BEM minta Kemendikbudristek kaji ulang revisi statuta UI
Elshinta
Jumat, 03 Desember 2021 - 22:11 WIB |
BEM minta Kemendikbudristek kaji ulang revisi statuta UI
Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Aliansi BEM seluruh Universitas Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemendikbudristek menolak revisi statuta UI di Jakarta, Jumat (3/12/2021). (ANTARA/Indriani)

Elshinta.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengkaji ulang revisi statuta.

"Kami menolak revisi statuta UI yang dinilai banyak pihak cacat, baik secara formal maupun material dalam perumusannya," ujar Perwakilan Aliansi BEM seluruh UI, Leon, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Jumat.

Sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa yakni perubahan statuta UI yang tidak transparan dan tidak partisipatif, pemusatan kekuasaan pada rektor, rektor rangkap jabatan, berkurangnya 20 persen dari jaminan dalam mencari dan menjaring calon mahasiswa kurang mampu, dan Majelis Wali Amanat dapat diisi anggota partai politik.

Sebelumnya, BEM UI telah melakukan aksi unjuk rasa di kampus UI Depok dan kemudian berlanjut ke Gedung Kemendikbudristek.

Dalam kesempatan itu, BEM seluruh UI meminta agar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan aspirasi berbagai elemen UI pada Presiden Joko Widodo yaitu untuk melakukan tinjauan eksekutif (executive review) terhadap statuta UI yang baru.

"Hasil akhir revisi statuta UI kurang seimbang dalam melibatkan empat organ dan prosesnya luput dari partisipasi aktif sivitas UI. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran atas pelibatan empat organ dan mahasiswa dalam pembuatan dan revisi statuta UI karena hasil akhir akan berpengaruh secara langsung pada aktivitas UI secara keseluruhan," kata dia.

Sebelumnya juga, Aliansi BEM seluruh UI bersama perwakilan Dewan Guru Besar (DGB) telah mengajukan permohonan keterbukaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UI pada Senin (30/8) dan pada tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Senin (13/9).

Akan tetapi, Aliansi belum mendapatkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pendukung transparansi terhadap revisi Statuta UI. Selain itu, Aliansi BEM se-UI juga telah menyelenggarakan aksi bersama di Lapangan Rotunda UI sebanyak 3 kali untuk mengawal isu tersebut, yaitu pada 12Oktober, 22 Oktober, dan 12 November 2021.

Aksi dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah untuk mencabut PP No.75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, dan kembali mengingat lagi cacat formal dan materiil pada statuta baru ini.

"Sayangnya, Rektor dan Ketua MWA UI tidak pernah sekalipun datang menemui massa aksi, sekalipun surat undangan menemui massa aksi sudah disampaikan sejak beberapa hari sebelumnya," ujar dia.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemerintah Kota Tangerang hentikan sementara pembelajaran tatap muka
Selasa, 25 Januari 2022 - 19:15 WIB
Pemerintah Kota Tangerang di Provinsi Banten memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembe...
Luhut: Tidak ada rencana hentikan sekolah tatap muka
Senin, 24 Januari 2022 - 17:04 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan K...
 Tenaga pengajar terbatas, Satgas Yonif 126/KC jadi guru di perbatasan 
Senin, 24 Januari 2022 - 13:14 WIB
Terbatasnya tenaga pendidik di daerah perbatasan Papua, anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/KC me...
 Respons cepat kasus penganiayaan sesama siswi SMP, Polres Minut periksa terlapor
Minggu, 23 Januari 2022 - 18:24 WIB
Polres Minahasa Utara (Minut) merespons cepat kasus penganiayaan terhadap sesama siswi SMP yang vira...
Sekolah di Rembang gelar pembelajaran tatap muka kapasitas 50 persen
Minggu, 23 Januari 2022 - 16:24 WIB
Semua jenjang sekolah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, masih menerapkan pembelajaran tatap muka (P...
Kemendikbudristek tambah 3 wilayah terapkan Prototipe di Bengkulu
Minggu, 23 Januari 2022 - 16:15 WIB
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI menambah tiga wilayah...
Kemenagsu peringkat pertama pemutakhiran data EMIS madrasah
Minggu, 23 Januari 2022 - 13:05 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kanwil Kemenagsu), meraih peringkat pertam...
 Ribuan siswa SD di Kabupaten Aceh Utara butuh peralatan belajar
Minggu, 23 Januari 2022 - 11:35 WIB
Ribuan pelajar tingkat sekolah dasar (SD) di Kabupaten Aceh Utara kekurangan peralatan belajar. Pasc...
 Satgas Yonif 126/KC berikan pembekalan ilmu kesehatan pada pelajar di perbatasan
Sabtu, 22 Januari 2022 - 17:06 WIB
Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/KC Pos Somografi memberikan pembekalan ilmu kesehatan kepada Siswa SD...
UIN Palu: Kuliah tatap muka hanya bagi mahasiswa semester dua-empat
Sabtu, 22 Januari 2022 - 14:57 WIB
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, memberlakukan kuliah tatap...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI