Legislator tagih janji Mendikbud kaji syarat jurnal scopus
Elshinta
Rabu, 05 Januari 2022 - 19:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Legislator tagih janji Mendikbud kaji syarat jurnal scopus
Sumber foto: www.dpr.ri.go.id/elshinta.com.

Elshinta.com - Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menilai kewajiban memublikasi penelitian melalui jurnal internasional terindeks Scopus rupanya menjadi salah satu kendala kelulusan mahasiswa S3. 

Pasalnya, jelas Andreas, prosedur pengangkatan guru besar di Indonesia terkesan sangat birokratis dan kerap terhambat. "Ini karena rezim scopus. Kita masuk dalam perangkap pada pengakuan Scopus. Sementara Scopus ini tidak bertanggung jawab dan memberikan reward apapun untuk kepentingan pendidikan tinggi kita," ujarnya, Rabu (5/1). 

Ada keresahan di sebagian besar kalangan dosen/peneliti serta mahasiswa S-3, bahwa selain hasil riset yang memenuhi syarat, mereka juga harus merogoh kocek lebih dalam agar karya ilmiahnya dapat indeks dari Scopus

Wajib menulis di jurnal yang dimuat pada Scopus itu dijadikan persyaratan kenaikan pangkat atau kelulusan. Kemudian muncul pro dan kontrak terkait hal itu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak secara khusus merujuk pada indeks Scopus.

Namun, Andreas mengakui perguruan tinggi Indonesia tetap harus memiliki kriteria akademis dengan standar mutu dan kualifikasi nasional untuk mampu bersaing dalam skala global.  "Ini yang harus menjadi pertimbangan Kemendikbud dalam menilai kualifikasi karya-karya ilmiah dari para akademisi kita. Jadi, tidak mengikuti jalur scopus, tidak berarti kita akan mengobral gelar profesor," tandasnya.

Ia melanjutkan, hal ini bisa berimplikasi pada saling curiga mengenai mutu dan kualifikasi gelar profesor antar perguruan tinggi. Kedua, hilangnya kepercayaan dunia pendidikan baik secara nasional maupun internasional terhadap kualifikasi dunia PT kita. "Mengingat sangat beragamnya mutu dan standar kualifikasi PT kita saat ini," pungkasnya. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sempat menyatakan menyepakati usulan melepaskan diri dari ketergantungan jurnal ilmiah yang harus terindeks internasional. Namun, usulan tersebut hingga kini belum terealisasi 

"Dan ini memang searah dengan merdeka belajar. Saya tidak menjanjikan policy seperti apa, tapi secara spesifik adalah otonomi universitas untuk menentukan itu," ujar Nadiemdi depan Komisi X DPR RI, Komplek MPR-DPR, Senayan, Jakarta pada 20 Februari 2020.

Lebih penting lagi, universitas bisa merdeka secara finansial. Hal ini, kata Mendikbud agar bisa juga membebaskan perguruan tinggi untuk mengangkat guru besarnya sendiri secara otonom.

"Alasan pemerintah sama universitas saling gak percaya karena universitas yang angkat guru besar yang bayar nanti pemerintah. Itu harus kita pecahkan dulu, kalau gak bakal mentok terus," tandas Nadiem.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sekolah di Salatiga tetap bermasker
Sabtu, 28 Mei 2022 - 17:24 WIB
Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Jawa Tengah tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes)  dengan pe...
367 guru di Kudus diangkat jadi PPPK
Sabtu, 28 Mei 2022 - 15:25 WIB
Bupati Kudus Jawa Tengah H.M. Hartopo memberikan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PP...
Diwisuda, Putra Panglima TNI raih gelar ganda dari UGM dan University of Melbourne 
Jumat, 27 Mei 2022 - 14:45 WIB
Panglima TNI Jendral Andika Perkasa bangga atas keberhasilan putranya yang berhasil menyelesaikan pe...
 Mahasiswa yang ditangkap Densus 88 ternyata mahasiswa Universitas Brawijaya
Jumat, 27 Mei 2022 - 14:25 WIB
Universitas Brawijaya Malang membenarkan IA yang ditangkap Densus 88 di Kota Malang pada Senin (23/5...
Kemendikbudristek terbitkan 27 SK pembukaan prodi D-2 Jalur Cepat
Rabu, 25 Mei 2022 - 19:15 WIB
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan sebanyak 27 ...
Toleransi di UB masuk kategori sedang 
Selasa, 24 Mei 2022 - 12:16 WIB
Semua pengambil kebijakan di Universitas Brawija Malang harus segera mengambil langkah cepat untuk ...
Satgas Yonif 126/KC bangun karakter anak-anak di perbatasan Papua
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:34 WIB
Satgas Yonif 126/KC Pos Tatakra mengajarakan pendidikan karakter kepada anak-anak SD Inpres Fafinimb...
Polsek Muara Satu amankan UTBK di Kampus Unimal
Senin, 23 Mei 2022 - 11:15 WIB
Polsek Muara satu melakukan kawal ujian Terbuka Berbasis Komputer (UTBK) di Kampus Unimal Bukit Inda...
ITN Malang siap jadi universitas
Minggu, 22 Mei 2022 - 15:06 WIB
Universitas di Kota Malang, Jawa Timur bakal bertambah, salah satunya yang tengah dilakukan Institut...
Prof Widodo terpilih jadi Rektor UB Periode 2022-2027
Sabtu, 21 Mei 2022 - 19:35 WIB
Untuk kali pertama dalam sejarah pemilihan rektor UB berhasil memilih rektor melalui musyawarah untu...
InfodariAnda (IdA)