DKI upayakan serapan anggaran 2021 hingga 91 persen
Elshinta
Sabtu, 25 Desember 2021 - 06:31 WIB |
DKI upayakan serapan anggaran 2021 hingga 91 persen
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kiri) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik (kedua kiri) yang didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (kanan) usai menandatangani kesepakatan Raperda APBD DKI 2022. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/am.

Elshinta.com - Pemerintah Provinsi DKI mengupayakan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI pada 2021 hingga 91 persen dari pagu sebesar Rp69,9 triliun.

"Info dari Pak Edi (Kepala BPKD) diupayakan tahun ini mencapai 91 persen. Nanti dicek kembali persisnya. pokoknya akan diupayakan sampai 91 persen," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat.

Namun, bila merujuk data dari laman web Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pemprov DKI Jakarta per Kamis kemarin, APBD yang sudah direalisasikan baru sebesar 78,97 persen atau sebesar Rp55,2 triliun.

Selain mempercepat serapan anggaran 2021, Riza menyebutkan Pemprov DKI juga terus berupaya menggenjot pendapatan dari sektor pajak.

"Akan digenjot terus. Banyak upaya-upaya ada insentif pajak, ada percepatan. Jadi programnya sudah ada, batas waktunya kan sampai 31 (Desember). InsyaAllah, semua sudah diperhitungkan," ujar Riza.

Terkait menggenjot pendapatan dari pajak, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajak berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi pajak daerah hingga akhir 2021.

Insentif pajak ini berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, hingga pajak parkir.

Untuk pajak PBB-P2, Pemprov DKI memberikan keringanan sebesar 10 persen setiap tahun untuk pokok piutang pajak 2013 hingga 2021.

Khusus untuk pokok piutang pajak 2021 dengan nominal di atas Rp1 miliar, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran melalui laman https://pajakonline.jakarta.go.id.

"Permohonan angsuran diajukan paling lama tanggal 20 Desember 2021," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati dalam keterangannya.

Bagi wajib pajak yang sudah membayar PBB-P2 Tahun 2021 pada Oktober lalu juga bisa mengajukan keringanan 10 persen lewat laman resmi tersebut paling lambat 24 Januari 2022.

Selain diberi diskon 10 persen, wajib pajak yang membayar pokok piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 2013-2020 juga mendapatkan penghapusan sanksi administrasi.

Pembayaran pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021 akan diberikan keringanan sebesar lima persen.

"Keringanan 5 persen diberikan untuk wajib pajak yang membayar pada periode 14 sampai 31 Desember 2021," kata Lusiana.

Kemudian, penghapusan sanksi administratif juga berlaku bagi wajib pajak yang membayar pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021.

Keringanan sebesar 50 persen diberikan untuk pokok pajak penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bagi wajib pajak yang membayar BBN-KB pada periode Agustus-Desember 2021.

Penghapusan sanksi administrasi juga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak BBN-KB untuk penyerahan kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Keringanan hingga 50 persen diberikan kepada wajib pajak orang pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek pajak berupa rumah atau rumah susun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp2 miliar-Rp3 miliar.

Ketentuannya, keringanan 50 persen diberikan untuk wajib pajak yang membayar BPHTB pada Agustus 2021.

Kemudian, keringanan 25 persen untuk wajib pajak yang membayar pajak pada periode September-Oktober 2021.

Terakhir, diskon 10 persen diberikan untuk wajib pajak yang menjalankan kewajibannya pada periode November-Desember 2021.

Pemprov DKI juga memberikan penghapusan sanksi administratif untuk pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, dan reklame yang telat dibayarkan.

"Penghapusan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan melakukan pembayaran pajak pada periode 14 sampai 31 Desember 2021," tutur Lusiana.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kali kesebelas, Kota Depok kembali raih WTP dari BPK
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:04 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris, sumringah, pasalnya, Pemerintah Kota depok kembali meraih predikat W...
Anies promosi Kepulauan Seribu untuk pekerja digital
Selasa, 24 Mei 2022 - 10:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempromosikan kawasan Kepulauan Seribu sebagai tempat bekerja se...
Polda Metro buka SIM Keliling di lima lokasi Jakarta
Selasa, 24 Mei 2022 - 08:15 WIB
Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi DKI Jaka...
BMKG prakirakan sebagian DKI diguyur hujan dan angin kencang
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:27 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguy...
Polrestro Jakbar tangani kasus kekerasan di Pintu Tol Tanjung Duren
Senin, 23 Mei 2022 - 22:17 WIB
Polres Metro Jakarta Barat memastikan menangani kasus tindak kekerasan yang dilakukan pengemudi mobi...
Pemkot Jaktim ukur lahan terdampak kebakaran di Pasar Gembrong
Senin, 23 Mei 2022 - 21:35 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mengukur luas lahan yang terdampak kebakaran di Pasar ...
DKI gelar perayaan HUT ke-495 selama sebulan
Senin, 23 Mei 2022 - 21:21 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-495 Jakarta selama sebulan penuh mulai 24 ...
DKI hadirkan Niki dan Rich Brian saat peresmian JIS
Senin, 23 Mei 2022 - 18:18 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghadirkan penyanyi Niki dan Rich Brian saat ...
Warga korban kebakaran Pasar Gembrong mulai tempati Rusun CBU
Senin, 23 Mei 2022 - 17:47 WIB
Warga korban kebakaran Pasar Gembrong RW 01, Jakarta Timur, mulai menempati lokasi penampungan semen...
Pemkot Jakbar periksa kedai kopi diduga penyedia pijat prostitusi
Senin, 23 Mei 2022 - 16:42 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memeriksa kedai kopi diduga penyedia jasa pijat prost...
InfodariAnda (IdA)