Soal UMP, pengusaha minta Mendagri-Menaker beri sanksi Gubernur DKI
Elshinta
Senin, 20 Desember 2021 - 17:57 WIB |
Soal UMP, pengusaha minta Mendagri-Menaker beri sanksi Gubernur DKI
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. ANTARA/Ade Irma Junida.

Elshinta.com - Kalangan pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas keputusannya merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

"Apindo bersama Kadin, kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin.

Hariyadi mengatakan dunia usaha juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373.

Pengusaha juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Namun, lanjut Hariyadi, pihaknya baru akan melayangkan gugatan setelah revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) terbit.

"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap," katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz, dalam kesempatan yang sama menilai revisi UMP DKI Jakarta keluar dari jalur yang telah disepakati bersama.

Ia pun menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta karena hal itu akan berdampak pada kepastian hukum dalam berinvestasi.

"Sangat aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya yang sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah. Bukan masalah naik turunnya tapi dengan perubahan seperti itu jadi kami sebagai pelaku usaha kurang bisa memproyeksikan jalannya usaha itu," katanya.

Adi menuturkan revisi UMP tersebut tentu akan berdampak pada sejumlah kegiatan usaha, mulai dari pembelian bahan produksi, proses produksi, manajemen hingga pelayanan.

"Kiranya Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cipta Kerja dan PP 36/2021 tentang Pengupahan," katanya.

Adi menambahkan pihaknya akan tetap mengedepankan dialog dengan serikat pekerja dan buruh terkait keputusan pengupahan. Hal itu lantaran keputusan revisi yang disampaikan Anies Baswedan hanya berdasarkan diskusi dengan satu-dua serikat pekerja saja.

"Artinya clear itu tidak memenuhi prasyarat tripartit untuk ditetapkan Pak Anies. Kami dari pengusaha tetap memedomani yang pertama. Itu yang kami anggap sah sesuai regulasi yang ada di Indonesia," pungkas Adi.

 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kali kesebelas, Kota Depok kembali raih WTP dari BPK
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:04 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris, sumringah, pasalnya, Pemerintah Kota depok kembali meraih predikat W...
Anies promosi Kepulauan Seribu untuk pekerja digital
Selasa, 24 Mei 2022 - 10:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempromosikan kawasan Kepulauan Seribu sebagai tempat bekerja se...
Polda Metro buka SIM Keliling di lima lokasi Jakarta
Selasa, 24 Mei 2022 - 08:15 WIB
Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi DKI Jaka...
BMKG prakirakan sebagian DKI diguyur hujan dan angin kencang
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:27 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguy...
Polrestro Jakbar tangani kasus kekerasan di Pintu Tol Tanjung Duren
Senin, 23 Mei 2022 - 22:17 WIB
Polres Metro Jakarta Barat memastikan menangani kasus tindak kekerasan yang dilakukan pengemudi mobi...
Pemkot Jaktim ukur lahan terdampak kebakaran di Pasar Gembrong
Senin, 23 Mei 2022 - 21:35 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mengukur luas lahan yang terdampak kebakaran di Pasar ...
DKI gelar perayaan HUT ke-495 selama sebulan
Senin, 23 Mei 2022 - 21:21 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-495 Jakarta selama sebulan penuh mulai 24 ...
DKI hadirkan Niki dan Rich Brian saat peresmian JIS
Senin, 23 Mei 2022 - 18:18 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghadirkan penyanyi Niki dan Rich Brian saat ...
Warga korban kebakaran Pasar Gembrong mulai tempati Rusun CBU
Senin, 23 Mei 2022 - 17:47 WIB
Warga korban kebakaran Pasar Gembrong RW 01, Jakarta Timur, mulai menempati lokasi penampungan semen...
Pemkot Jakbar periksa kedai kopi diduga penyedia pijat prostitusi
Senin, 23 Mei 2022 - 16:42 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memeriksa kedai kopi diduga penyedia jasa pijat prost...
InfodariAnda (IdA)