan bupati dijalankan wakil bupati.

Surat keputusan Plt pengganti bupati tersebut ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Hasto ungkap kehadiran Erick Thohir di Sekolah Partai PDIP hari ini
Senin, 17 Januari 2022 - 18:47 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng...
Presiden : Pancasila berkontribusi pada turunnya angka COVID-19
Senin, 17 Januari 2022 - 14:36 WIB
Pancasila memiliki kontribusi pada penurunan angka COVID-19 berkat dari gotong royong masyarakat ...
Tiba di Purwakarta, Jokowi tinjau terowongan KCIC
Senin, 17 Januari 2022 - 13:26 WIB
Presiden RI Joko Widodo sudah tiba di Purwakarta, Jawa Barat untuk meninjau lokasi terowongan Kereta...
Pemerintah sampaikan nama IKN yakni Nusantara
Senin, 17 Januari 2022 - 12:56 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko W...
Erick Thohir dapat dukungan jadi Capres 2024 dari relawan di Ciamis
Minggu, 16 Januari 2022 - 22:43 WIB
Relawan Balad Erick Thohir mendeklarasikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju pada bursa Calon ...
16 Januari 2013: Mien Soedarpo meninggal dunia
Minggu, 16 Januari 2022 - 06:00 WIB
Minarsih Soedarpo Sastrosatomo berpulang pada jam 20.55 WIB, di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pu...
Perludem: PKPU bakal alami perubahan meski UU Pemilu tak direvisi
Sabtu, 15 Januari 2022 - 12:55 WIB
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan setiap pergantian pemilihan umum dan pemili...
Penajam tunggu SK pengganti Bupati Abdul Gafur Mas`ud
Sabtu, 15 Januari 2022 - 11:55 WIB
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menunggu surat keputusan pelaksana tugas...
Delapan jabatan kepala OPD di Trenggalek masih  `kosong`
Jumat, 14 Januari 2022 - 21:01 WIB
Sedikitnya delapan jabatan struktural di delapan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Trengga...
Riza tegaskan tak pernah minta perpanjang jabatan hingga 2024
Jumat, 14 Januari 2022 - 13:37 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan dirinya taat pada aturan dan tidak pernah me...
InfodariAnda (IdA)