Pertamina pastikan tidak ada pemotongan gaji pekerja
Elshinta
Minggu, 26 Desember 2021 - 14:15 WIB |
Pertamina pastikan tidak ada pemotongan gaji pekerja
Kantor pusat PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Indonesia. (ANTARA/HO-Pertamina)

Elshinta.com - PT Pertamina (Persero) memastikan kebijakan agile working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel pekerja work from home belum ditetapkan oleh manajemen, sehingga tidak ada pemotongan gaji pekerja

Senior Vice President Human Capital Development Pertamina Tajudin Noor mengatakan informasi ini telah disampaikan kepada seluruh pekerja Pertamina melalui surat edaran per tanggal 13 Desember 2021.

"Tak ada satupun pekerja yang mengalami pemotongan gaji hingga saat ini. Semua benefit yang diperoleh pekerja masih berjalan normal seperti sebelum pandemi," kata Tajudin dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Tajudin menjelaskan pihaknya sedang melakukan review atas program agile working, yaitu pekerja Pertamina Holding di kantor pusat yang bertugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah.

Menurutnya, kebijakan ini dalam rangka beradaptasi menyambut post-pandemi COVID-19.

"Fleksibilitas ini diberikan agar dapat memberikan kenyamanan kepada pekerja dengan memberikan opsi untuk memilih pola kerja dengan mekanisme work from office (WFO) atau work from home (WFH) yang diharapkan bisa memberikan kinerja lebih baik," ujar Tajudin. 

Dia mengungkapkan bahwa tidak semua pekerja akan mendapatkan tawaran untuk bekerja dari rumah. 

Kesempatan ini hanya berlaku pada sejumlah jenis pekerjaan tertentu, seperti penyusunan strategi, pemikiran konseptual, analisis, dan taktikal.

Jadi, secara umum diberikan kepada pekerja kantor yang tidak berada di lapangan minyak dan gas bumi, kilang, maupun area distribusi.

Program ini belum dijalankan dan masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, pada dasarnya perusahaan memahami ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu bahwa pemotongan upah haruslah mendapatkan persetujuan dari pekerja.

"Kerenanya, dalam membuat kebijakan ini prinsip dasarnya adalah pekerja harus secara sukarela menyetujui pemotongan upah tersebut baru dapat memilih untuk WFH," pungkas Tajudin.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kementerian PUPR lakukan tanggap darurat pascabanjir rob di Pantura
Selasa, 24 Mei 2022 - 13:22 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan penanganan darurat pascabencana ...
Aturan masker longgar, kantor pemerintahan dan sekolah masih diawasi  
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:57 WIB
Satpol PP Sukoharjo, Jawa Tengah mengalihkan giat patroli dan pengawasan protokol kesehatan ke lingk...
 Raih WTP sepuluh kali berturut, Bupati Kudus: Jangan berpuas diri
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:22 WIB
Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah kembali meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ...
Sukoharjo terima opini WTP ketujuh dari BPK
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:11 WIB
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelola...
Kasat Lantas Polres Langkat bantu warga kurang mampu di Karang Gading
Selasa, 24 Mei 2022 - 10:45 WIB
Kasat Lantas Polres Langkat, Polda Sumatera Utara, AKP Hosea Ginting, berbagi sembako kepada sejumla...
BMKG : Dua hari kedepan wilayah NTB berpotensi diguyur hujan
Selasa, 24 Mei 2022 - 10:14 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi terjadi hujan sedang hing...
Seorang ibu selamat setelah sempat ditarik buaya ke dalam sungai
Selasa, 24 Mei 2022 - 09:39 WIB
Srimahwiyah (42) warga Gang Sepakat, Jalan Binjai Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Uta...
DPR ingatkan Kementan jangan remehkan PMK seperti awal COVID-19
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:39 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengingatkan agar Kementerian Pertanian (Kementan) tidak m...
Sri Mulyani: RI bertanggung jawab tangkap perubahan risiko global
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:01 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki tanggung jawab sebaga...
Sejumlah kawasan di Kaltara masih tergenang air
Selasa, 24 Mei 2022 - 06:45 WIB
Sejumlah kawasan di tiga kabupaten di Kalimantan Utara masih tergenang air akibat meluapnya beberapa...
InfodariAnda (IdA)