CIPS: Putusan MK soal UU Cipta Kerja berpotensi ganggu iklim investasi
Elshinta
Jumat, 03 Desember 2021 - 19:11 WIB |
CIPS: Putusan MK soal UU Cipta Kerja berpotensi ganggu iklim investasi
ILUSTRASI - Penataan regulasi melalui RUU Cipta Kerja untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. ANTARA/Ardika/am.

Elshinta.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membahayakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini berpotensi membuat iklim investasi Indonesia menjadi stagnan, karena investor akan terdorong mengambil langkah wait & see, setidaknya untuk dua tahun ke depan," kata Pingkan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Hal itu, kata dia, lantaran beberapa aturan turunan masih diperlukan untuk menjadi acuan implementasi UU Cipta Kerja. Padahal, aturan turunannya tidak lagi dapat dikeluarkan sampai dua tahun mendatang.

Pingkan menuturkan aliran modal asing menjadi salah satu faktor penting dalam menopang neraca transaksi berjalan.

Pembangunan infrastruktur yang masif di beberapa wilayah di Indonesia seringkali juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor pendorong agresifnya Indonesia dalam mengejar aliran modal asing.

Oleh karena itu, lanjut dia, konsistensi regulasi dan kestabilan iklim sosial politik diperlukan untuk menunjang pertumbuhan iklim investasi di Indonesia ke depan. Kedua hal itu pun menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, khususnya dengan status UU Cipta Kerja saat ini.

Dalam sembilan bulan pertama 2021, Indonesia mencatatkan realisasi kumulatif investasi sebesar Rp659,4 triliun dengan Rp216,7 triliun diserap dalam triwulan ketiga. Total target investasi yang dicanangkan Presiden Jokowi untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp900 triliun.

Pemerintah, lanjut Pingkan, perlu terus bersinergi dan secara serius berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara legal formal.

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah perlu terus dilakukan agar dapat menjaring aspirasi masyarakat dan sebagai bentuk transparansi.

"Bukan hanya merevisi aturan-aturan saja, pemerintah perlu melakukan review atas regulasi yang sudah ada dan melihat relevansinya dengan kebutuhan saat ini. Aturan yang sudah tidak dibutuhkan sebaiknya dihapuskan. Jangan menambah beban regulasi," tegasnya.

Implementasi Online Single Submission (OSS) juga harus terus diperbaiki karena nyatanya belum terintegrasi di semua daerah.

Pemerintah pun perlu berupaya mensinergikan sistem OSS agar pencapaiannya lebih efektif dalam mempermudah proses perizinan dan pengurusan berkas-berkas terkait investasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Buya Syafii Maarif meninggal dunia
Jumat, 27 Mei 2022 - 12:15 WIB
Cendekiawan Muslim yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr H. Ahmad Syafii Maarif atau B...
Legislator minta Pemkab Kotim lebih perhatikan korban banjir
Jumat, 27 Mei 2022 - 10:11 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Darmawati meminta pemerintah kabupaten...
Riset: Merek kecantikan lokal kuasai pasar e-dagang Indonesia
Jumat, 27 Mei 2022 - 09:47 WIB
Perusahaan teknologi Insignia dan MarketHac melalui riset terbarunya menunjukkan bahwa merek kecanti...
KRN ekspor 7 ribu ton limbah inti sawit ke Korea Selatan
Jumat, 27 Mei 2022 - 09:23 WIB
PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) mengekspor  tujuh ribu ton Palm Kernel Expeller (PKE) atau limbah...
Pemerintah Sulbar diminta tangani banjir di Majene-Mamuju
Jumat, 27 Mei 2022 - 09:11 WIB
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diminta segera menangani warga korban banjir di Kabupat...
Wagub Riau minta Dinsos urus ODGJ berkeliaran di jalan
Jumat, 27 Mei 2022 - 08:35 WIB
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution  meminta Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau dan kabupaten/...
36 truk dikerahkan untuk angkut sampah di kompleks Metland Cibitung
Jumat, 27 Mei 2022 - 06:31 WIB
Pemerintah Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat mengerahkan 36 truk untuk mengangkut sampah dari ...
BKD Depok tingkatkan layanan dengan mobil keliling PBB On The Spot
Kamis, 26 Mei 2022 - 22:35 WIB
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat, memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak ...
Jokowi sempatkan kunjungi Taman Balekambang saat pulang Solo
Kamis, 26 Mei 2022 - 22:11 WIB
Presiden Joko Widodo menyempatkan waktu untuk mengunjungi Taman Balekambang saat pulang ke Solo, Jaw...
Presiden Jokowi salurkan tambahan modal pelaku usaha di Pasar Gede
Kamis, 26 Mei 2022 - 21:23 WIB
Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan tambahan modal kepada para pedagang dan pelaku usaha kecil ...
InfodariAnda (IdA)