Presiden Jokowi dorong pengesahan RUU TPKS
Elshinta
Selasa, 04 Januari 2022 - 22:11 WIB |
Presiden Jokowi dorong pengesahan RUU TPKS
Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), di Jakarta, Selasa (4/1/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di DPR RI.

"Saya juga telah meminta pada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan DPR RI," kata Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden Jakarta, Selasa.

Terakhir, DPR batal mengesahkan RUU TPKS sebagai hak inisiatif DPR berdasarkan Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II pada 16 Desember 2021 lalu.

"Sehingga proses pembahasan bersama nanti bisa lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan pada korban kekerasan seksual," kata Presiden.

Tujuannya adalah korban kekerasan seksual mendapat perlindungan.

"Saya berharap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat segera disahkan, sehingga memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," ujar Presiden.

Draf awal RUU TPKS berisi 11 bab yang terdiri atas 40 pasal, pada Bab I berisi Ketentuan Umum, dan soal Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pada Bab II.

Ada empat bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam naskah terbaru RUU TPKS, yaitu pelecehan seksual (fisik dan nonfisik), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Sebelum bernama RUU TPKS, RUU tersebut bernama Penghapusan Kekerasan Seksual namun kemudian diubah oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada September 2021.

Komnas Perempuan sebelumnya menyebut telah menerima 4.500 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari-Oktober 2021. Angka itu naik dua kali lipat dibanding tahun 2020.

Darurat kekerasan seksual, menurut Komnas Perempuan, bukan hanya persoalan peningkatan angka kekerasan seksual maupun soal kompleks dan semakin ekstremnya kasus, tetapi justru karena daya penanganannya yang belum memadai di seluruh wilayah.

Sedangkan berdasarkan pengumpulan data milik Kementerian PPPA, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021.

Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik sekitar 18 persen.

Sementara pada kasus kekerasan yang dialami perempuan, Kementerian PPPA mencatat juga turut mengalami kenaikan. Dalam tiga tahun terakhir ada 26.200 kasus kekerasan pada perempuan.

Pada 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus.

Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39 persen, selain itu ada kekerasan psikis 29,8 persen, dan kekerasan seksual 11,33 persen.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden: Perjalanan domestik-LN tidak perlu PCR jika vaksin lengkap
Rabu, 18 Mei 2022 - 00:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak perlu ada kewajiban tes usap PCR ataupun antigen bagi...
Kawasan perhutanan sosial di Karawang jadi tempat buang limbah B3
Selasa, 17 Mei 2022 - 23:17 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kaget melihat kawasan perhutanan sosial di wilayah Kabupaten ...
Komisi II DPR: anggaran Pemilu 2024 pertimbangkan honor petugas
Selasa, 17 Mei 2022 - 21:55 WIB
Ketua Komisi II DPR,  Ahmad Tandjung, mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang disepakati dalam rapa...
 KASN: Presiden perlu mencegah disrupsi netralitas penjabat kepala daerah
Selasa, 17 Mei 2022 - 21:25 WIB
Sebelum perhelatan pemilu 2024 digelar, masa jabatan  sejumlah 271 kepala daerah (gubernur, bupati,...
Ridwan Kamil sebut keputusan gabung parpol makin mengerucut
Selasa, 17 Mei 2022 - 18:19 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan keputusan dirinya bergabung dengan partai politik (par...
17 Mei 1949 : Kalimantan memproklamasikan diri sebagai wujud kesetiaan menjadi Indonesia
Selasa, 17 Mei 2022 - 06:00 WIB
Hari ini tanggal 17 Mei pada tahun 1949 silam, para pejuang di Kalimantan menyatakan bahwa Kalimanta...
Wapres harap Waisak tingkatkan kebijaksanaan umat Buddha
Senin, 16 Mei 2022 - 18:55 WIB
Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin mengharapkan momentum peringatan Waisak 2566 BE dapat meningkatkan keb...
AHY ajak kader Demokrat tunjukkan kesantunan berpolitik
Senin, 16 Mei 2022 - 18:48 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para pengurus maupun kader pa...
Presiden Jokowi intruksikan Pj Gubernur Babel benahi tambang timah
Senin, 16 Mei 2022 - 13:39 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan B...
Presiden Jokowi ucapkan selamat Hari Raya Waisak
Senin, 16 Mei 2022 - 11:31 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2566 BE (Budhist Era...
InfodariAnda (IdA)