Pengamat: RUU IKN perlu perinci rencana bentuk pemerintahan di Kaltim
Elshinta
Kamis, 13 Januari 2022 - 15:45 WIB |
Pengamat: RUU IKN perlu perinci rencana bentuk pemerintahan di Kaltim
Lokasi calon ibu kota negara Indonesia yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (ANTARA/Novi Abdi-Bagus Purwa)

Elshinta.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang saat ini sedang disusun perlu menjelaskan lebih rinci rencana bentuk pemerintahan baru di Kalimantan Timur (Kaltim) nantinya.

Adapun dalam RUU IKN yang saat ini sedang didiskusikan dengan berbagai pihak, bentuk pemerintahan di IKN baru ditetapkan sebagai pemerintahan daerah khusus.

"Tetapi belum jelas seperti apa, misalnya apakah akan ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di sana, tetapi tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau ada tetap ada DPRD seperti di Jakarta," ucap Trubus kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, hal-hal tersebut perlu diperjelas dalam RUU agar saat menjadi undang-undang, pembangunan IKN baru memiliki dasar yang kuat, sehingga penjelasan seperti itu tidak hanya diperinci dalam aturan teknis.

Selain bentuk pemerintahan, hal lainnya yang perlu disertakan dalam RUU IKN adalah kejelasan visi IKN di Kaltim yang saat ini tercantum salah satunya adalah menggerakan ekonomi.

Trubus berpendapat visi tersebut kurang tepat dan tidak dijelaskan lantaran penggerak ekonomi seharusnya difokuskan kepada Jakarta saat IKN pindah, sehingga Kaltim bisa fokus menjadi kota pemerintahan atau layanan internasional.

"Itu yang jadi masalah, di Kaltim seharusnya tidak berfokus kepada ekonomi saat menjadi IKN," ungkapnya.

Kemudian, ia menyarankan beberapa hal lainnya yang perlu dijelaskan lebih perinci dalam RUU IKN adalah peran masyarakat lokal saat pembangunan IKN, sumber daya, kementerian/lembaga mana saja yang pindah, hubungan antara Jakarta sebagai IKN lama dan Kaltim sebagai IKN baru, rencana induk, dan pembiayaan anggarannya.

Untuk rencana induk, salah satunya adalah penjelasan mengenai studi kelayakan calon IKN baru, sedangkan untuk anggaran yaitu kejelasan investor mana saja yang akan dipertimbangkan agar program IKN tidak mangkrak.

"Sinkronisasi RUU IKN juga perlu dilakukan dengan UU Pemerintah Daerah, karena sifatnya desentralisasi. Ini harus dilibatkan supaya tidak ada kecemburuan sosial. Jadi masih banyak yang harus ditonjolkan dalam RUU agar tidak mengambang," tutur Trubus.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BKN: Tak ada larangan TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Jumat, 27 Mei 2022 - 07:45 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan penetapan perw...
Said Aqil: Pilih pemimpin yang diterima semua pihak
Kamis, 26 Mei 2022 - 23:59 WIB
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan untuk memilih ...
KPU jabarkan rincian anggaran Pemilu 2024
Kamis, 26 Mei 2022 - 17:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebes...
26 Mei 2013: Ganjar ungguli Pilgub Jateng
Kamis, 26 Mei 2022 - 06:00 WIB
Berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Tengah, pasangan calon ...
Gus Yahya diskusikan penyelamatan aset NU bersama Menteri ATR/BPN
Rabu, 25 Mei 2022 - 16:23 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Kholil Staquf bersama Menteri Agraria dan ...
Presiden Joko Widodo akan hadir di pembukaan GPDRR 2022
Selasa, 24 Mei 2022 - 22:05 WIB
Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menyampaikan pidato di acara 7th Global Platform for Disaster ...
Pj Wali Kota Salatiga diserahterimakan
Selasa, 24 Mei 2022 - 16:15 WIB
Sinoeng Noegroho Rachmadi resmi menjabat sebagai Pj. Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah   setelah sera...
Soal pelanjut Jokowi, Budi Arie: Projo <i>ora kesusu</i>
Selasa, 24 Mei 2022 - 13:56 WIB
Ormas PROJO sedang menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo berbicara dalam Rakernas V PROJO di ...
Gubernur Kalteng nilai DAS Barito berpotensi menjadi provinsi baru
Senin, 23 Mei 2022 - 23:25 WIB
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menilai wilayah DAS Barito berpotensi menjadi provinsi ba...
Gus Yahya minta Parpol tak eksploitasi NU untuk kepentingan Pemilu
Senin, 23 Mei 2022 - 23:11 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf meminta partai politik (pa...
InfodariAnda (IdA)