Perludem: PKPU bakal alami perubahan meski UU Pemilu tak direvisi
Elshinta
Sabtu, 15 Januari 2022 - 12:55 WIB |
Perludem: PKPU bakal alami perubahan meski UU Pemilu tak direvisi
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Elshinta.com - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan setiap pergantian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga mengalami perubahan meski tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada.

"Memang tidak ada masa kedaluwarsa, tetapi seiring dengan perubahan undang-undang atau pergantian pemilu/pilkada, PKPU juga berubah, terutama PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu," kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu pagi.

Hingga awal tahun ini, DPR RI dan pemerintah belum ada rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) meski sebelumnya terdapat RUU Pemilu yang akan menyatukan aturan main pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPR, menarik RUU Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021.

Begitu pula, kata Titi, terkait dengan UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6/2020 yang sampai sekarang masih berlaku.

Kendati demikian, walau kedua undang-undang itu tetap berlaku pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024, KPU akan melakukan perubahan terhadap PKPU untuk mengakomodasi tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

"Jadi, hampir pasti ada perubahan akibat evaluasi pemilu sebelumnya yang memerlukan perbaikan substansi regulasi, kecuali PKPU yang mengatur internal kelembagaan KPU, biasanya lebih ajek keberlakuannya," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.

KPU saat ini, lanjut Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem, juga tengah mempersiapkan berbagai rancangan PKPU untuk mengatur teknis penyelenggaraan Pemilu/Pilkada 2024.

Disebutkan pula ada beberapa yang sudah dikonsultasikan dengan beberapa pihak selain Rancangan PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, yaitu Rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Menurut aktivis Maju Perempuan Indonesia (MPI) ini, penting bagi KPU untuk segera menuntaskan penyusunan PKPU ini agar bisa menyosialisasikannya lebih awal dan dalam waktu yang memadai kepada publik maupun peserta pemilu.

"Harapannya pemahaman dan penguasaan mereka menjadi makin baik sehingga ketertiban penyelenggaraan pemilu/pemilihan lebih mudah diwujudkan," kata Titi Anggraini yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kawasan perhutanan sosial di Karawang jadi tempat buang limbah B3
Selasa, 17 Mei 2022 - 23:17 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kaget melihat kawasan perhutanan sosial di wilayah Kabupaten ...
Komisi II DPR: anggaran Pemilu 2024 pertimbangkan honor petugas
Selasa, 17 Mei 2022 - 21:55 WIB
Ketua Komisi II DPR,  Ahmad Tandjung, mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang disepakati dalam rapa...
 KASN: Presiden perlu mencegah disrupsi netralitas penjabat kepala daerah
Selasa, 17 Mei 2022 - 21:25 WIB
Sebelum perhelatan pemilu 2024 digelar, masa jabatan  sejumlah 271 kepala daerah (gubernur, bupati,...
Ridwan Kamil sebut keputusan gabung parpol makin mengerucut
Selasa, 17 Mei 2022 - 18:19 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan keputusan dirinya bergabung dengan partai politik (par...
17 Mei 1949 : Kalimantan memproklamasikan diri sebagai wujud kesetiaan menjadi Indonesia
Selasa, 17 Mei 2022 - 06:00 WIB
Hari ini tanggal 17 Mei pada tahun 1949 silam, para pejuang di Kalimantan menyatakan bahwa Kalimanta...
Wapres harap Waisak tingkatkan kebijaksanaan umat Buddha
Senin, 16 Mei 2022 - 18:55 WIB
Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin mengharapkan momentum peringatan Waisak 2566 BE dapat meningkatkan keb...
AHY ajak kader Demokrat tunjukkan kesantunan berpolitik
Senin, 16 Mei 2022 - 18:48 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para pengurus maupun kader pa...
Presiden Jokowi intruksikan Pj Gubernur Babel benahi tambang timah
Senin, 16 Mei 2022 - 13:39 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan B...
Presiden Jokowi ucapkan selamat Hari Raya Waisak
Senin, 16 Mei 2022 - 11:31 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2566 BE (Budhist Era...
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Indonesia usai kunker ke AS
Senin, 16 Mei 2022 - 10:31 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Tanah Air, Senin, usai melakukan rangkaian k...
InfodariAnda (IdA)