Kompolnas terima 3.701 aduan masyarakat terhadap Polri
Elshinta
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:39 WIB |
Kompolnas terima 3.701 aduan masyarakat terhadap Polri
Tangkapan layar, Ketua Harian Kompolnas Benny Joshua Mamoto memberikan paparan dalam acara Apel Kasatwil Polri 2021 disiarkan secara langsung kanal YouTube Divisi Humas Polri dari Bali, Jumat (3/12/2021). ANTARA/Laily Rahmawaty

Elshinta.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama periode Januari-November 2021 menerima 3.701 aduan masyarakat terkait kinerja kepolisian, jumlah aduan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

Ketua Harian Kompolnas Bennt Joshua Mamoto menyebutkan, periode Januari-Desember 2020, jumlah aduan masyarakat terhadap Polri sebanyak 1.610 aduan.

"Tren aduan naik, periode Januari-November 2021 ada 3.701 aduan," kata Benny dalam Apel Kasatwil 2021 di Bali, yang disiarkan dalam kanal YouTube Divisi Humas Polri, Jumat.

Benny membeberkan, data aduan tersebut yang paling mendominasi adalah bidang reserse. Yakni, menyangkut proses lidik dan sidik, baik ketika turun ke tempat kejadian perkara, pemeriksaan, penahanan dan kemudian penyitaan serta penggeledahan dan sebagainya.

Selama periode di atas, aduan bidang reserse sebanyak 493 aduan, disusul reserse khusus 54 dan reserse narkoba 11 aduan.

"Reserse umum paling tinggi, kemudian reserse khusus dan reserse narkoba," katanya menerangkan.



Adapun jenis aduannya, kata Benny, seperti pengaduan pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, korupsi dan diskresi keliru. "Dari aduan tersebut, saya melihat kelemahannya adalah di komunikasi," tutur Benny.

Menurut Benny, bagaimana penyidik berkomunikasi dengan pelapor, bagaimana penyidik berkomunikasi dengan tersangka, atau pengacara menjadi penting. Ketika terbangun komunikasi yang baik dan sikap netral yang ditunjukkan oleh penyidik, maka aduan masyarakat tidak akan muncul.

Tapi karena penyidik susah dihubungi, lanjut Benny, penyidik acuh tak acuh, kemudian diminta informasi tidak diberikan, tidak memberikan SP2HP, hal itulah yang memunculkan aduan-aduan kepada Kompolnas.

Benny mengakui, tidak semua aduan yang diterima Kompolnas benar dan memenuhi syarat, namun Kompolnas mencoba mengakomodir aduan dan saran dari masyarakat yang data keseluruhannya selama periode Januari-November 2021 mencapai 5.311 surat dan keluhan masyarakat (SKM).

Dari 5.311 SKM tersebut, yang memenuhi syarat sebanyak 3.671 SKM, di mana keluhan yang dikirimkan langsung sebanyak 1.019 dan lewat tembusan 1.630. Sisanya, saran, ucapan terimakasih dan surat Polri.

"Kami juga waspadai adanya motif lain dimana aduan ini semata-mata untuk menekan penyidik kami waspadai," ujarnya.

Dalam pengarahannya, Benny menyanpaikan, Kompolnas hadir untuk mendorong terwujudnya Polri yang profesional dan mandiri. Ia juga merekomendasikan agar Polri perlu mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal.

"Yang lebih penting adalah pengawasan atasan langsung, inilah yang menurut kami penting, karena dialah (atasan) yang lebih tau apa yang terhadi di bawahnya," kata Benny.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polda Jatim bongkar kasus pengadaan alat kesehatan fiktif Rp30 miliar
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:51 WIB
Unit I Subdit III Jatanras Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar kasus pe...
Polres Indramayu bongkar jaringan penadah sepeda motor curian
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:39 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, membongkar jaringan penadah sepeda motor curian den...
Satgas Madago Raya musnahkan puluhan detonator milik warga Poso
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:15 WIB
Puluhan detonator milik warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berinisial MT dimusnahkan oleh Satua...
KPK: Rekrutmen 61 jaksa mendesak untuk selesaikan berbagai perkara
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:03 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rekrutmen 61 jaksa sangat mendesak untuk menyelesaikan b...
Erick: Penuntasan kasus Jiwasraya beri solusi ke pihak yang dirugikan
Rabu, 26 Januari 2022 - 21:15 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa penuntasan kasus mega skandal Jiwasraya memberikan sol...
Kejagung: Ekstradisi permudah penanganan DPO Kejaksaan
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:27 WIB
Kejaksaan Agung RI menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia ...
Kemenkeu benarkan satu pegawai DJKN palsukan surat aset jaminan BLBI
Rabu, 26 Januari 2022 - 19:15 WIB
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban membenarkan adanya satu orang...
Jaksa Agung RI: Perlu kaji ulang frasa `pengulangan tindak pidana`
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:51 WIB
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang da...
KPK supervisi kasus dugaan korupsi pekerjaan konstruksi di Lampung
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:27 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi...
KSDA Sumut selamatkan satwa dilindungi di rumah Bupati Langkat
Rabu, 26 Januari 2022 - 18:15 WIB
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara menyelamatkan satwa liar yang dilindun...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI