MemoRI 03 Januari
3 Januari 1946: Sejarah berdirinya Kementerian Agama
Elshinta
Penulis : Calista Aziza | Editor : Administrator
3 Januari 1946: Sejarah berdirinya Kementerian Agama
Kantor Kementerian Agama RI

Elshinta.com - Pada 11 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengusulkan perlu dibentuknya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama dan memberi jaminan pelayanan kepada umat Islam.

Usul itu lalu ditindaklanjuti dalam sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 pasca proklamasi meskipun 19 anggota dari 27 anggota PPKI tidak setuju berdirinya Kementerian Agama secara khusus. Salah satu anggota PPKI yang tidak setuju adalah Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian pada 11 November 1946, usulan pembentukan Kemenag diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) oleh KH Abudardiri, KH Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro.

Usulan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas itu mendapat dukungan M. Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP di sidang plenonya.

Mereka menghendaki supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka, janganlah urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Realisasinya ialah pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang isinya antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan BP-KNIP, memutuskan mengadakan Departemen Agama, lalu mengangkat H. M. Rasjidi sebagai Menteri Agama RI.

Sumber: dki.kemenag.go.id

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BKN: Tak ada larangan TNI-Polri jadi penjabat kepala daerah
Jumat, 27 Mei 2022 - 07:45 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan penetapan perw...
Said Aqil: Pilih pemimpin yang diterima semua pihak
Kamis, 26 Mei 2022 - 23:59 WIB
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan untuk memilih ...
KPU jabarkan rincian anggaran Pemilu 2024
Kamis, 26 Mei 2022 - 17:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebes...
26 Mei 2013: Ganjar ungguli Pilgub Jateng
Kamis, 26 Mei 2022 - 06:00 WIB
Berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Tengah, pasangan calon ...
Gus Yahya diskusikan penyelamatan aset NU bersama Menteri ATR/BPN
Rabu, 25 Mei 2022 - 16:23 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Kholil Staquf bersama Menteri Agraria dan ...
Presiden Joko Widodo akan hadir di pembukaan GPDRR 2022
Selasa, 24 Mei 2022 - 22:05 WIB
Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menyampaikan pidato di acara 7th Global Platform for Disaster ...
Pj Wali Kota Salatiga diserahterimakan
Selasa, 24 Mei 2022 - 16:15 WIB
Sinoeng Noegroho Rachmadi resmi menjabat sebagai Pj. Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah   setelah sera...
Soal pelanjut Jokowi, Budi Arie: Projo <i>ora kesusu</i>
Selasa, 24 Mei 2022 - 13:56 WIB
Ormas PROJO sedang menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo berbicara dalam Rakernas V PROJO di ...
Gubernur Kalteng nilai DAS Barito berpotensi menjadi provinsi baru
Senin, 23 Mei 2022 - 23:25 WIB
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menilai wilayah DAS Barito berpotensi menjadi provinsi ba...
Gus Yahya minta Parpol tak eksploitasi NU untuk kepentingan Pemilu
Senin, 23 Mei 2022 - 23:11 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf meminta partai politik (pa...
InfodariAnda (IdA)