Keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu diharapkan kawal suara perempuan
Elshinta
Kamis, 06 Januari 2022 - 15:07 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu diharapkan kawal suara perempuan
Sumber foto: Remon Fauzi/elshinta.com.

Elshinta.com - Keterwakilan perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat mengawal suara perempuan. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dalam acara webinar yang mengangkat tema, “Memastikan Keterwakilan Perempuan di Penyelenggara Pemilu 2024”.

Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu baik di Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu dimana terdapat 48 calon yang mengikuti proses seleksi yang meliputi 28 orang untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Tercatat 10 orang perempuan atau 35,71 persen dari total calon anggota KPU dan 6 orang perempuan calon badan pengawas pemilu pusat dan nantinya tim seleksi akan mengirimkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu kepada presiden.

"Selanjutnya, mereka akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR," kata Khoirunnisa Nur Agustyati seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Remon Fauzi, Kamis (6/1). 

Di kesempatan yang sama Peneliti Puskapol Universitas Indonesia Beni Telaumbanua mengatakan keterwakilan perempuan di KPU atau Bawaslu guna memenuhi amanat undang-undang untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di KPU dan Bawaslu pusat, provinsi dan kabupaten kota.

"Juga sebagai akses untuk masuk dalam konstitusi politik dan dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan serta dapat memastikan struktur penyelenggara dan pelaksanaan pemilu yang berkeadilan gender," ucapnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BKN: Tak ada larangan TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Jumat, 27 Mei 2022 - 07:45 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan penetapan perw...
Said Aqil: Pilih pemimpin yang diterima semua pihak
Kamis, 26 Mei 2022 - 23:59 WIB
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan untuk memilih ...
KPU jabarkan rincian anggaran Pemilu 2024
Kamis, 26 Mei 2022 - 17:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebes...
26 Mei 2013: Ganjar ungguli Pilgub Jateng
Kamis, 26 Mei 2022 - 06:00 WIB
Berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Tengah, pasangan calon ...
Gus Yahya diskusikan penyelamatan aset NU bersama Menteri ATR/BPN
Rabu, 25 Mei 2022 - 16:23 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Kholil Staquf bersama Menteri Agraria dan ...
Presiden Joko Widodo akan hadir di pembukaan GPDRR 2022
Selasa, 24 Mei 2022 - 22:05 WIB
Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menyampaikan pidato di acara 7th Global Platform for Disaster ...
Pj Wali Kota Salatiga diserahterimakan
Selasa, 24 Mei 2022 - 16:15 WIB
Sinoeng Noegroho Rachmadi resmi menjabat sebagai Pj. Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah   setelah sera...
Soal pelanjut Jokowi, Budi Arie: Projo <i>ora kesusu</i>
Selasa, 24 Mei 2022 - 13:56 WIB
Ormas PROJO sedang menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo berbicara dalam Rakernas V PROJO di ...
Gubernur Kalteng nilai DAS Barito berpotensi menjadi provinsi baru
Senin, 23 Mei 2022 - 23:25 WIB
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menilai wilayah DAS Barito berpotensi menjadi provinsi ba...
Gus Yahya minta Parpol tak eksploitasi NU untuk kepentingan Pemilu
Senin, 23 Mei 2022 - 23:11 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf meminta partai politik (pa...
InfodariAnda (IdA)