Polri sosialisasikan pengangkatan 57 eks pegawai KPK pekan depan
Elshinta
Sabtu, 04 Desember 2021 - 21:09 WIB |
Polri sosialisasikan pengangkatan 57 eks pegawai KPK pekan depan
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera mensosialsiasikan Peraturan Polri (Perpol) tentang pengangkatan 57 eks pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK sebagai ASN Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan dalam waktu dekat Polri mengundang 57 eks pegawai KPK untuk melakukan sosialisasi pengangkatan mereka menjadi ASN Polri..

"Senin (minggu depan) kami (Polri) akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada 56 eks pegawai KPK tersebut," kata Irjen Dedi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (4/12).

Sebelumnya Polri telah menerbitkan Perpol Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Perpol tersebut merupakan payung hukum Polri mengangkat 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri secara khusus.

Menurut Dedi, sosialisasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah Perpol diterbitkan dan sebelum eks pegawai KPK tersebut dilantik sebagai ASN Polri.

Nantinya, para eks pegawai KPK akan menempati jabatan sesuai dengan surat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb).

Selanjutnya, Polri bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusun nomor induk pegawai (NIP) bagi eks pegawai KPK tersebut.

"Untuk penempatan disesuaikan dengan sesuai kompetensi dan selanjutnya dengan BKN untuk mengeluarkan NIP-nya," kata Dedi.

Perpol Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri sudah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1308,2021.

Perpol tersebut terdiri atas 10 pasal. Pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan, ke 57 eks pegawai KPK adalah 56 orang dan satu orang yang pernah sebagai pegawai KPK yang dinyatakan tidak dapat dialihkan menjadi pegawai ASN di KPK dan dengan Perpol ini diangkat secara khusus menjadi ASN Polri.

Pada Pasal 6 ayat (1) B menyebutkan, 57 eks pegawai KPK tersebut diangkat sebagai PNS apabila telah menandatangani surat pernyataan di antaranya bersedia menjadi PNS, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yangn sah. Serta tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan.

Kemudian Pasal 6 ayat (2) disebutkan, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penyesuaian jabatan, pangkat dan masa kerja.

Lalu Pasal 4 menyebutkan, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dinkes Bandung catat lima orang positif hasil pelacakan omicron
Rabu, 26 Januari 2022 - 23:27 WIB
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Jawa Barat, mencatat ada lima orang terkonfirmasi positif COV...
Mukomuko kehabisan stok logistik untuk korban bencana
Rabu, 26 Januari 2022 - 23:03 WIB
Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini kehabisan stok logistik penyangga atau ...
Erick Thohir: Kasus Garuda bukan sekedar pesawat melainkan ekosistem
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:27 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa kasus Garuda Indonesia bukan sekedar pesawat melainkan...
Produksi ikan di Agam meningkat 11.904,67 ton pada 2021
Rabu, 26 Januari 2022 - 21:51 WIB
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebutkan produksi ikan air ta...
Yogyakarta mendorong masyarakat mengelola sampah secara mandiri
Rabu, 26 Januari 2022 - 21:39 WIB
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meminta fasilitator yang ada di setiap kelurahan memotivasi d...
OJK larang lembaga jasa keuangan di Sulteng perdagangkan aset kripto
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:39 WIB
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Gamal Abdul Kahar menegaskan ...
Kinerja Garuda Maintenance Facility diprediksi positif tahun ini
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:03 WIB
Kinerja PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) diprediksi positif pada 2022 seiring mul...
Kasus penyalahgunaan JKN dan BOK di Purwakarta ditingkatkan ke penyidikan
Rabu, 26 Januari 2022 - 17:44 WIB
Proses hukum kasus dugaan penyalaggunaan Dana Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  dan ...
Luhut: Indonesia tak ingin lagi jadi `feeder` angkutan laut
Rabu, 26 Januari 2022 - 17:39 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia ti...
Kemenkeu alokasikan SBSN untuk 880 proyek 2022 Rp29,53 triliun
Rabu, 26 Januari 2022 - 17:15 WIB
Kementerian Keuangan mengalokasikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp29,53 triliun unt...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI