Kominfo fokuskan sosialisasi pada masyarakat sambil rampungkan RUU PDP
Elshinta
Jumat, 03 Desember 2021 - 14:48 WIB |
Kominfo fokuskan sosialisasi pada masyarakat sambil rampungkan RUU PDP
Tenaga Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati dalam acara media gathering bersama Kementerian Kominfo, Kamis (2/3/2021). (ANTARA/Livia Kristianti)

Elshinta.com - Tenaga Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati menyebutkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah memfokuskan sosialisasi mengenai Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kepada masyarakat sejalan dengan proses merampungkan hal- hal yang kurang dalam RUU PDP bersama DPR RI.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai RUU PDP dinilai penting agar ketika RUU itu ditetapkan sah serta dijadikan sebagai dasar hukum dalam bentuk Undang- Undang (UU) maka masyarakat bisa menyambut dan memanfaatkannya dengan baik.

“Jadi saat ini tahapan kami adalah sosialisasi kepada masyarakat soal RUU PDP, bersamaan dengan merampungkan dan menyempurnakan agar memastikan ketika itu menjadi UU masyarakat justru tidak kaget malah mendukung. Inilah yang kami sedang lakukan sosialisasi dan edukasi,” kata Devie di Bogor dikutip, Jumat.

Hingga kini pembahasan RUU PDP masih terus bergulir antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Komisi I DPR RI.

Progres terbaru dari pembahasan rancangan tersebut adalah masih belum diputuskannya Lembaga Pengawas yang akan bertanggung jawab menangani perkara Perlindungan Data Pribadi itu.

Sejauh ini DPR RI ingin agar Lembaga Pengawas bisa berdiri secara independen, sementara disisi lain Kominfo berharap lembaga pengawas itu bisa berada di bawah naungannya agar memiliki peta jalan yang seirama dalam penanganan kasus- kasus pelanggaran privasi khususnya di ruang digital.

Meski terkesan belum mencapai kesepakatan, namun laporan terakhir menyebutkan sudah ada titik terang dan RUU PDP dalam tahap menuju finalisasi.

Devie pun menyebutkan Kementerian Kominfo terus menerus melakukan koordinasi yang baik dengan DPR RI agar RUU PDP bisa rampung secepatnya dan tidak perlu melangkahi tahun yang baru.

Dengan kondisi itu, Kementerian Kominfo ingin agar masyarakat bisa memahami dengan positif kehadiran dasar hukum tentang Perlindungan Data Pribadi itu.

“Jadi saat ini kita tengah berhadapan dengan bagaimana caranya agar berbagai peluang dan ketidaksempurnaan di dalam RUU PDP yang ada menjadi lebih sempit sehingga tidak perlu direvisi berulang kali. Kali ini dibutuhkan kami untuk duduk tenang, terima masukan warga. Sehingga ketika sudah sah diketok jadi UU tingkat kekurangannya itu sedikit. Inilah alasan kami fokus ke edukasi dan sosialisasi,” tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bupati Langkat yang ditetapkan tersangka miliki kekayaan Rp85 miliar
Kamis, 20 Januari 2022 - 09:43 WIB
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) yang baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Komis...
KPK: tiga OTT di awal tahun harusnya berikan efek jera
Kamis, 20 Januari 2022 - 08:59 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tiga operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada ...
KPK tetapkan Bupati Langkat sebagai tersangka
Kamis, 20 Januari 2022 - 08:23 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) bes...
Polresta Denpasar ungkap penyebab WN Inggris bunuh diri di Bali
Kamis, 20 Januari 2022 - 08:11 WIB
Polresta Denpasar, Bali, mengungkap penyebab warga negara Inggris bunuh diri di sebuah rumah yang be...
Kejagung periksa dua manajer PT DNK terkait korupsi Satelit Kemhan
Kamis, 20 Januari 2022 - 06:45 WIB
Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Rabu, kembali melakukan pemeriks...
20 Januari 1978: Beberapa surat kabar dilarang terbit pada masa Orde Baru
Kamis, 20 Januari 2022 - 06:00 WIB
Rezim orde baru (Orba) kerap membungkam para pengkritiknya, tak terkecuali media massa. Sejarah hari...
KPK benarkan minta keterangan Dino Patti Djalal terkait Formula E
Rabu, 19 Januari 2022 - 23:31 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah meminta keterangan mantan Wakil Menteri Luar Ne...
Polisi tangkap dokter palsu layani perawatan kecantikan di Padang
Rabu, 19 Januari 2022 - 23:07 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat menangkap seorang wanita berinisial PR (24) ...
Jaksa Agung tekankan hanya tangani sipil dalam kasus Satelit Kemhan
Rabu, 19 Januari 2022 - 21:43 WIB
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot...
ICW: Usut korupsi besar yang rugikan negara nilai plus kerja Kejagung
Rabu, 19 Januari 2022 - 20:45 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pengusutan perkara tindak pi...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI