Presiden Jokowi perpanjang status pandemi COVID-19
Elshinta
Minggu, 02 Januari 2022 - 21:53 WIB |
Presiden Jokowi perpanjang status pandemi COVID-19
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Ma`ruf Amin memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021). Ratas tersebut membahas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta membahas varian baru COVID-19 Omicron dan kesiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang status kebencanaan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Tanah Air.

Keputusan itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang ditetapkan pada 31 Desember 2021.

"Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan global pandemic sesuai pernyataan World Health Organizalion secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia," demikian disebutkan dalam keppres tersebut yang diunduh dari laman Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Minggu.

Status pandemi COVID-19 telah berlaku sejak 13 April 2020 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Dengan status pandemi tersebut, maka menurut keppres, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tiga landasan hukum, yaitu:

Pertama, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

Kedua, UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan DPR RI termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR;

Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Selain itu dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi COVID-19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, menurut keppres tersebut, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

Dalam keppres tersebut, pemerintah menyebut sudah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi COVID-19.

Dalam putusannya pada 28 Oktober 2021 disebutkan MK memutuskan UU COVID-19 (UU Nomor 2 Tahun 2020) hanya berlaku selama status pandemi COVID-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU COVID-19 diundangkan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Eko Pratama tegaskan PMI dan BEM Nusantara adalah 2 ruang berbeda
Sabtu, 28 Mei 2022 - 20:22 WIB
Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) menyampaikan klarifikasinya atas pertanyaan yang beredar...
Parpol dapat bantuan dana total Rp568 juta dari Pemkot Magelang
Sabtu, 28 Mei 2022 - 17:57 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik (...
Bangkitkan kreatifitas, Teman Sandi gelar lomba nyanyi untuk masyarakat Banyuasin
Sabtu, 28 Mei 2022 - 17:05 WIB
Ratusan masyarakat dan millenial di Banyuasin mendeklarasikan dukungannya untuk Menparekraf Sandiaga...
Sekwan DPRD Medan: Kritik dan saran media sangat diperlukan 
Sabtu, 28 Mei 2022 - 16:46 WIB
Sekretaris DPRD Medan, Ali Sipahutar menyampaikan bahwa media mempunyai peran penting dalam penyampa...
Presiden: Indonesia terus mendukung upaya pemulihan pascapandemi
Sabtu, 28 Mei 2022 - 08:15 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Indonesia akan terus mendukung upaya pemulihan pas...
KPU: Tahapan Pemilu 2024 dimulai pertengahan Juni 2022
Jumat, 27 Mei 2022 - 23:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa tahapan pelaksa...
Kode Inisiatif: Pilih penjabat kepala daerah perlu lebih transparan
Jumat, 27 Mei 2022 - 21:47 WIB
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Violla Reininda menyaran...
 Deklarasi bersama relawan Sahabat Ganjar se-DKI digelar di Jaksel
Jumat, 27 Mei 2022 - 15:11 WIB
Ibu Kota Jakarta menjadi titik yang sentral untuk menjadi tempat pemenangan Ganjar Pranowo. Hal ters...
BKN: Tak ada larangan TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Jumat, 27 Mei 2022 - 07:45 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan penetapan perw...
Said Aqil: Pilih pemimpin yang diterima semua pihak
Kamis, 26 Mei 2022 - 23:59 WIB
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan untuk memilih ...
InfodariAnda (IdA)